<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daerah &#8211; Gentong Score</title>
	<atom:link href="https://gentongscore.com/tag/daerah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gentongscore.com</link>
	<description>Gentong Score</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 20:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>​Membangun Pusat Daerah dari Pinggiran, Menabur Kontrak Sosial Pasca Pilkades</title>
		<link>https://gentongscore.com/membangun-pusat-daerah-dari-pinggiran-menabur-kontrak-sosial-pasca-pilkades/</link>
					<comments>https://gentongscore.com/membangun-pusat-daerah-dari-pinggiran-menabur-kontrak-sosial-pasca-pilkades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gentong Score]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 20:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Dari]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrak]]></category>
		<category><![CDATA[membangun]]></category>
		<category><![CDATA[Menabur]]></category>
		<category><![CDATA[pasca]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkades]]></category>
		<category><![CDATA[Pinggiran]]></category>
		<category><![CDATA[Pusat]]></category>
		<category><![CDATA[sosial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gentongscore.com/membangun-pusat-daerah-dari-pinggiran-menabur-kontrak-sosial-pasca-pilkades/</guid>

					<description><![CDATA[Oleh: Hamdan Halil(Pemuda Halmahera Tengah) PEMILIHAN Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Halmahera Tengah pada 9 Mei 2026 telah usai. Tempat pemungutan suara kini telah ditutup, namun tugas sejarah yang lebih besar baru saja dimulai. Acara ini bukan sekedar rutinitas demokrasi di tingkat lokal; dia adalah seorang “reset” sosiopolitik. yang akan menentukan ke arah mana [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong><em>Oleh: Hamdan Halil</em></strong><br /><em>(Pemuda Halmahera Tengah)</em></p>
<p><strong>PEMILIHAN</strong> Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Halmahera Tengah pada 9 Mei 2026 telah usai. Tempat pemungutan suara kini telah ditutup, namun tugas sejarah yang lebih besar baru saja dimulai. Acara ini bukan sekedar rutinitas demokrasi di tingkat lokal; dia adalah seorang <strong><em>“reset” sosiopolitik.</em></strong>    yang akan menentukan ke arah mana bandul pembangunan bergerak selama dua dekade mendatang.</p>
<p>​Kekuatan momentum ini terletak pada konsolidasi massal 28 desa yang menyelenggarakan pemilu serentak—kecuali Desa Sibenpopo yang ditunda karena dinamika teknis. Namun substansi upaya ini tidak hanya terjadi di desa-desa yang baru saja merayakan demokrasi; merupakan amanah pembangunan yang berlaku mutlak bagi seluruh entitas di 61 desa definitif dan 11 desa persiapan di seluruh pelosok Halmahera Tengah. Inilah titik nol lahirnya kepemimpinan desa visioner di tengah industrialisasi dan laju digitalisasi, nafas panjang peneguhan kepemimpinan pro rakyat dalam payung besar visi. <em><strong>IMS-adil</strong>.</em></p>
<p>​Di tengah deru mesin industri yang menjadikan Halmahera Tengah (Halteng) favorit investasi global, desa kita justru berada di persimpangan sejarah: menjadi pelaku utama kemajuan atau sekadar penonton di pinggiran peredaran modal. </p>
<div class="inline_ads">
<img decoding="async" class="details-image" src="https://viralterkini.id/wp-content/uploads/2026/02/iklan-animasi-pasang-iklan.gif" draggable="false" alt="" data-eio="l"/></div>
<p>Membangun Halteng dari pinggiran berarti mengubah arah kompas pembangunan secara radikal. Desa kini harus ditempatkan sebagai subjek kedaulatan suatu negara <em><strong>kontrak sosial yang baru</strong> </em>yang menjembatani kesenjangan antara kebijakan daerah dengan kenyataan nyata di meja makan warga.</p>
<h3 class="wp-block-heading" id="h-sinkronisasi-digital-menjahit-data-merajut-kesejahteraan">​<strong>Sinkronisasi Digital: Menjahit Data, Merajut Kemakmuran</strong></h3>
<p>​Kontrak sosial ini tidak lagi berdasarkan janji lisan, namun berdasarkan data yang tepat. Integrasi melalui <em><strong>Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI)</strong> </em>adalah sebuah revolusi birokrasi yang harus disambut sebagai jembatan data tunggal. Sinkronisasi antara Pemkab dan Pemerintah Desa kini bukan lagi soal perundingan politik semu di forum Musrenbang, melainkan soal integrasi data mikro—<em>satu nama, satu alamat</em>.</p>
<p>​Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan visi tersebut. <em><strong>Indonesia Emas 2045</strong> </em>Tak berhenti di koridor perkantoran di Weda, melainkan sampai ke dapur-dapur warga di Patani hingga Gebe.</p>
<p>Dengan indikator SDGs Desa yang menjadi bahasa universal, maka setiap rupiah Dana Desa pasti mempunyai korelasi langsung dengan penurunannya <em>pengerdilan</em>mengentaskan kemiskinan ekstrem, dan memperkuat ketahanan pangan lokal. Tanpa sinkronisasi data yang jujur, pembangunan hanya akan menjadi serangkaian proyek sporadis yang saling tumpang tindih dan kehilangan relevansi sosiologisnya.</p>
<h3 class="wp-block-heading" id="h-geopolitik-kewilayaan-simfoni-61-desa-definitif-dan-11-desa-persiapan">​<strong>Geopolitik Regional: Simfoni 61 Desa Definitif dan 11 Desa Persiapan</strong></h3>
<p>​Halteng diberkati dengan keanekaragaman topografi yang unik. Kekuatan kami terletak pada kemampuan untuk tidak menghomogenisasi potensi. Simpan penulisnya, Strategi<em> <strong>&#8220;Biru di Laut dan Hijau di Darat&#8221;</strong></em>    merupakan upaya nyata menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Strategi ini merupakan antitesis cerdas terhadap ketergantungan kronis pada sektor pertambangan ekstraktif, yang harus diatur dengan baik di 61 desa definitif dan 11 desa persiapan:</p>
<ol class="wp-block-list">
<li>​<strong><em>Patani: Episentrum Rempah dan Maritim.</em></strong>    Semenanjung Patani adalah simbol ketahanan peradaban kita. Di sini, visi “Penghijauan” menemukan jiwanya melalui revitalisasi pala, cengkeh dan kelapa. Namun Patani juga harus “Turn Blue” dengan mengintegrasikan potensi kelautannya ke dalam ekosistem ekonomi yang inklusif. Desa harus memastikan petani dan nelayan rempah menjadi tuan atas tanah dan lautnya sendiri melalui hilirisasi skala lokal.</li>
<li>​<em><strong>Weda: Agropolis Logistik Industri.</strong> </em>Sebagai jantung industri, desa-desa di wilayah Veda memikul tanggung jawab historis untuk mendukung logistik pangan. Sungguh paradoks yang menyakitkan jika kebutuhan pangan ratusan ribu pekerja industri harus didatangkan dari luar daerah, sementara lahan pertanian kita terbentang luas. Desa Weda harus menjadi “dapur industri” yang mandiri.</li>
<li>​<em><strong>Gebe: Pelopor Kedaulatan Biru.</strong> </em>Sebagai beranda maritim, Pulau Gebe harus fokus pada kedaulatan nelayan. Digitalisasi data nelayan memfasilitasi intervensi pemerintah dalam memperkuat infrastruktur penangkapan ikan dan akses pasar internasional, memastikan bahwa Gebe tidak hanya dikenal karena sejarah pertambangannya, namun juga karena masa depannya yang cerah.</li>
</ol>
<h3 class="wp-block-heading" id="h-inklusivitas-roh-ekonomi-2027">​<strong>Inklusivitas: Semangat Perekonomian 2027</strong></h3>
<p>Sejalan dengan visi strategis Pemerintah Daerah, desa dan UMKM harus menjadi pilar utama perekonomian inklusif pada tahun 2027. Inklusivitas berarti memastikan pertumbuhan makroekonomi yang dipicu oleh nikel tidak menguap begitu saja, namun dirasakan oleh para perajin, petani muda, dan pekerja lokal di desa-desa terpencil.</p>
<p>​Kepala desa terpilih kini memikul tanggung jawab sebagai “ahli inklusivitas”. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang berbasis sentimen politik retribusi pasca pemilukades. Setiap intervensi pembangunan desa harus benar-benar mengacu pada data <em><strong>Sasaran Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)</strong>.</em></p>
<p>Penggunaan data P3KE yang akurat memastikan program bantuan dan pemberdayaan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Di sinilah keadilan sosial bertemu dengan efisiensi anggaran negara.</p>
<h3 class="wp-block-heading" id="h-penutup-menjemput-takdir-fagogoru">​<strong>Penutup: Memanggil Takdir Fagogoru</strong></h3>
<p>​Halmahera Tengah kini tengah mengejar takdirnya sebagai episentrum baru perekonomian nasional. Namun kemegahan fisik bangunan dan angka pertumbuhan ekonomi makro akan kehilangan maknanya jika dipisahkan dari akar kemanusiaan dan kearifan lokalnya. </p>
<p>Membangun Halteng dari pinggiran bukan sekadar pilihan politik, melainkan kewajiban moral untuk memastikan kemakmuran nikel tidak meninggalkan jejak kemiskinan di pesisir dan pedalaman.</p>
<p>Setiap orang<em> <strong>&#8220;Biru di Laut, Hijau di Daratan&#8221;</strong> </em>merupakan janji suci bagi kelangsungan hidup anak-anak kita. Ini adalah jembatan yang menghubungkan kesuksesan rempah-rempah di masa lalu dengan kecanggihan teknologi di masa depan. Melalui gairah <strong><em>IMS-adil</em></strong>kami menegaskan kembali bahwa kepemimpinan sejati adalah dia yang mendengar suara bisu dari desa-desa terjauh dan menjawabnya dengan keadilan yang nyata.</p>
<p>​Kontrak sosial telah disemai oleh masyarakat di bilik suara; Kini saatnya seluruh elemen—mulai dari kabupaten hingga 72 desa definitif dan desa persiapan—bergerak bersama secara harmonis. Mari kita buktikan bahwa di Bumi Fagogoru, kesejahteraan bukan hanya milik segelintir orang, namun merupakan hak seluruh rakyat yang terpelihara dalam simfoni pembangunan yang harmonis: <strong><em>Biru di Laut, Hijau di Darat, Upaya Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Berkeadilan (IMS ADIL).</em></strong></p>
<p>​<strong>Penafian:</strong></p>
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>​<em>Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga, organisasi, atau platform media mana pun. Seluruh data teknis dan analisis yang disajikan dimaksudkan sebagai ruang wacana publik dalam upaya mengawal pembangunan inklusif di Halmahera Tengah. Penulis bertanggung jawab penuh atas substansi pemikiran yang disampaikan dalam naskah ini.</em></p>
</blockquote>
<p>​</p>
</p></div>
<p></p>
<h2>PakarPBN</h2>
<p></p>
<p>A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.</p>
<p>In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.</p>
<p>The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.</p>
<p><a href="https://pakarpbn.com">Jasa Backlink</a><br />
<br /><a href="https://drivenime.com">Download Anime Batch</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gentongscore.com/membangun-pusat-daerah-dari-pinggiran-menabur-kontrak-sosial-pasca-pilkades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transfer Keuangan Daerah dari Pusat Menurun Drastis, Paksa DPRD Gunungkidul Pangkas Anggaran Kunker Rp 14 Miliar</title>
		<link>https://gentongscore.com/transfer-keuangan-daerah-dari-pusat-menurun-drastis-paksa-dprd-gunungkidul-pangkas-anggaran-kunker-rp-14-miliar/</link>
					<comments>https://gentongscore.com/transfer-keuangan-daerah-dari-pusat-menurun-drastis-paksa-dprd-gunungkidul-pangkas-anggaran-kunker-rp-14-miliar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gentong Score]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 00:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Dari]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD]]></category>
		<category><![CDATA[Drastis]]></category>
		<category><![CDATA[Gunungkidul]]></category>
		<category><![CDATA[keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Kunker]]></category>
		<category><![CDATA[Menurun]]></category>
		<category><![CDATA[miliar]]></category>
		<category><![CDATA[Paksa]]></category>
		<category><![CDATA[Pangkas]]></category>
		<category><![CDATA[Pusat]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gentongscore.com/transfer-keuangan-daerah-dari-pusat-menurun-drastis-paksa-dprd-gunungkidul-pangkas-anggaran-kunker-rp-14-miliar/</guid>

					<description><![CDATA[Anggota Badan Anggaran DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyanti/Foto: Pemkab Gunungkidul KabarJawa.com– Tahun 2026, wakil rakyat harus rela melepaskan sebagian besar anggaran perjalanan dinasnya alias kunker. Dari semula Rp24 miliar, dana kunker hanya tersisa Rp10 miliar. Pemotongan sebesar Rp14 miliar ini merupakan konsekuensi langsung dari pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp104 miliar. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div>
<figure id="attachment_20673" aria-describedby="caption-attachment-20673" style="width: 1280px" class="wp-caption aligncenter"><figcaption id="caption-attachment-20673" class="wp-caption-text">Anggota Badan Anggaran DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyanti/Foto: Pemkab Gunungkidul</figcaption></figure>
<p><strong>KabarJawa.com</strong>– Tahun 2026, wakil rakyat harus rela melepaskan sebagian besar anggaran perjalanan dinasnya alias kunker.</p>
<p>Dari semula Rp24 miliar, dana kunker hanya tersisa Rp10 miliar. Pemotongan sebesar Rp14 miliar ini merupakan konsekuensi langsung dari pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp104 miliar.</p>
<p>Pembahasan APBD 2026 berlangsung menegangkan dan melelahkan. Anggota Badan Anggaran DPRD Gunungkidul Ery Agustin Sudiyanti mengakui dinamika tersebut.</p>
<p>Ia mengatakan, seluruh anggota harus beradaptasi dengan kondisi fiskal daerah yang menurun.</p>
<p>“Semula APBD di Gunungkidul diproyeksikan lebih dari Rp2 triliun pada tahun depan. Namun setelah ada kebijakan pemotongan dari pusat, disepakati hanya Rp1,9 triliun,” kata Ery, Selasa (28/10/2025).</p>
<h2>Transfer Keuangan Daerah Menurun</h2>
<p>Ery menjelaskan, penurunan TKD dari pusat bukan sekadar angka di atas kertas. Dampaknya langsung menjalar ke seluruh lini pemerintahan daerah, termasuk DPRD sendiri.</p>
<p>Pihaknya harus merevisi banyak program kegiatan dan membatalkan sejumlah rencana perjalanan kerja ke luar daerah.</p>
<p>&#8220;Pemotongan TKD ini sangat signifikan, mencapai Rp 104 miliar. Dampaknya sangat terasa, baik bagi Pemkab maupun DPRD. Untuk kegiatan DPRD khususnya kunker, mau tidak mau kita harus lebih efisien,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Dalam rancangan awal RAPBD tahun 2026, DPRD telah mengusulkan anggaran kunker sebesar Rp 24 miliar. Namun setelah melalui serangkaian diskusi dengan eksekutif, nominalnya terkoreksi menjadi Rp 10 miliar.</p>
<p>&#8220;Turun sekitar Rp14 miliar. Ini murni dampak kebijakan pusat. Anggaran kerja tahun ini Rp18 miliar, jadi penurunannya memang tajam,&#8221; jelas politikus Golkar itu.</p>
<p>Hal serupa disampaikan Ketua DPRD Gunungkidul Endang Sri Sumiyartini. Ia berpendapat bahwa langkah-langkah efisiensi merupakan suatu keharusan di tengah tekanan fiskal yang saat ini dihadapi kawasan.</p>
<p>Pihaknya harus menyesuaikan dengan pagu anggaran yang ada agar defisit tidak bertambah.</p>
<p>“Semua kegiatan harus diperhitungkan secara matang,” tegas Endang.</p>
<p>Menurutnya, pembahasan APBD 2026 telah melalui proses yang panjang. DPRD mengadakan enam rapat maraton untuk mencari titik kompromi antara kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan yang semakin menipis.</p>
<p>&#8220;Diskusinya alot. Tapi akhirnya semua sepakat, kita tidak bisa memaksakan diri. Kita harus realistis dan bertanggung jawab,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Di tengah gelombang pemotongan ini, DPRD mendorong Pemkab Gunungkidul bekerja lebih keras menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p>
<p>Endang menilai PAD menjadi satu-satunya harapan untuk menutup kesenjangan defisit akibat berkurangnya TKD.</p>
<p>“Kami bersyukur ada komitmen peningkatan PAD. Kami berharap bisa lebih dioptimalkan, karena akan berdampak besar bagi kelangsungan program pembangunan,” ujarnya.</p>
<p>Peningkatan PAD akan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk terus melaksanakan program-program strategis tanpa harus terus bergantung pada transfer pusat.</p>
<h3>Tanda Bahaya Keuangan Daerah</h3>
<p>Penebangan besar-besaran ini menjadi sinyal kuat bagi Gunungkidul. Daerah yang selama ini bergantung pada dana transfer pusat harus mulai meningkatkan kemandirian fiskalnya.</p>
<p>Pemerintah pusat menurunkan TKD bukan tanpa alasan. Kebijakan pengetatan fiskal nasional menuntut daerah untuk lebih efisien dan kreatif dalam menggali sumber pendapatan baru.</p>
<p>Gunungkidul kini harus bergerak cepat agar tidak kehilangan momentum pembangunan. APBD tahun 2026 yang akan segera disahkan dalam rapat paripurna DPRD merupakan cerminan dari keterbatasan keadaan keuangan.</p>
<p>Dibalik Rp. Angka 1,9 triliun merupakan realitas perjuangan regional untuk menetapkan prioritas di tengah badai efisiensi.</p>
<p>Kini, DPRD dan Pemkab Gunungkidul berada di persimpangan antara kebutuhan politik dan tanggung jawab publik.</p>
<p>Mereka harus menata ulang arah kebijakan agar program pembangunan terus berjalan tanpa mengorbankan kredibilitas dan transparansi anggaran.</p>
<p>Pemotongan kunker senilai Rp14 miliar mungkin terasa pahit bagi sebagian anggota dewan, namun keputusan tersebut merupakan simbol bahwa daerah ini mulai belajar berhemat dan bertanggung jawab.</p>
<p>&#8220;Iya gimana lagi. Kita harus lakukan,&#8221; kata Ery. (ef linangkung)</p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://gentongscore.com/">Predikai pertadingan malam ini</a><br />
<br /><a href="https://gentongfilm.com">Review Film</a><br />
<a href="https://usearch.id">Berita Terkini</a><br />
<a href="https://daftarsoal.com">Berita Terkini</a><br />
<a href="https://forbir.com">Berita Terkini</a><br />
<a href="https://gdrivenime.com">review anime</a><br />
</p>
<h3><a href="https://ufabetexpress.biz/">Gaming Center</a></h3>
<p><a href="https://sportstoca.com/">Berita Olahraga</a><br />
<br /><a href="https://lokerdemak.com/">Lowongan Kerja</a><br />
<br /><a href="https://gladoil.com/">Berita Terkini</a><br />
<br /><a href="https://edinnotes.com/">Berita Terbaru</a><br />
<br /><a href="https://jsmpromo.com/">Berita Teknologi</a><br />
<br /><a href="https://mainelystories.com/">Seputar Teknologi</a><br />
<br /><a href="https://mitsubishipurwodadi.com">Berita Politik</a><br />
<br /><a href="https://bumbulapis.com/">Resep Masakan</a><br />
<br /><a href="https://uniboobbuster.com/">Pendidikan</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gentongscore.com/transfer-keuangan-daerah-dari-pusat-menurun-drastis-paksa-dprd-gunungkidul-pangkas-anggaran-kunker-rp-14-miliar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DPRD dan Pemerintah Daerah DIY disahkan peraturan baru tentang pengelolaan pelabuhan perikanan</title>
		<link>https://gentongscore.com/dprd-dan-pemerintah-daerah-diy-disahkan-peraturan-baru-tentang-pengelolaan-pelabuhan-perikanan/</link>
					<comments>https://gentongscore.com/dprd-dan-pemerintah-daerah-diy-disahkan-peraturan-baru-tentang-pengelolaan-pelabuhan-perikanan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gentong Score]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 05:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[disahkan]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD]]></category>
		<category><![CDATA[pelabuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[pengelolaan]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan]]></category>
		<category><![CDATA[perikanan]]></category>
		<category><![CDATA[Tentang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gentongscore.com/dprd-dan-pemerintah-daerah-diy-disahkan-peraturan-baru-tentang-pengelolaan-pelabuhan-perikanan/</guid>

					<description><![CDATA[Peraturan regional tentang pengelolaan pelabuhan perikanan DIY disahkan, diharapkan untuk makmur nelayan. (Spesial) Kabarjawa &#8211; DIY DPRD dan Pemerintah Daerah DIY akhirnya mendukung Peraturan Regional baru (PerDA) tentang pengelolaan pelabuhan perikanan. DIY DPRD dan Pemerintah Daerah DIY memberikan persetujuan timbal balik atas Draf Peraturan Regional DIY (Raperda) mengenai pengelolaan pelabuhan perikanan dalam materi acara (BA) [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
</p>
<div>
<figure id="attachment_14010" aria-describedby="caption-attachment-14010" style="width: 800px" class="wp-caption alignnone"><figcaption id="caption-attachment-14010" class="wp-caption-text">Peraturan regional tentang pengelolaan pelabuhan perikanan DIY disahkan, diharapkan untuk makmur nelayan. (Spesial)</figcaption></figure>
<p>Kabarjawa &#8211; DIY DPRD dan Pemerintah Daerah DIY akhirnya mendukung Peraturan Regional baru (PerDA) tentang pengelolaan pelabuhan perikanan.</p>
<p>DIY DPRD dan Pemerintah Daerah DIY memberikan persetujuan timbal balik atas Draf Peraturan Regional DIY (Raperda) mengenai pengelolaan pelabuhan perikanan dalam materi acara (BA) nomor 43 tahun 2024 untuk ditentukan sebagai peraturan regional DIY tentang pengelolaan pelabuhan perikanan.</p>
<p>Mereka menandatangani naskah perjanjian bersama dalam pertemuan pleno DPRD DIY yang diadakan di gedung DPRD DIY, Yogyakarta. Wakil Gubernur DIY, Kgpaa Paku Alam X, menandatangani naskah persetujuan yang mewakili Gubernur DIY, bersama dengan ketua DIY DPRD, Nuryadi.</p>
<p>Sri Paduka pada kesempatan itu membaca pendapat terakhir Gubernur DIY tentang rancangan peraturan tentang pengelolaan pelabuhan perikanan. Sri Paduka menjelaskan, rancangan itu adalah inisiatif dari DIY DPRD yang telah dibahas bersama pada pertemuan kerja Komite Khusus (Pansus) pada akhir 2024.</p>
<p>&#8220;Peraturan rancangan yang disepakati sesuai dengan kebutuhan pengelolaan pelabuhan penangkapan ikan di DIY,&#8221; katanya.</p>
<p>Sri Paduka berharap bahwa setelah diumumkan kemudian, peraturan ini akan menjadi payung hukum implematif untuk pemerintah daerah DIY dan pihak -pihak terkait. Dia ingin peraturan untuk mengoptimalkan pengelolaan pelabuhan penangkapan ikan di DIY.</p>
<p>Sri Paduka juga mengatakan bahwa pengelolaan pelabuhan penangkapan ikan yang telah berjalan dengan pemerintah distrik dan pihak lain harus dilakukan dengan baik.</p>
<p>Sri Paduka menekankan bahwa pengelolaan pelabuhan perikanan yang baik akan berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan regional DIY. Dia berharap pendapatan dapat didistribusikan secara merata di seluruh wilayah DIY.</p>
<h2>Proses fasilitasi dan harapan penerapan peraturan</h2>
<p>Wakil Ketua Komite Khusus BA 43 tahun 2024, Anton Prabu Semendawai, mengatakan bahwa komite khusus telah melakukan tugas dengan mitra eksekutif sejak dibentuk pada 8 November 2024.</p>
<p>Anton menjelaskan, komite khusus telah melalui tahap -tahap harmonisasi di Forum Pertemuan DPRD Bappemperda DIY. Setelah itu, Komite Khusus mengajukan permintaan fasilitasi kepada Kementerian Dalam Negeri.</p>
<p>Anton menambahkan, hasil fasilitasi telah diterima melalui surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.6/3201/otda tertanggal 2 Juni 2024.</p>
<p>Komite Khusus menindaklanjuti hasil fasilitasi dalam pertemuan kerja pada 23 Juni 2024. Anton memastikan bahwa seluruh substansi hasil fasilitasi pada rancangan rancangan draft manajemen pelabuhan perikanan disepakati dengan mitra eksekutif.</p>
<p>Anton menjelaskan beberapa input dari hasil fasilitasi. Pertama, penambahan dasar hukum dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang implementasi urusan maritim dan perikanan.</p>
<p>Kedua, Amandemen Nomor 2 Pasal 1 Paragraf 10 adalah area kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan atau WKOPP yang mencakup tanah dan perairan sebagai area kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan.</p>
<p>Ketiga, perubahan dalam Pasal 5 ayat 2, Pasal 6, Pasal 8 ayat 1–3, Pasal 9 ayat 2, Pasal 10 ayat 2, Pasal 13 ayat 1, dan Pasal 20.</p>
<p>Anton berharap bahwa Peraturan Manajemen Pelabuhan Perikanan dapat meningkatkan kualitas manajemen pelabuhan perikanan di DIY. Anton juga berharap bahwa peraturan ini akan meningkatkan kesejahteraan nelayan di DIY dengan cara yang nyata.</p>
</p></div>
<p><br />
<br /><a href="https://gentongscore.com/">Predikai pertadingan malam ini</a><br />
<br /><a href="https://gentongfilm.com">Review Film</a><br />
<a href="https://usearch.id">Berita Terkini</a><br />
<a href="https://daftarsoal.com">Berita Terkini</a><br />
<a href="https://forbir.com">Berita Terkini</a><br />
<a href="https://gdrivenime.com">review anime</a><br />
</p>
<h3><a href="https://ufabetexpress.biz/">Gaming Center</a></h3>
<p><a href="https://sportstoca.com/">Berita Olahraga</a><br />
<br /><a href="https://lokerdemak.com/">Lowongan Kerja</a><br />
<br /><a href="https://gladoil.com/">Berita Terkini</a><br />
<br /><a href="https://edinnotes.com/">Berita Terbaru</a><br />
<br /><a href="https://jsmpromo.com/">Berita Teknologi</a><br />
<br /><a href="https://mainelystories.com/">Seputar Teknologi</a><br />
<br /><a href="https://mitsubishipurwodadi.com">Berita Politik</a><br />
<br /><a href="https://bumbulapis.com/">Resep Masakan</a><br />
<br /><a href="https://uniboobbuster.com/">Pendidikan</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gentongscore.com/dprd-dan-pemerintah-daerah-diy-disahkan-peraturan-baru-tentang-pengelolaan-pelabuhan-perikanan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
