Viralterkini.id, Jawa Barat – Komunitas Bogoh Bumi Sunda (BBS) melaporkan dugaan maraknya aktivitas penambangan liar di kawasan Bogor Barat ke Kejaksaan Negeri Cibinong. Mereka menyampaikan laporan pada Senin, 23 Februari 2026.

Dalam laporannya, BBS memperkirakan potensi kerugian negara sebesar Rp49,48 miliar. Keluhan ini muncul karena aktivitas penambangan dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar.

Dugaan Pelanggaran Hukum dan Korupsi

BBS menilai aktivitas pertambangan tidak hanya melanggar aturan lingkungan hidup. Selain itu, kegiatan tersebut juga berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.

Mereka menghitung kerugian negara dari pajak yang belum dibayar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kerugian juga berasal dari royalti pertambangan yang tidak dibayarkan.

Di sisi lain, negara harus menanggung biaya pemulihan lingkungan dan perbaikan infrastruktur.

Lokasi Tambang yang Disengketakan

Aktivitas penambangan berada di Desa Ciawian dan Desa Pabuaran Kidul, Desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Warga setempat mencatat penggunaan alat berat yang menggali tanah terbuka, pasir, dan batu. Kegiatan ini berlangsung cukup lama. Akibatnya kondisi lingkungan dan jalan warga rusak.

Mode Perluasan Area Pertambangan

Masyarakat menduga para penambang melakukan perluasan wilayah operasionalnya melampaui izin usaha pertambangan (IUP) atau melampaui batas IUP-nya.

Dugaan tersebut sejalan dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Januari 2026. Saat itu, KPK mencatat sejumlah IUP minerba di Kabupaten Bogor melebihi batas izin konsesi yang sah.

Karena itu, masyarakat meminta aparat penegak hukum memeriksa izin pertambangan secara menyeluruh.

Perhitungan Kerugian Negara

Ketua BBS Supendy menjelaskan potensi kerugian negara dari sektor pajak dan PNBP selama tiga tahun terakhir mencapai Rp 16,987 miliar.

“Jika ditambah biaya pemulihan lingkungan dan perbaikan infrastruktur sebesar Rp32,5 miliar, maka total kerugian negara mencapai Rp49.487.500.000,” kata Supendy, Senin (23/2/2026).

Tekanan untuk Pindah ke Tahap Investigasi

Lebih lanjut, BBS mendorong kejaksaan untuk mengangkat laporan tersebut ke tahap penyidikan tindak pidana korupsi.

Mereka juga meminta keterlibatan tim ahli di bidang forensik keuangan, pertambangan, dan lingkungan hidup. Dengan begitu, perhitungan kerugian negara bisa dilakukan secara obyektif dan transparan.

Selain itu, masyarakat juga mendesak pihak berwenang menelusuri aliran dana tersebut. Mereka juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, pemberi izin, dan pengawas tambang.

Langkah Lebih Lanjut dan Dukungan Masyarakat

Tak berhenti pada laporan hukum, BBS berencana menggelar audiensi dengan instansi terkait. Mereka juga akan membuka posko pengaduan warga.

Langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat yang terkena dampak. Selain itu, masyarakat ingin memperkuat dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum.

Pada akhirnya, BBS berharap pihak berwenang bertindak tegas. Mereka ingin negara mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Mereka juga menuntut diakhirinya praktik penambangan liar yang merusak lingkungan dan merugikan warga. (**)

Viralterkini.id, Ternate – Dugaan praktik penambangan tanpa izin (penambangan ilegal) yang dilakukan PT Position, anak perusahaan Harum Energy milik taipan Kiki Barki, kembali mengguncang Maluku Utara. Konsorsium Advokasi Tambang (Katam) Maluku Utara menyebut kasus ini sebagai potret suram lemahnya penegakan hukum di sektor pertambangan.

Sorotan Katam tidak hanya tertuju pada aktivitas pertambangan yang diduga melanggar hukum, tetapi juga pada sikap aparat penegak hukum yang dinilai pasif, padahal fakta hukum sudah tersaji secara gamblang.

Koordinator Katam Malut, Muhlis Ibrahim menyatakan, masyarakat semakin sulit memahami mengapa kasus yang memiliki dasar hukum kuat belum membuahkan hasil proses pidana yang tegas.

“Ini bukan sekedar dugaan biasa. Ada temuan resmi negara dan ada putusan pengadilan. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya tindakan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberanian aparat penegak hukum,” kata Muhlis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/1/2026).

Temuan Negara: Penambangan di Kawasan Hutan Tanpa Izin

Muhlis mengungkapkan, Laporan Pemeriksaan Penegakan Hukum (LHP) Kementerian Kehutanan tertanggal 28 April 2025 secara tegas menyatakan PT Jabatan telah membuka lahan dan mengambil material nikel di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Sidak tersebut dilakukan Gakkum Kehutanan Daerah Maluku dan Papua berdasarkan peninjauan lapangan pada 29 April hingga 3 Mei 2025.

“Negara sendiri yang menyatakan ada pelanggaran. Itu bukan pendapat LSM, bukan anggapan masyarakat. Ini dokumen resmi penegakan hukum kehutanan,” tegas Muhlis.

Ia menilai, temuan tersebut seharusnya bisa menjadi pintu masuk bagi polisi dan jaksa untuk memulai proses pidana, tidak hanya berhenti pada laporan administratif.

Fakta Pengadilan: Pertambangan di Luar IUP

Selain temuan kehutanan, dugaan adanya aktivitas penambangan di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT juga mengemuka dalam persidangan kasus Awab dan Marsel di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang putusan majelis hakim seperti dalam perkara 439/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst disebutkan bahwa PT Jabatan melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di wilayah Halmahera Timur.

Menurut Muhlis, fakta persidangan muncul dari proses hukum yang sah, melalui pemeriksaan saksi, alat bukti, dan keterangan ahli.

Artinya, tuduhan itu sudah diuji di ruang sidang. Ini bukan isu liar di media sosial. Ini fakta hukum yang tercatat dalam putusan pengadilan, ujarnya.

Namun ironisnya, meski sudah ada putusan pengadilan dan temuan resmi negara, proses penegakan hukum terhadap PT Jabatan justru terkesan stagnan.

Kondisi ini memberikan kesan bahwa hukum hanya berani terhadap pelaku kecil, namun kalah telak jika berhadapan dengan korporasi besar, imbuhnya.

Jelas Ancaman Kriminal

Katam Malut menegaskan, praktik penambangan di luar WIUP dan tanpa izin merupakan tindak pidana berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 158 UU Minerba mengatur ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar bagi siapa pun yang melakukan penambangan tanpa izin.

Selain itu, Pasal 161 juga mengancam hukuman pidana bagi pihak yang mengangkut, mengolah, atau memperdagangkan hasil pertambangan ilegal.

“Hukumnya sangat ketat. Kalau aturan yang jelas itu tidak dijalankan, bukan hanya lingkungan hidup yang akan runtuh, tapi juga kewenangan hukum negara,” kata Muhlis.

Banding Terbuka kepada Pejabat Hukum

Atas dasar itu, Katam Malut secara terbuka mendesak Polda Malut dan Kejaksaan Tinggi Malut segera mengambil langkah konkrit.

Muhlis menegaskan, masyarakat kini menunggu bukti, bukan lagi pernyataan normatif tentang komitmen penegakan hukum.

“Jangan sampai masyarakat menganggap ada pengabaian sistematis terhadap dugaan tindak pidana pertambangan ini. Kalau hukum tidak bergerak, maka kepercayaan masyarakat akan runtuh,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, permasalahan ini bukan hanya soal perizinan saja, melainkan menyangkut kerusakan lingkungan, hak masyarakat lokal, dan potensi kerugian negara.

“Ini menyangkut masa depan Malut. Jika hal seperti ini dibiarkan, maka penambangan liar akan menjadi preseden buruk bagi daerah ini,” pungkas Muhlis. (**)