Menko Yusril: Pemerintah Tak Pernah Larang Pemutaran Film “Pesta Pig”, Ruang Kritik Harus Terbuka

Viralterkini.id, JAKARTA — Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemerintah belum pernah mengeluarkan larangan resmi terhadap penayangan film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”.

​Yusril memberikan klarifikasi terkait pembatalan kegiatan menonton film (nobar) di sejumlah lokasi yang terjadi belakangan ini. Menurut dia, kejadian penghentian kegiatan di beberapa titik bukanlah kebijakan atau arahan dari pemerintah pusat.

Melihat pola tersebut, pembubaran film ‘Pesta Babi’ tidak diarahkan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum yang biasanya terpusat, kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/5/2026).

​Dijelaskannya, pembatalan yang terjadi di beberapa institusi pendidikan seperti di Universitas Mataram dan UIN Mataram lebih disebabkan karena permasalahan prosedur administrasi internal, bukan karena substansi filmnya. Terbukti dengan tetap diputarnya film tersebut di kota lain seperti Bandung dan Sukabumi tanpa kendala.

​Kritik PSN Dianggap Adil

Film dokumenter tersebut menyoroti kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai berdampak pada hak adat dan lingkungan hidup. Yusril menilai, dalam negara demokrasi, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dan perlu dihormati.

​”Kritik seperti ini saya anggap biasa saja, padahal ada narasi yang provokatif. Biarkan saja masyarakat yang menonton, baru setelah itu silakan lakukan diskusi dan debat. Dengan begitu masyarakat akan menjadi kritis,” ujarnya.

​Namun, Yusril juga mencatat penggunaan istilah “kolonialisme” dalam judul film tersebut. Ia menegaskan, proyek pembangunan di Papua merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan nasional, bukan bentuk kolonialisme baru.

​”Yang pasti proyek ini bukan kolonialisme modern. Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Pusat NKRI bukan Pemerintah Belanda,” kata Yusril.

​Tanggung Jawab Moral dalam Ekspresi

Menko Hukum dan HAM Imipas juga mengingatkan, kebebasan berekspresi bagi artis dan produser film harus dibarengi dengan tanggung jawab moral dan keterbukaan.

​Ia mengimbau para sineas juga bersedia memberikan penjelasan atas karyanya yang berpotensi menimbulkan beragam tafsir di masyarakat, seperti pemilihan judul yang kontroversial.

​Pemerintah tidak bisa tinggal diam dengan bersembunyi di balik otoritas dan kekuasaan, begitu pula seniman tidak bisa tinggal diam dan bersembunyi di balik kebebasan berekspresi, tutupnya.

​Pemerintah mengaku tetap berkomitmen menjaga ruang demokrasi dan keterbukaan informasi, serta menjadikan kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi implementasi kebijakan di lapangan. (Merah)