Viralterkini.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid sebagai tersangka dugaan suap proyek jalan dan jembatan pada Dinas PKPP PUPR Provinsi Riau.

Langkah ini diambil setelah lembaga antirasuah mendapat bukti kuat keterlibatan gubernur.

Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR PKPP Riau Muhammad Arief Setiawan dan Staf Ahli Gubernur Dani M. Nursalam.

Ketiganya diduga terlibat dalam praktik pungutan liar yang dikenal dengan sebutan “kuota preman” dari proyek infrastruktur senilai ratusan miliar rupiah. KPK menilai praktik tersebut dilakukan secara sistematis dengan pembagian peran yang jelas.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, informasi awal masyarakat menjadi titik awal pengusutan kasus ini.

Informasi awal dari masyarakat menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemprov Riau, ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Dari hasil pemeriksaan, Abdul Wahid diduga menerima Rp4,05 miliar dari total komitmen fee Rp7 miliar. Uang tersebut disebut berasal dari sejumlah proyek perbaikan jalan dan pembangunan jembatan di beberapa wilayah di Riau.

Cara pungutan ini disebut-sebut sebagai “kuota preman” untuk menutupi praktik korupsi. Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap istilah itu digunakan untuk menyamarkan pembayaran dari kontraktor ke pemerintah daerah.

Menurut Johanis, skema suap tersebut dibahas dalam rapat tertutup di Pekanbaru pada Mei 2025. Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Dinas PKPP PUPR dan enam Kepala UPT wilayah I hingga VI.

Dari pertemuan itu disepakati akan ada deposit sebesar 5 persen dari total proyek yang nilainya akan meningkat tajam. Proyek yang semula bernilai Rp71,6 miliar itu meningkat menjadi Rp177,4 miliar dengan komitmen fee sekitar Rp7 miliar untuk gubernur.

Permintaan biaya tersebut disampaikan langsung oleh Muhammad Arief Setiawan kepada pihak kontraktor. “Biayanya disebut ‘kuota preman’, istilah yang digunakan untuk menyamarkan permintaan uang dari proyek tersebut,” kata Johanis.

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat setidaknya ada tiga kali penyerahan uang kepada Abdul Wahid. Setoran pertama dilakukan pada Juni 2025 senilai Rp1,6 miliar yang terdiri dari Rp1 miliar diterima melalui tenaga ahli gubernur dan Rp600 juta dari Kepala Dinas PKPP PUPR.

Penyetoran selanjutnya dilakukan pada Agustus 2025 dengan pola serupa. Total uang yang diterima Abdul Wahid hingga penyidikan berlangsung mencapai Rp4,05 miliar.

Setelah menjalani pemeriksaan intensif sejak Selasa malam, Abdul Wahid resmi ditahan. Dia keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 20.45 WIB dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

Johanis menegaskan, penetapan tersangka ini bukanlah akhir dari penyidikan. Kasus ini tidak berhenti sampai di sini. KPK akan menelusuri seluruh pihak yang menikmati aliran dana ‘kuota preman’ itu, tegasnya.

Viralterkini.id, Medan – Aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut dihadiri berbagai aliansi serikat buruh yang menuntut kenaikan upah minimum provinsi pada Senin, 3 November 2025.
‎
‎Ratusan pekerja turun ke jalan untuk bersuara mengenai kesejahteraan dan upah pekerja. Aksi ini diawasi ketat oleh pihak kepolisian untuk memastikan aksi unjuk rasa tetap berjalan kondusif.
‎
‎Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan buruh terhadap upah yang dianggap terlalu rendah bagi buruh dan pemerintah hanya mendukung dan membuat kebijakan yang menguntungkan pengusaha. Ucap seorang pekerja dalam sambutannya.
‎
“Kami sangat kecewa, sudah banyak surat yang kami kirimkan untuk mendukung kenaikan upah buruh, namun tidak bisa diselesaikan. Kami berharap gubernur dan anggota DPRD dapat mendukung kenaikan upah buruh sebesar 10%.” Ucapnya saat memberikan pidato.
‎
‎Selain itu, buruh juga menyoroti pemerintah yang hanya mendukung konglomerat sebagai wirausaha dan mengabaikan upah buruh. Sebab, banyak masyarakat di Sumut yang mata pencahariannya dari bekerja sebagai buruh. (bn)

‎