Viralterkini.id, Ternate – Dugaan praktik penambangan tanpa izin (penambangan ilegal) yang dilakukan PT Position, anak perusahaan Harum Energy milik taipan Kiki Barki, kembali mengguncang Maluku Utara. Konsorsium Advokasi Tambang (Katam) Maluku Utara menyebut kasus ini sebagai potret suram lemahnya penegakan hukum di sektor pertambangan.

Sorotan Katam tidak hanya tertuju pada aktivitas pertambangan yang diduga melanggar hukum, tetapi juga pada sikap aparat penegak hukum yang dinilai pasif, padahal fakta hukum sudah tersaji secara gamblang.

Koordinator Katam Malut, Muhlis Ibrahim menyatakan, masyarakat semakin sulit memahami mengapa kasus yang memiliki dasar hukum kuat belum membuahkan hasil proses pidana yang tegas.

“Ini bukan sekedar dugaan biasa. Ada temuan resmi negara dan ada putusan pengadilan. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya tindakan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberanian aparat penegak hukum,” kata Muhlis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/1/2026).

Temuan Negara: Penambangan di Kawasan Hutan Tanpa Izin

Muhlis mengungkapkan, Laporan Pemeriksaan Penegakan Hukum (LHP) Kementerian Kehutanan tertanggal 28 April 2025 secara tegas menyatakan PT Jabatan telah membuka lahan dan mengambil material nikel di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Sidak tersebut dilakukan Gakkum Kehutanan Daerah Maluku dan Papua berdasarkan peninjauan lapangan pada 29 April hingga 3 Mei 2025.

“Negara sendiri yang menyatakan ada pelanggaran. Itu bukan pendapat LSM, bukan anggapan masyarakat. Ini dokumen resmi penegakan hukum kehutanan,” tegas Muhlis.

Ia menilai, temuan tersebut seharusnya bisa menjadi pintu masuk bagi polisi dan jaksa untuk memulai proses pidana, tidak hanya berhenti pada laporan administratif.

Fakta Pengadilan: Pertambangan di Luar IUP

Selain temuan kehutanan, dugaan adanya aktivitas penambangan di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT juga mengemuka dalam persidangan kasus Awab dan Marsel di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang putusan majelis hakim seperti dalam perkara 439/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst disebutkan bahwa PT Jabatan melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di wilayah Halmahera Timur.

Menurut Muhlis, fakta persidangan muncul dari proses hukum yang sah, melalui pemeriksaan saksi, alat bukti, dan keterangan ahli.

Artinya, tuduhan itu sudah diuji di ruang sidang. Ini bukan isu liar di media sosial. Ini fakta hukum yang tercatat dalam putusan pengadilan, ujarnya.

Namun ironisnya, meski sudah ada putusan pengadilan dan temuan resmi negara, proses penegakan hukum terhadap PT Jabatan justru terkesan stagnan.

Kondisi ini memberikan kesan bahwa hukum hanya berani terhadap pelaku kecil, namun kalah telak jika berhadapan dengan korporasi besar, imbuhnya.

Jelas Ancaman Kriminal

Katam Malut menegaskan, praktik penambangan di luar WIUP dan tanpa izin merupakan tindak pidana berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 158 UU Minerba mengatur ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar bagi siapa pun yang melakukan penambangan tanpa izin.

Selain itu, Pasal 161 juga mengancam hukuman pidana bagi pihak yang mengangkut, mengolah, atau memperdagangkan hasil pertambangan ilegal.

“Hukumnya sangat ketat. Kalau aturan yang jelas itu tidak dijalankan, bukan hanya lingkungan hidup yang akan runtuh, tapi juga kewenangan hukum negara,” kata Muhlis.

Banding Terbuka kepada Pejabat Hukum

Atas dasar itu, Katam Malut secara terbuka mendesak Polda Malut dan Kejaksaan Tinggi Malut segera mengambil langkah konkrit.

Muhlis menegaskan, masyarakat kini menunggu bukti, bukan lagi pernyataan normatif tentang komitmen penegakan hukum.

“Jangan sampai masyarakat menganggap ada pengabaian sistematis terhadap dugaan tindak pidana pertambangan ini. Kalau hukum tidak bergerak, maka kepercayaan masyarakat akan runtuh,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, permasalahan ini bukan hanya soal perizinan saja, melainkan menyangkut kerusakan lingkungan, hak masyarakat lokal, dan potensi kerugian negara.

“Ini menyangkut masa depan Malut. Jika hal seperti ini dibiarkan, maka penambangan liar akan menjadi preseden buruk bagi daerah ini,” pungkas Muhlis. (**)

Viralterkini.id, Jakarta -Polemik legalitas dan tanggung jawab lingkungan Pt Agro Nusa Abadi (ANA), anak perusahaan Pt Astra Agro Lestari TBK (AALI), telah muncul kembali setelah tuntutan hukum negara bagian yang tidak ada di Indonesia (NGOS) dari tuntutan hukum non -pemerintah (NGOS) untuk peradilan non -pemerintah (NGOS) untuk peradilan ke peradilan terhadap peradilan non -pemerintah (NGOS) untuk peradilan ke peradilan (NGOS) untuk peradilan non -pemerintah (NGOS) untuk peradilan ke peradilan (NGOS) untuk peradilan non -pemerintah (NGOS) dari peradilan ke peradilan (NGOS). Namun, analisis hukum para ahli agraria nasional dan hasil investigasi independen menunjukkan narasi yang berbeda.

Untuk mempertanyakan legalitas dalam bentuk Lisensi Bisnis Perkebunan (IUP) yang telah menjadi dasar bagi PT Ana sejak 2007 dalam menjalankan bisnisnya dan bukan hak untuk menggunakan (HGU). Dasar gugatan mengacu pada laporan Walhi dan Friend of the Earth (musuh) terkait dengan tiga anak perusahaan AAL di Sulawesi pada tahun 2022.

Pakar Agraria dan Mantan Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Badan Tanah Nasional (BPN), Profesor Budi Mulyanto menjelaskan bahwa Lisensi Bisnis Perkebunan (IUP) juga merupakan dasar hukum hukum untuk memulai kegiatan bisnis.

“Dalam sistem hukum tanah Indonesia, IUP dan izin lokasi adalah dasar yang cukup kuat untuk memulai bisnis. Hak untuk digunakan (HGU) adalah proses lanjutan, bukan prasyarat mutlak, terutama ketika merujuk pada aturan yang berlaku pada saat itu,” jelasnya.

Budi, yang saat ini juga menjabat sebagai Kanselir Universitas Harapan Bangsa, menyatakan sebagaimana tertulis dalam Pasal 42 Hukum No. 39/2014 tentang Perkebunan dan diperkuat oleh keputusan Pengadilan Konstitusi Konstitusi No. 138/PUU-XIII/2015. Bahkan, menurutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi lebih lanjut mengklarifikasi bahwa lisensi bisnis dan hak tanah adalah dua entitas hukum yang tidak saling menggantung.

Selain itu, Buni menekankan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara surut ke perusahaan yang beroperasi berdasarkan aturan hukum pada masanya.

“Tidak mungkin satu perusahaan dianggap ilegal hanya karena tidak memiliki HGU, meskipun IUP diterbitkan sebelum peraturan baru diterapkan. Menilai kegiatan hukum masa lalu dengan standar hukum baru yang belum sah pada waktu itu adalah bentuk pelanggaran prinsip-prinsip non-retroaktif. Seharusnya tidak ada pembalikan waktu hukum,” katanya.

Verifikasi Independen: PT ANA tidak terbukti telah melanggar aturan dan menunjukkan upaya konstruktif
Untuk memastikan transparansi dan objektivitas, Econusantara (ENS), lembaga pihak ketiga yang independen, ditunjuk untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap tuduhan yang diajukan. Laporan mereka, dirilis pada Oktober 2023, menyajikan temuan kunci yang berbeda dari narasi yang beredar.

Chief Executive Officer Econusantara, Zulfahmi, menyatakan, “Data dan fakta yang digunakan sebagai dasar pengaduan oleh LSM tidak dapat dibuktikan dengan jelas di lapangan. Banyak pihak yang terlibat bahkan bahkan tidak memahami keluhan secara komprehensif.”
Zulfahmi menekankan bahwa kesimpulan dari hasil verifikasi lapangan ES tidak ditemukan bukti pelanggaran hak asasi manusia, deforestasi ilegal, atau pelanggaran lingkungan oleh Pt Ana.

“Lokasi operasional PT Ana ada di APL (area penggunaan lainnya), bukan area hutan. Tidak ada bukti penutupan sungai atau pengusiran masyarakat. Faktanya, kita melihat mekanisme resolusi konflik yang aktif dan terbuka,” kata Zulfahmi.

ENS juga mencatat bahwa PT Ana telah memiliki dokumen amdal sejak 2008, pendekatan resolusi konflik sosial yang damai, dan membentuk mekanisme pengaduan aktif yang terbuka untuk masyarakat setempat. Laporan yang dirilis pada Oktober 2023 mengatakan bahwa konflik sosial yang muncul sebagian besar dipicu oleh banyak klaim yang tumpang tindih atas tanah Pt Ana dari SKT (sertifikat tanah) informal yang tidak melalui verifikasi hukum atau spasial, dan tidak selalu terdaftar dalam sistem agraria resmi.

Sementara itu, melalui pernyataan publik yang diakses melalui situs web AAL, perusahaan induk PT ANA menekankan komitmennya terhadap operasi yang bertanggung jawab. Sebagai perusahaan publik, dinyatakan bahwa semua kegiatan perusahaan dilakukan berdasarkan perizinan resmi dan kepatuhan terhadap hukum di Indonesia dan memberikan keterbukaan kepada publik dengan merujuk pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Terkait dengan tuduhan tiga anak perusahaannya di Sulawesi termasuk Pt Ana, perusahaan bersikeras untuk mengundang semua pihak untuk secara konstruktif duduk bersama termasuk Ngo Walhi dan musuh. Selain dialog, PT Ana saat ini juga dalam menangani HGU, menyelesaikan kompensasi dan melakukan audit sosial.

Perusahaan juga yakin, dalam memulai bisnis PT Ana telah memenuhi prinsip -prinsip persetujuan gratis, sebelum, dan informed informed (FPIC) dalam konteks hukum Indonesia. Ini difasilitasi melalui Komite B, sebuah forum hukum yang melibatkan pemerintah daerah, BPN dan masyarakat setempat untuk memastikan proses melepaskan tanah transparan dan adil. Perusahaan juga telah membuat rencana tindakan sebagai tindak lanjut ke laporan verifikasi lapangan ES. (IDS)

VIRALTERKINI.ID, Jakarta – Pengacara Hayono Isman, Victor Sohilait, menekankan bahwa kliennya mengalami tirani yang luar biasa setelah kamp Djan Faridz melakukan pintu gerbang ke rumah Hayono Isman dalam jumlah Kemang Timur, Kamis (6/19) pagi.

Lebih lanjut: www.viralterkini.id

Ikuti akun media sosial viral terbaru
IG: Instagram.com/viralterkiniid
FB: Facebook.com/61570550991094
YouTube: youtube.com/@viralterterkiniid

Editor: redaksi@viralterkini.id
Iklan: marketing@viralterkini.id

Portal berita, independen & integritas

Viralterkini.id, Depok – Fakultas Hukum Universitas Trisakti melalui Departemen Hukum Kehutanan mengadakan kuliah umum berjudul “Peran Polisi Komunitas dan Hewan untuk mewujudkan keseimbangan sumber daya alam biologis dan ekosistemnya.” Acara ini berlangsung di auditorium Direktorat Pusat Transfer Pusat Hewan Pengetahuan Korsabhara Baharkam Polri, Kelapadua, Depok.

Kuliah publik ini menghadirkan Brigadir Jenderal Tory Kristianto, Sik, sebagai direktur polisi Korsabhara Baharkam, sebagai pembicara utama. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa fakultas hukum, dosen, dan praktisi Universitas Trisakti di bidang hukum lingkungan dan kehutanan.

Dalam sambutannya, Brigadir Jenderal Tory Kristianto menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, akademisi, dan pejabat penegak hukum dalam upaya untuk melestarikan sumber daya alam biologis Indonesia.

“Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa, tetapi juga menghadapi ancaman serius seperti perburuan liar dan kerusakan habitat. Polisi hewan tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjadi motor pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan hewan dan habitat,” kata Brigadir Jenderal Tory Kristianto.

Dia menjelaskan berbagai peran strategis polisi hewan dalam menangani masalah konservasi, termasuk memberantas perdagangan satwa liar ilegal, menabung hewan yang ditinggalkan atau terancam, dan kegiatan pendidikan berbasis masyarakat di berbagai daerah.

Kegiatan kuliah publik ini dibuka oleh Dr. Intan Nevia Cahyana, SH, MH, Dosen dalam Kursus Hukum Kehutanan. Dalam sambutannya, ia menekankan urgensi kegiatan ini dalam memberikan pengalaman langsung kepada siswa yang terkait dengan dinamika penegakan hukum di ladang kehutanan dan lingkungan.

“Melalui kuliah umum ini, siswa tidak hanya mendapatkan teori di kelas, tetapi juga melihat secara langsung bagaimana hukum diimplementasikan di lapangan. Ini adalah bagian dari kurikulum kontekstual yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan hukum yang peduli dengan masalah lingkungan dan mampu berpikir secara solutis dalam praktik,” kata Dr. Diamond.

Meningkatkan bobot acara tersebut, juga menghadirkan Akbp Gede Pasek, Sik, sebagai wakil direktur Binma Polisi Regional Metro Jaya, yang menjelaskan tugas-tugas utama dan fungsi Bhabinkamtibmas dalam mendukung program komunitas berbasis lingkungan, termasuk program superior dari komunitas kepolisian yang diprakarsai oleh PMJ binma.

“Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak polisi nasional di masyarakat. Dalam konteks konservasi dan perlindungan lingkungan, Bhabinkamtibmas bertindak sebagai fasilitator dialog antara warga negara dan otoritas, membangun kesadaran kolektif, dan mendorong pembentukan komunitas yang merawat lingkungan seperti yang kami ide -ide dalam komunitas kepolisian,” jelas KAKBP.

Program Komunitas Polisi sendiri adalah pendekatan strategis berbasis komunitas yang bertujuan memperkuat partisipasi warga dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkelanjutan, termasuk dalam masalah pelestarian alam.

Sebagai seorang fasilitator dalam kuliah umum ini, Monica Fany Megawati sebagai ketua pengamat kepolisian Korsabhara Baharkam Polri juga memberikan perspektif penting tentang peran generasi muda dalam konservasi.

“Keterlibatan mahasiswa hukum dalam kegiatan ini sangat strategis. Mereka bukan hanya calon penegak hukum, tetapi juga calon pemimpin perubahan. Dengan secara langsung memahami peran polisi hewan, kami berharap dapat menumbuhkan semangat advokasi lingkungan yang lebih kuat dan memiliki dampak luas di masyarakat,” kata Monica.

Selain paparan materi, kuliah publik ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif. Siswa terlihat antusias dalam dialog langsung dengan pembicara, membahas tantangan hukum dalam pelestarian hewan dan kehutanan di Indonesia, serta membahas strategi kolaboratif antara pejabat dan masyarakat dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan yang efektif.

Kegiatan ini adalah bagian nyata dari komitmen Universitas Trisakti dalam mengembangkan pendidikan hukum adaptif dan kontekstual, yang mampu menanggapi tantangan zaman, terutama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah -tengah kompleksitas hukum nasional dan global. (MA)