​Viralterkini.id​TERNATE – Provinsi Maluku Utara resmi menorehkan sejarah sebagai pionir pelaksanaan reformasi hukum pidana nasional. Pada Jumat (13/2/2026), Bupati Halmahera Tengah bersama seluruh Kepala Daerah se-Maluku Utara sepakat untuk menerapkan sanksi kerja sosial.

​Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dihadiri langsung oleh Jampidum Kejaksaan Agung RI, Prof. Asep Nana Mulyana, SH, M.Hum. Turut mendampingi Gubernur Malut Sherly Laos dan Kepala Kejaksaan Tinggi Malut Sufari, SH, M.Hum.

​Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Fokus utamanya adalah mengubah paradigma hukum dari keadilan retaliasi menjadi keadilan yang lebih korektif dan rehabilitatif.

​Dalam arahannya, Jampidum Prof Asep Nana Mulyana menegaskan bahwa hukuman kerja sosial merupakan solusi modern terhadap kejahatan ringan. Menurutnya, undang-undang kini tidak lagi hanya fokus pada pemenjaraan orang, tapi pemulihan keadaan.

​”Kejahatan pekerjaan sosial ini memastikan pelakunya tetap produktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kami ingin menciptakan keadilan yang menyentuh akar permasalahan tanpa harus memutus hubungan sosial pelaku,” kata Jampidum.

​Bupati Halmahera Tengah juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terobosan hukum ini sebagai solusi yang lebih manusiawi. Dia menilai kebijakan ini memberikan peluang bagi warga untuk berbenah diri melalui pengabdian kepada masyarakat.

​“Kami sangat mendukung PKS ini karena hukum tidak harus selalu berakhir di penjara. Melalui bakti sosial, para pelaku tindak pidana ringan tetap bisa memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah kita,” tegas Bupati di sela-sela kegiatan.

Kebijakan ini sekaligus menjadi jawaban atas persoalan klasik kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) yang terus meningkat. Dengan sanksi pekerjaan sosial diharapkan beban negara berkurang namun rasa keadilan masyarakat tetap terpenuhi.

​Sinergitas Bupati, Walikota, dan Kajari se-Maluku Utara menjadi landasan utama keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah daerah berperan aktif dalam menyediakan fasilitas dan jenis pekerjaan sosial yang akan dilakukan oleh pelaku.

Penandatanganan PKS menutup rangkaian agenda komitmen kuat seluruh pemimpin daerah di Maluku Utara. Wilayah ini kini siap menjadi pusat nasional penerapan undang-undang yang lebih manusiawi, mendidik, dan menjunjung tinggi kemaslahatan umum. (dano)

​