KabarJawa.com– Kabut mulai hilang dari karst Gunungkidul saat langkah warga Padukuhan Gangsalan Lor menuju Petilasan Gedong Karang. Pada Kamis Pon, 5 Februari 2026, suasana hening menyelimuti kawasan keramat tersebut.

Warga Desa Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, berkumpul dengan satu tujuan: melaksanakan tradisi ruwahan, sebuah ritual budaya yang menyatukan doa, sejarah, dan penghormatan terhadap leluhur menjelang bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

Tradisi ruwahan bukan sekedar agenda tahunan. Masyarakat setempat memaknainya sebagai perjalanan batin untuk membersihkan hati, menetapkan niat, dan menyambut Ramadhan dengan kesadaran spiritual yang utuh.

Di tengah perubahan zaman, masyarakat Gangsalan tetap memegang teguh warisan budaya yang mengajarkan nilai kebersamaan, kerendahan hati, dan menghargai asal usul.

Sekilas tentang Gedong Karang

Petilasan Gedong Karang atau dikenal dengan Petilasan Brawijaya V berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sejarah dan spiritual masyarakat Gangsalan.

Menurut cerita yang diceritakan secara turun temurun, tempat ini dulunya merupakan tempat persinggahan Nyai Bondan Surati, salah satu selir Raja Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit.

Dalam perjalanannya meninggalkan istana, Nyai Bondan Surati mencari ketenangan batin sekaligus menyebarkan nilai-nilai kebijaksanaan.

Masyarakat setempat melindungi petilasan ini tidak hanya sebagai peninggalan fisik, namun sebagai ruang spiritual yang hidup.

Setiap doa yang dipanjatkan di Gedong Karang seolah menyatu dengan jejak nenek moyang yang menapaki tanah itu ratusan tahun lalu.

Ruwahan di Padukuhan Gangsalan Gunungkidul

Warga sering menyebut ruwahan dengan sebutan nyadran. Tradisi ini berlangsung pada bulan Ruwah atau Syakban dalam penanggalan Jawa, tepat sebelum Ramadhan.

Melalui nyadran, masyarakat Jawa menyampaikan doa kepada leluhur dan memohon keselamatan, kelancaran puasa, dan keberkahan hidup.

Di Padukuhan Gangsalan, ruwahan tidak hanya berupa salat berjamaah. Tradisi ini juga menghidupkan gotong royong.

Warga berbagi peran, mulai dari menyiapkan sesaji, membersihkan area petilasan, hingga mengatur jalannya prosesi adat. Kebersamaan ini membawa kehangatan yang jarang ditemukan dalam kehidupan modern yang individualis.

Pengurus Gedong Karang, Mbah Warno memimpin prosesi dengan khidmat. Dalam sambutannya, ia berharap Ruwahan dapat membawa kedamaian dan keharmonisan bagi seluruh warga.

“Begini cara saya mengadakan pertemuan agar Tuhan memberi saya ketenangan, dan pemenuhan atas apa yang telah saya capai,” ucapnya lembut namun penuh makna.

Pidato bukan sekedar rangkaian kata-kata. Pesan tersebut diserap oleh warga yang hadir sebagai pengingat bahwa keharmonisan sosial dan spiritual harus berjalan beriringan agar kehidupan tetap seimbang.

Dukungan Pemerintah

Tradisi ruwahan tahun ini mendapat perhatian khusus dengan kehadiran Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto, RM Aning Hestriasning atau Ndoro Aning, Panewu Girisubo, lurah dan aparat camat, tokoh adat serta masyarakat setempat.

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, tetapi juga pemerintah.

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menyampaikan apresiasi atas komitmen warga Kecamatan Nglindur dalam menjaga adat istiadat leluhur.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Nglindur dan pengelola desa wisata yang telah serius menjaga dan terus melestarikan adat dan tradisi nenek moyang kita,” ujarnya.

Ditegaskannya, tradisi seperti ruwahan memiliki nilai strategis dalam memperkuat identitas budaya sekaligus mendukung pembangunan desa berbasis kearifan lokal.

Lebih dari sekedar ritual adat, ruwahan di Padukuhan Gangsalan merupakan ruang refleksi kemanusiaan. Warga negara menurunkan egonya, mengingat jasa para pendahulunya, dan menata kembali hubungan antar manusia.

Doa-doa yang mengalir mengalir sebagai harapan akan kehidupan yang lebih damai, adil dan empati. Di tengah globalisasi, tradisi ini mengajarkan bahwa manusia tidak pernah bisa benar-benar berdiri sendiri.

Masyarakat Padukuhan Gangsalan berharap generasi muda terus melestarikan tradisi ruwahan di Petilasan Gedong Karang. Mereka meyakini bahwa kebudayaan bukanlah beban masa lalu, melainkan pedoman moral untuk menghadapi masa depan.

Tradisi ini menjadi bukti bahwa penghormatan terhadap leluhur dapat menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, lintas zaman dan generasi. (ef linangkung)

KabarJawa.com– Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghentikan sementara ribuan penerima bantuan sosial (bansos).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aktivitas transaksi perjudian online di 7.001 rekening penerima.

Keputusan tegas tersebut langsung mengguncang daftar penerima bansos se-DIY, khususnya Kabupaten Gunungkidul yang menjadi daerah dengan temuan tertinggi yakni 2.397 rekening.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan dana bantuan yang bersumber dari APBN benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal.

Gunungkidul Paling

Gunungkidul menjadi sorotan setelah PPATK mengungkap ribuan rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terindikasi melakukan transaksi berujung perjudian online.

Namun Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Gunungkidul mengaku belum menerima daftar BNBA (By Name By Address) dari Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi satu per satu.

Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial PPPA Gunungkidul Suyono menyatakan, pihaknya masih menunggu pemberitahuan resmi.

Dinas Sosial Gunungkidul belum menerima by name by alamat dari Kementerian Sosial siapa saja yang tidak lagi menerima bansos karena terindikasi perjudian online.

“Kami baru tahu jumlah kasusnya, tapi identitas masing-masing KPM belum tahu,” kata Suyono.

Ia menjelaskan, penghentian bansos tidak serta merta mengakibatkan seseorang langsung dicopot, karena banyak faktor lain yang bisa mempengaruhinya, seperti perubahan desil kesejahteraan.

Penerima bantuan bisa dinilai sudah tidak lagi masuk dalam kategori miskin ekstrem atau sudah mengalami perbaikan ekonomi.

Penerima Bansos Boleh Ajukan Keberatan

Suyono menegaskan, pemerintah terus memberikan ruang pembelaan bagi penerima yang merasa belum pernah melakukan transaksi perjudian online. Masyarakat dapat menyampaikan keberatannya melalui aplikasi SIKS-NG Online Kalurahan.

“Setelah itu, Dinas Sosial akan membantu membuatkan surat keterangan klarifikasi sebagai dasar verifikasi lebih lanjut,” imbuhnya.

Langkah ini menjadi peluang bagi KPM yang merasa namanya tercoreng akibat penyalahgunaan akun oleh anggota keluarga lain atau pihak tak dikenal.

Ditegaskan Dinas Sosial DIY, pencabutan ini bersifat sementara, menunggu klarifikasi lebih lanjut dari Dinas Sosial masing-masing kabupaten/kota.

Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih menyatakan langkah ini wajib dilakukan karena temuan PPATK berasal dari data transaksi keuangan yang valid.

“Temuan ini dari PPATK. Makanya kita harus tindak lanjuti sesuai kebijakan Kemensos. Kita hentikan sementara bantuan kepada penerima manfaat yang terindikasi,” kata Endang, Selasa (18/11/2025) lalu.

Data PPATK mencatat rincian penerima bansos yang terdeteksi perjudian online di DIY sebagai berikut.

• Gunungkidul: 2.397 akun
• Bantul: 1.711 rekening
• Sleman : 1.106 rekening
• Kota Yogyakarta : 938 rekening
• Kulon Progo : 849 rekening

Ribuan nama tersebut langsung dicoret dari daftar penerima manfaat, namun seluruh kabupaten/kota tetap diminta melakukan pemeriksaan intensif. PPATK mendeteksi berdasarkan nomor rekening.

“Jadi perlu kita cek apakah transaksi itu benar-benar dilakukan oleh pemilik rekening. Oleh karena itu, kami meminta Dinas Sosial kabupaten/kota untuk menindaklanjutinya,” lanjut Endang.

Penghapusan Permanen

Endang menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada penerima bansos yang terbukti menggunakan dana bantuan untuk aktivitas perjudian online. Penerima manfaat yang terbukti menyalahgunakan bantuan akan diberhentikan secara permanen.

Ia menyoroti, skema Program Keluarga Harapan (PKH) kerap membuka celah, karena meski rekening atas nama istri, namun uangnya bisa digunakan suami atau anak untuk berjudi.

“Pemerintah masih menganggapnya penyalahgunaan karena bantuan tersebut diberikan untuk kesejahteraan keluarga, bukan untuk kegiatan ilegal,” jelasnya.

Dinas Sosial DIY menilai persoalan ini bukan hanya terkait pelanggaran aturan, tapi juga menyentuh pola pikir masyarakat. Pemerintah menegaskan, bantuan sosial bukanlah sumber penghidupan yang permanen.

Melalui program rehabilitasi sosial, pemerintah mendorong penerima manfaat untuk memperoleh keterampilan, memulai usaha, atau mencari pekerjaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

“Bansos sifatnya sementara. Kita punya program pemberdayaan sosial dengan memberikan pendampingan, pengembangan keterampilan, bahkan bantuan permodalan. Jangan sampai masyarakat mengharapkan bansos sebagai sumber penghidupan. Pola pikir seperti ini harus kita ubah melalui rehabilitasi sosial,” tuturnya. (ef linangkung)

KabarJawa.com – Suasana tenang di jalan selatan Hutan Sodong, Desa Paliyan, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, tiba-tiba berubah menjadi kemeriahan pada Minggu sore (9/11/2025).

Mobil yang membawa uang tunai mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di area persawahan, saat hendak mengisi mesin ATM di kawasan Saptosari.

Peristiwa tersebut melibatkan mobil Grand Max berwarna putih bernomor polisi B 9960 PCT yang dikendarai Oky Bayu Saputra (33), warga Desa Piyaman, Kapanewon Wonosari.

Saat kejadian, Oky sedang menjalankan tugasnya mengantarkan uang tunai untuk dimasukkan ke mesin ATM BRI di kawasan Saptosari.

Kronologi Kecelakaan

Kapolsek Paliyan AKP Slamet Riyanto menjelaskan secara detail kronologi kejadian tersebut. Ia mengatakan, mobil tersebut melaju dari utara ke selatan dengan kecepatan normal. Namun sesampainya di kawasan selatan Hutan Sodong, sang pengemudi berusaha menyalip bus besar yang melaju di depannya.

Saat hendak menyalip, tiba-tiba ban mobil sebelah kanan pecah. Kondisi ini menyebabkan kendaraan oleng dan tidak terkendali hingga akhirnya tergelincir dan terguling ke area persawahan di sisi kiri jalan, kata AKP Slamet Riyanto, Minggu (9/11/2025).

Meski mobil terguling dan menimbulkan kepanikan warga sekitar, namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sopir berhasil melarikan diri tanpa mengalami luka serius.

Kondisi Uang dan Penanganannya di Lokasi

Yang lebih mengenyangkan lagi, uang tunai yang ada di kendaraan pengangkut tersebut dijamin aman. Petugas keamanan yang mendampingi segera mengevakuasi isi kendaraan dan memindahkan uang ke mobil pengganti untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan semula.

“Uang tunai semuanya utuh dan langsung disita petugas. Tidak ada yang hilang atau rusak. Kami pastikan situasi terkendali,” tegas AKP Slamet.

Warga yang melintas di lokasi terhenti karena penasaran melihat mobil pembawa uang terguling di tengah persawahan. Beberapa di antaranya membantu proses evakuasi kendaraan yang terjatuh ke tanah basah akibat hujan sebelumnya.

Polisi dari Polsek Paliyan bersama tim keamanan bank langsung melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Petugas pun mengatur lalu lintas untuk menghindari kemacetan di jalan sempit tersebut.

KabarJawa.com– Tahun 2026, wakil rakyat harus rela melepaskan sebagian besar anggaran perjalanan dinasnya alias kunker.

Dari semula Rp24 miliar, dana kunker hanya tersisa Rp10 miliar. Pemotongan sebesar Rp14 miliar ini merupakan konsekuensi langsung dari pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp104 miliar.

Pembahasan APBD 2026 berlangsung menegangkan dan melelahkan. Anggota Badan Anggaran DPRD Gunungkidul Ery Agustin Sudiyanti mengakui dinamika tersebut.

Ia mengatakan, seluruh anggota harus beradaptasi dengan kondisi fiskal daerah yang menurun.

“Semula APBD di Gunungkidul diproyeksikan lebih dari Rp2 triliun pada tahun depan. Namun setelah ada kebijakan pemotongan dari pusat, disepakati hanya Rp1,9 triliun,” kata Ery, Selasa (28/10/2025).

Transfer Keuangan Daerah Menurun

Ery menjelaskan, penurunan TKD dari pusat bukan sekadar angka di atas kertas. Dampaknya langsung menjalar ke seluruh lini pemerintahan daerah, termasuk DPRD sendiri.

Pihaknya harus merevisi banyak program kegiatan dan membatalkan sejumlah rencana perjalanan kerja ke luar daerah.

“Pemotongan TKD ini sangat signifikan, mencapai Rp 104 miliar. Dampaknya sangat terasa, baik bagi Pemkab maupun DPRD. Untuk kegiatan DPRD khususnya kunker, mau tidak mau kita harus lebih efisien,” ujarnya.

Dalam rancangan awal RAPBD tahun 2026, DPRD telah mengusulkan anggaran kunker sebesar Rp 24 miliar. Namun setelah melalui serangkaian diskusi dengan eksekutif, nominalnya terkoreksi menjadi Rp 10 miliar.

“Turun sekitar Rp14 miliar. Ini murni dampak kebijakan pusat. Anggaran kerja tahun ini Rp18 miliar, jadi penurunannya memang tajam,” jelas politikus Golkar itu.

Hal serupa disampaikan Ketua DPRD Gunungkidul Endang Sri Sumiyartini. Ia berpendapat bahwa langkah-langkah efisiensi merupakan suatu keharusan di tengah tekanan fiskal yang saat ini dihadapi kawasan.

Pihaknya harus menyesuaikan dengan pagu anggaran yang ada agar defisit tidak bertambah.

“Semua kegiatan harus diperhitungkan secara matang,” tegas Endang.

Menurutnya, pembahasan APBD 2026 telah melalui proses yang panjang. DPRD mengadakan enam rapat maraton untuk mencari titik kompromi antara kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan yang semakin menipis.

“Diskusinya alot. Tapi akhirnya semua sepakat, kita tidak bisa memaksakan diri. Kita harus realistis dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Di tengah gelombang pemotongan ini, DPRD mendorong Pemkab Gunungkidul bekerja lebih keras menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Endang menilai PAD menjadi satu-satunya harapan untuk menutup kesenjangan defisit akibat berkurangnya TKD.

“Kami bersyukur ada komitmen peningkatan PAD. Kami berharap bisa lebih dioptimalkan, karena akan berdampak besar bagi kelangsungan program pembangunan,” ujarnya.

Peningkatan PAD akan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk terus melaksanakan program-program strategis tanpa harus terus bergantung pada transfer pusat.

Tanda Bahaya Keuangan Daerah

Penebangan besar-besaran ini menjadi sinyal kuat bagi Gunungkidul. Daerah yang selama ini bergantung pada dana transfer pusat harus mulai meningkatkan kemandirian fiskalnya.

Pemerintah pusat menurunkan TKD bukan tanpa alasan. Kebijakan pengetatan fiskal nasional menuntut daerah untuk lebih efisien dan kreatif dalam menggali sumber pendapatan baru.

Gunungkidul kini harus bergerak cepat agar tidak kehilangan momentum pembangunan. APBD tahun 2026 yang akan segera disahkan dalam rapat paripurna DPRD merupakan cerminan dari keterbatasan keadaan keuangan.

Dibalik Rp. Angka 1,9 triliun merupakan realitas perjuangan regional untuk menetapkan prioritas di tengah badai efisiensi.

Kini, DPRD dan Pemkab Gunungkidul berada di persimpangan antara kebutuhan politik dan tanggung jawab publik.

Mereka harus menata ulang arah kebijakan agar program pembangunan terus berjalan tanpa mengorbankan kredibilitas dan transparansi anggaran.

Pemotongan kunker senilai Rp14 miliar mungkin terasa pahit bagi sebagian anggota dewan, namun keputusan tersebut merupakan simbol bahwa daerah ini mulai belajar berhemat dan bertanggung jawab.

“Iya gimana lagi. Kita harus lakukan,” kata Ery. (ef linangkung)

KabarJawa.com – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025 di Kabupaten Gunungkidul sudah rampung seratus persen.

Sebanyak 3.500 bidang tanah resmi mendapat sertifikat, menandai keberhasilan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah kepada masyarakat.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Ossy Darmawan mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama lintas lembaga dan dukungan pejabat di lapangan.

“Seluruh 3.500 bidang tanah di Gunungkidul sudah bersertifikat. Ini prestasi yang luar biasa. Selanjutnya sertifikat akan diserahkan langsung kepada masyarakat oleh Bupati,” kata Ossy Darmawan saat kunjungan kerja ke Kecamatan Kelor, Rabu, 8 Oktober 2025.

Pembagian sertifikat juga telah dilakukan di sejumlah kecamatan. Di Desa Kampung, sudah terdistribusi sebanyak 343 sertifikat, sedangkan di Desa Nglanggeran kini terdapat 437 bidang tanah yang sudah memiliki bukti kepemilikan yang sah. Dalam kesempatan tersebut, Ossy secara simbolis menyerahkan 128 sertifikat kepada warga.

“Dari jumlah itu, 100 orang penerima merupakan pemegang hak milik masyarakat, 25 orang merupakan hak pakai milik Pemda DIY, dan tiga sertifikat lainnya merupakan tanah wakaf pesantren,” jelasnya.

DIY Masuk Daftar Provinsi Terbaik Nasional

Ossy menjelaskan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas sekitar 317 ribu hektare dengan target 3,1 juta bidang tanah yang akan didaftarkan melalui PTSL. Dikatakannya, DIY saat ini menempati posisi teratas secara nasional dalam kemajuan pendaftaran tanah.

Alhamdulillah DIY menjadi salah satu provinsi dengan progres pendaftaran tanah tertinggi di Indonesia, ujarnya.

Pemerintah berencana memperluas cakupan program PTSL pada tahun depan. Dengan relaksasi anggaran, volume program akan ditingkatkan sehingga lebih banyak masyarakat yang memperoleh sertifikat tanah.

“Dengan adanya peningkatan anggaran, kami ingin memastikan semakin banyak warga yang dapat memiliki sertifikat tanah. Kepastian hukum atas tanah akan membuka akses perekonomian, perbankan, dan investasi kecil bagi masyarakat,” kata Ossy.

Dukungan dan Pesan dari Pemerintah Pusat dan Daerah

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Ia menilai keberhasilan DIY merupakan contoh penerapan pelayanan publik di bidang pertanahan yang kolaboratif dan efektif.

“Prestasi Provinsi DIY sangat bagus. Selain sertifikat PTSL untuk masyarakat, mereka juga menyerahkan sertifikat hak pakai aset pemerintah daerah serta sertifikat wakaf pesantren,” kata AHY.

Menurut AHY, kepastian hukum atas tanah merupakan landasan pembangunan nasional. Penataan ruang dan kejelasan hak kepemilikan tanah akan mempercepat proses pemerataan pembangunan.

“Ketika tata ruang ditata dan warga sudah terjamin hak atas tanahnya, maka pembangunan akan berjalan terarah. Dampaknya tidak hanya ekonomi, tapi juga kesejahteraan kolektif,” tegasnya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono

“Saya mohon untuk menjaga baik-baik sertifikatnya. Jangan dijual atau digadaikan jika tidak diperlukan. Jangan sampai orang lain mengetahui nomor sertifikatnya karena bisa disalahgunakan,” kata Sultan HB.

Sri Sultan menegaskan, sertifikat tanah merupakan bukti kekayaan dan kesejahteraan keluarga yang perlu dijaga untuk generasi mendatang.

Kabarjawa.com-Gunungkidul mengalami kasus keracunan massal yang menyeret program makanan bergizi gratis (MBG).

Tempe Krispi yang seharusnya enak, berubah menjadi mimpi buruk setelah hasil laboratorium mengungkapkan fakta yang menakjubkan.

Kantor Kesehatan Kabupaten Gunungkidul (Dinkes) akhirnya membuka suara. Kepala Dinkes, Ismono, mengungkapkan hasil tes Laboratorium Laboratorium Laboratorium dan Laboratorium Kalibrasi (BLKK).

Pemicu Keracunan Massal MBG di MTS Wonosari Gunungkidul

Hasilnya menegaskan bahwa makanan yang seharusnya sehat sebenarnya tercemar oleh berbagai mikroorganisme patogen yang memicu muntah, diare, demam pada lusinan siswa.

Xismono menjelaskan, tim laboratorium memeriksa sisa makanan dan muntah siswa keracunan. Dari hasil tes, tim menemukan tiga mikroorganisme berbahaya.

• Klebsiella pneumoniae, bakteri ini menyusup ke telur saus mentega, brokoli, wortel rebus, semangka, dan bahkan muntah siswa.

Gejala dalam bentuk demam, pusing, dan mual. Kontaminasi kemungkinan berasal dari bahan makanan yang pencuciannya tidak sempurna atau air yang tercemar.

• Staphylococcus aureus, bakteri ini terdeteksi dalam semangka dan muntah. Tuduhan kontaminasi karena penanganan makanan yang tidak higienis. Gejala termasuk mual, muntah, sakit perut, diare, kelelahan.
• Cetakan/ragi, jamur ini muntah siswa. Dugaan, tumbuh karena penyimpanan makanan yang salah, sehingga memicu mual, muntah, dan diare.

“Kami telah menerima hasil tes dari BLKK, dan beberapa jenis bakteri ditemukan baik dari makanan siswa dan dari dapur penyedia makanan,” kata Ismono, Jumat (9/26/2025).

Tidak hanya sampel dari siswa, tim juga menyisir dapur penyedia makanan dari unit layanan pemenuhan nutrisi (SPPG). Tiga jenis sarang bakteri berbahaya dalam nasi dan tempe krispi yang seharusnya menjadi menu andalan.

• Bacillus cereus, ada dalam nasi dan tempe krispi. Bakteri ini dapat menyebabkan mual, muntah, dan bahkan diare. Biasanya berkembang dalam makanan dengan penyimpanan atau pemrosesan yang salah.
• Staphylococcus aureus, kembali dalam tempe krispi, memicu gejala yang sama seperti yang dialami siswa.
• Escherichia coli (E. coli) patogen, bakteri ini tertanam dalam beras. Gejala mual, diare, demam, dan kram lambung.

Kontaminasi terjadi karena bahan cuci yang tidak bersih atau makanan yang tidak matang.

Peringatan Layanan Kesehatan

Ismono menegaskan, penyedia makanan harus segera meningkatkan standar pemrosesan. Mulai dari pemilihan bahan, proses memasak, untuk presentasi, semua harus sesuai dengan SOP ketat.

Dapur harus bersih, mencuci bahan makanan harus dengan air mengalir, dan penyimpanan diperlukan untuk menggunakan rak atau palet untuk menghindari kontaminasi.

“Kami mendesak semua pihak yang terlibat dalam menyediakan makanan, untuk lebih ketat dalam menjaga kebersihan dari dapur ke pelat mahasiswa. Kami akan terus memantau sehingga kejadian ini tidak terjadi,” katanya.

DHO juga mendorong penggunaan peralatan pelindung pribadi (APD) saat memasak, membiasakan pencucian dengan sabun, dan mengendalikan vektor -vektor seperti lalat dan serangga dengan cara yang aman.

Program MBG sebenarnya hadir untuk meningkatkan kualitas gizi anak -anak sekolah di Gunungkidul. Namun, kejadian ini benar -benar berubah menjadi tragedi yang menyebabkan kepanikan orang tua dan trauma bagi siswa.

Kasus ini juga merupakan peringatan kuat untuk semua penyedia makanan sekolah. Satu kelalaian kecil dapat berubah menjadi bencana kesehatan massal. (EF Linangkung)

Kabarjawa.com– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki alarm kewaspadaan dalam pemerintahan. Senin (9/22/2025), ratusan pejabat berkumpul di ruang sosialisasi untuk membedah aturan baru untuk pengadaan barang dan jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diperlukan tidak hanya untuk memahami peraturan, tetapi juga harus meningkatkan kompetensi dan mempertahankan integritas.

Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Gunungkidul

Kepala administrasi Sekretariat Regional Gunungkidul, Joko Hardiyanto, menjelaskan dengan tegas bahwa perpres nomor 45 tahun 2025, yang hanya diterbitkan April lalu, menjadi bab baru dalam pemerintahan pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Aturan ini mensyaratkan bahwa setiap PPK memiliki sertifikat kompetensi. Tanpa itu, PPK dapat diseret ke dalam masalah serius dalam implementasi kontrak,” kata Joko.

Dia mengingatkan, Perka LKPP Nomor 7 tahun 2022 mengkonfirmasi bahwa PPK harus mengantongi Level C Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKI), setidaknya dengan sertifikasi dasar pengadaan barang dan jasa.

Kondisi di gunungkidul masih jauh dari ideal. Sebagian besar PPK masih dipegang langsung oleh kepala peralatan regional. Hanya Kantor Kesehatan dan Kantor Pendidikan yang menyerahkan otoritas kepada Otoritas Pengguna Anggaran.

Tahap sosialisasi semakin hangat ketika kepala Kantor Kejaksaan Distrik Gununckidul, Agung Sugiharto, naik ke podium. Dia mengingatkan ancaman korupsi yang mengintai setiap proses pengadaan barang dan jasa.

“Korupsi tidak hanya terjadi karena niatnya, tetapi juga karena kelalaian. PPK harus berhati -hati, karena satu kelalaian dapat menyebabkan perbudakan hukum,” katanya.

Paparan Agung membuka mata para pejabat. Dia menekankan pentingnya transparansi, hati -hati dalam kontrak, terhadap integritas penggunaan Akun Sistem Pengadaan Elektronik (SPSE).

Aturannya dengan jelas menyatakan, PPK menanggung beban besar. Pasal 11 PBJ Perpres menugaskan mereka untuk menyiapkan perencanaan pengadaan, menentukan spesifikasi teknis, menyusun kontrak, untuk menentukan estimasi harga mereka sendiri (HPS).

PPK juga bertanggung jawab penuh untuk mengendalikan kontrak, mengirimkan hasil pekerjaan, untuk menilai kinerja penyedia.

Bahkan lebih berat, pasal 20 paragraf (3) dari perpres nomor 46 tahun 2025 mensyaratkan PPK untuk mengalokasikan minimal 40 persen dari anggaran untuk produk domestik dari bisnis mikro, kecil dan kooperatif. Aturan ini bukan hanya angka, tetapi manifestasi konkret dari UMKM.

Bahaya kompetensi yang lemah

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, hadir segera memberikan arahan. Dengan suara yang kuat, ia menyampaikan fakta yang pahit. Menurutnya, masih ada banyak PPK, PA, dan KPA di Gunungkidul yang belum memiliki sertifikat kompetensi.

“Akibatnya, kontrak sering terlambat, volume pekerjaan tidak tepat, sampai ada pelanggaran prosedur,” katanya.

Endah menekankan bahwa kelemahan kompetensi tidak hanya membahayakan keuangan negara, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik. Dia mengingatkan arah KPK yang menekankan bahwa pencegahan jauh lebih penting daripada tindakan.

“Untuk PPK, mempertahankan integritas dan menegakkan aturan adalah perjuangan nyata melawan praktik yang merusak tata kelola,” katanya dengan keras.

Sosialisasi ini tidak berhenti pada paparan aturan. Pemerintah Gununcidul Regency berharap bahwa setiap PPK benar -benar memahami tugas utamanya, mulai dari perencanaan, implementasi, kontrol kontrak, administrasi keuangan, hingga mitigasi risiko hukum dan teknis.

Dengan aturan yang semakin ketat dan ancaman perbudakan hukum yang nyata, PPK di Gunungkidul sekarang berada di persimpangan.

Mereka harus memilih: Menjadi garis depan dalam mempertahankan integritas pengadaan, atau terperangkap dalam pusaran kelalaian yang dapat menyebabkan masalah serius. (EF Linangkung)

Kabarjawa.com– Sabtu (9/20) pukul 03.00 WIB, truk tank skid SPPBE yang dimiliki oleh Pt Mataram Bhumi Kirana berguling setelah rute di jalur menanjak.

Kecelakaan Skid Tank mengklaim kematian dan korban yang terluka, memunculkan kepanikan serta berita tentang kebingungan tentang keamanan pasokan LPG di wilayah Gun setelah.

Pertamina Patra Niaga segera bergerak cepat. Melalui Area Manager Communication, Hubungan & CSR Jawa Tengah, Taufiq Kurniawan, perusahaan memastikan bahwa stok LPG di Gununckidul tetap aman dan proses distribusi tidak terganggu.

“Kami memastikan pasokan LPG aman. Saham di Kabupaten Gunungkidul saat ini mencapai 72 metrik ton, dan hari ini proses distribusi SPPBE terus berjalan dengan volume 60 metrik ton,” kata Taufiq.

Evakuasi tangki selip kecelakaan

Pertamina bersama dengan polisi dan tim medis segera mengevakuasi truk yang terbalik. Alat berat dimobilisasi untuk mengamankan kendaraan raksasa yang berisi bahan bakar berbahaya.

Tim medis mengejar waktu untuk menyelamatkan korban. Satu orang akhirnya meninggal, sementara yang lain terluka dan segera bergegas ke rumah sakit terdekat.

“Pertamina Patra Niaga menyampaikan kesedihan yang mendalam kepada keluarga korban. Kami dan pihak berwenang terus mengoordinasikan koordinasi penuh sehingga penanganan berjalan cepat dan aman,” kata Taufiq.

Truk sial itu tercatat berangkat dari titik pasokan utama terminal LPG LPG LPG. Tidak jauh dari tujuan, kendaraan kehilangan kendali saat melintasi jalur berliku dan memanjat PATUK. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari insiden mematikan itu.

Masalah pengujian adalah

Setelah kecelakaan itu, informasi beredar bahwa truk tangki selip terlambat melakukan tes KIR. Pertamina Patra Niaga segera berbicara.

“Jika kendaraan tidak lulus uji KIR atau periode validitas habis, agen mungkin tidak mengizinkan truk untuk beroperasi. Itu adalah tanggung jawab agen. Kami akan meminta pernyataan resmi dari agen mengenai masalah ini,” kata Taufiq.

Peramina menekankan bahwa partainya menerapkan standar operasional yang ketat di setiap rantai distribusi energi. Namun, untuk kelayakan kendaraan, agen harus memastikan bahwa semua armada memenuhi standar teknis, termasuk uji KIR.

Pertamina Patra Niaga terus mendistribusikan LPG ke berbagai titik di Gunungkidul. Dengan stok 72 metrik ton dan distribusi aktif 60 metrik ton saat ini, orang tidak perlu khawatir.

“Kami memastikan kebutuhan komunitas Gunungkidul LPG tetap terpenuhi. Distribusi tidak terganggu meskipun kecelakaan ini,” pungkas Taufiq. (EF Linangkung)

KABARJAWA – Gunungkidul sedang bersiap untuk menjadi saksi sejarah ketika pesta pembukaan Pekan Olahraga Regional 2025 (PORDA) diadakan dengan anggun di Stadion Gelora Handayani.

Ribuan penduduk telah mendaftar untuk menyaksikan peristiwa spektakuler secara langsung, sementara pasukan keamanan menyiapkan rekayasa lalu lintas demi kehalusan dan keselamatan timbal balik.

Ketua Komite Porda 2025, Chaerul Agus Mantara, menyatakan antusiasme komunitas Gunungkidul untuk menembus batas -batas. Komite membuka pendaftaran online melalui Google Drive, dan hanya dalam beberapa menit, tiket telah diserang oleh penduduk.

“Kami membuka 500 kuota pertama, hanya 10 menit segera terjual habis. Kami membuka lagi 500 kuota tambahan, 40 menit juga habis. Sampai hari ini ada 1.000 pendaftar yang siap menghadiri Stadion Gelora Handayani,” kata Chaerul.

Chaerul menekankan bahwa komite memprioritaskan kenyamanan audiensi. Dia dan tim menyiapkan gelang khusus sebagai tanda masuk resmi bagi penduduk yang telah mendaftar. Sistem ini memastikan bahwa hanya mereka yang tercatat yang dapat menyaksikan pesta besar -besaran secara langsung.

“Kami masih memantau, jika antusiasme semakin besar, kami siap untuk membuka cadangan kuota lagi. Tapi semuanya harus tetap tertib dan terdaftar,” katanya.

Seni, budaya, dan musik menghidupkan pembukaan

Tidak hanya parade atlet, pembukaan Porda 2025 juga menjanjikan seni dan budaya Gunungkidul yang khas. Tahap hiburan akan menghadirkan Ndar Boy, Bravesboy, Bidadari Band, dan penampilan seniman lokal yang meningkatkan tradisi komunitas lokal.

“Porda 2025 di Gunungkidul bukan hanya olahraga, tetapi juga sebuah partai budaya. Semua komponen masyarakat juga mendukung, sehingga tema -tema besar kita benar -benar merayakan kekuatan budaya regional,” kata Chaerul.

Komite bahkan memikirkan detail teknis sehingga lapangan dipertahankan. Setelah upacara pembukaan, stadion akan segera digunakan untuk pertandingan sepak bola. Komite akan memasang basis pelindung di lintasan sehingga rumput stadion tidak rusak.

“Kami tidak ingin mengganggu fasilitas untuk atlet sepak bola Gunungkidul,” katanya.

Rekayasa lalu lintas dan keamanan yang ketat

Euforia ribuan penonton memaksa pasukan keamanan untuk menyiapkan rekayasa lalu lintas. Polisi Regional Kabagops Bantul, AKP Mustakim, mengatakan bahwa sebanyak 70 personel dikerahkan secara khusus untuk mengamankan jalan dan lokasi acara.

“Kami menyiapkan keamanan yang terbuka dan tertutup. Selain itu, kami berdiri standby satu peleton di Mapolres untuk mengantisipasi situasi darurat. Secara keseluruhan, 100 persen personel siap untuk menjaga pihak pembuka porda,” Mustakim menjelaskan dengan nada stabil.

Dia menambahkan, pihak berwenang telah berkoordinasi dengan TNI, Satpol PP, dan agensi terkait untuk memastikan tidak ada gangguan.

“Kami telah melewati semua poin yang rentan. Bersedia Tuhan, acara tersebut akan berjalan dengan aman dan lancar,” katanya.

Gunungkidul adalah pusat perhatian

Gelora Handayani malam itu bukan hanya stadion olahraga, tetapi arena kebanggaan komunitas Gunungkidul. Pesta pembukaan Porda 2025 akan menjadi momentum untuk menunjukkan area yang telah terkenal dengan panorama alami.

Ribuan penduduk bersedia mengantri pendaftaran, untuk menyaksikan kilau cahaya, musik yang marah, dan parade atlet yang membawa semangat perjuangan. Gunungkidul benar -benar bersiap untuk menjadi pusat perhatian seluruh wilayah khusus Yogyakarta.

Dengan keamanan yang ketat, rekayasa lalu lintas, dan dukungan penuh dari masyarakat, Porda 2025 di Gununckidul diyakini dicatat sebagai pesta olahraga yang meriah, aman, dan tak terlupakan.