KabarJawa.com – Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul melakukan koordinasi pembahasan calon lokasi usulan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Sawah Peruntukan (LSD).

Kedua zona ini memiliki peraturan yang ketat dan tidak dapat dialihfungsikan tanpa prosedur sesuai peraturan.

Agenda ini merupakan tindak lanjut dari 24 kecamatan yang mengajukan permohonan pelepasan dan pemanfaatan lahan.

Dinas Pertanian dan Pangan mengundang sejumlah instansi lintas sektor antara lain TNI, Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Bappeda, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas PMK, DPPKB, Diskop UKM dan Naker, Kantor Pertanahan, Bagian Hukum, serta para kepala desa dan koordinator BPP.

Kehadiran berbagai lembaga tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi tidak dilakukan secara sepihak, karena masing-masing lembaga mempunyai peran dalam pemetaan, legalitas, dan rekomendasi teknis.

Tim Teknis Melakukan Verifikasi Lapangan

Sebelum pertemuan berlangsung, Divisi Tanaman Pangan melakukan verifikasi lapangan untuk mengecek data spasial, kesesuaian tata ruang, dan kondisi lahan sebenarnya.

Hasil pengecekan dibandingkan dengan peta LP2B dan LSD yang ada pada dokumen usulan kecamatan.

Tahapan ini menentukan apakah suatu lokasi dapat diolah lebih lanjut atau harus dihentikan karena tidak mematuhi peraturan perlindungan lahan pertanian.

Rekapitulasi Hasil Verifikasi LP2B–LSD

Kementerian Pertanian dan Pangan kemudian menjelaskan hasil rekapitulasi 24 pengajuan tersebut, dengan rincian:

• 3 desa berada di luar LP2B atau LSD sehingga dapat melanjutkan proses sebagai calon lokasi KDMP.
• 10 desa berada di kawasan LSD dan diproses melalui Kantor Pertanahan.
• 2 desa berada di wilayah LP2B dan memerlukan penelusuran teknis yang mendalam karena LP2B dilindungi undang-undang.
• 9 desa berada di wilayah LP2B dan/atau LSD sehingga memerlukan pendataan yang mendalam, dengan permohonan LSD yang diproses melalui Kantor Pertanahan dan LP2B masih melalui kajian teknis.

Data menunjukkan sebagian besar usulan lokasi merupakan lahan pertanian strategis yang dibatasi oleh peraturan penggunaan ruang.

Kejaksaan Perkuat Aspek Hukum

Untuk memperkuat kepastian hukum, Kejaksaan Negeri Gunungkidul melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara serta Kepala Seksi Intelijen memberikan penjelasan potensi risiko jika prosesnya tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penguatan ini diberikan agar seluruh aparat kecamatan dan dinas teknis memahami keterbatasan hukum dalam permohonan penggunaan lahan.

Kepala Dinas Tegaskan LP2B Merupakan Amanat Regulasi

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul Rismiyadi mengatakan, dalam dua pekan terakhir pihaknya banyak menerima permohonan pencairan LP2B dari kecamatan.

Ditegaskannya, LP2B merupakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sehingga setiap usulan harus disertai kajian yang lengkap.

“Pada prinsipnya kita sepakat bahwa KDMP harus kita sukseskan sebagai bagian dari program strategis nasional, namun tetap harus mengikuti pedoman peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Koordinasi Lintas Sektor Menjadi Dasar Pengambilan Keputusan

Keseluruhan proses yang melibatkan banyak pihak dan didukung kajian teknis ini menjadi landasan pemerintah dalam menentukan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, teknis, dan administratif.

Forum koordinasi ini digunakan untuk menyatukan persepsi agar pembangunan KDMP dapat berjalan tanpa mengabaikan perlindungan lahan pertanian pangan di Gunungkidul.

Pemerintah berharap pengembangan KDMP dapat sejalan dengan upaya menjaga LP2B dan LSD sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah.