KabarJawa.com– Di tengah ketidakpastian perekonomian global yang semakin sulit, Indonesia terus memperkuat pijakan perekonomiannya melalui strategi jangka panjang yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu pilar penting dalam upaya ini adalah penguatan industri dana pensiun. Sektor ini tidak hanya menjamin masa depan individu, tetapi juga mendukung ketahanan perekonomian nasional.

Data OJK mencatat, hingga Agustus 2025, aset dana pensiun nasional mencapai Rp1.593,18 triliun, tumbuh 8,72 persen (year-on-year).

Dari jumlah tersebut, program pensiun wajib mencapai Rp1.200,62 triliun, program sukarela Rp392,56 triliun, dengan jumlah peserta 29,09 juta orang.

Mahendra menilai pertumbuhan positif ini menjadi bukti kepercayaan masyarakat terhadap sistem dana pensiun nasional yang semakin kuat.

Ia juga menambahkan, kemajuan sektor ini sejalan dengan proses aksesi Indonesia ke OECD.

Kerangka hukum dan kebijakan nasional sejalan dengan prinsip-prinsip OECD dan terus diperkuat agar sesuai dengan standar internasional.

Langkah besar tersebut kembali ditegaskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Keuangan RI pada Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2025. IPFS berlangsung di Banten pada Kamis (23/10).

Menjaga Ketahanan Ekonomi melalui Dana Pensiun

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan komitmen OJK untuk terus memperkuat peran sektor dana pensiun dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Ia menilai di tengah dinamika global yang kompleks, dana pensiun mempunyai potensi besar untuk menjadi jangkar stabilitas dan sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang.

“Kinerja intermediasi sektor jasa keuangan terus kami optimalkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, termasuk UMKM dan proyek berkelanjutan. Industri dana pensiun memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan perekonomian nasional dan menjamin kesejahteraan masyarakat di hari tua,” tegas Mahendra.

Ketua Eksekutif Pengawas Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan IPFS 2025 merupakan forum strategis nasional untuk memperkuat ekosistem dana pensiun dan mendorong reformasi sistem pensiun nasional.

“Pembangunan sistem pensiun tidak hanya sekedar mempersiapkan masa depan individu, tetapi juga menjamin masa depan bangsa yang berketahanan dan sejahtera,” kata Ogi.

Ogi optimis dengan semangat sinergi antar lembaga dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, Indonesia mampu mewujudkan sistem pensiun yang inklusif, digital, dan berkelanjutan.

Ia meyakini keberhasilan reformasi pensiun nasional merupakan bagian penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, dimana seluruh warga negara dapat menikmati hari tua yang layak dan terjamin.

KTT Dana Pensiun Indonesia 2025

Mengusung tema Menuju Sistem Pensiun yang Inklusif, Digitalisasi, dan Berkelanjutan, IPFS 2025 menjadi ajang pertemuan lebih dari 300 pemangku kepentingan.

Mereka terdiri dari regulator, pengambil kebijakan, asosiasi, akademisi, dan pelaku industri keuangan.

Forum ini membahas arah reformasi dan transformasi sistem pensiun nasional melalui empat sesi utama.

1. Reformasi Sistem Pensiun Nasional
2. Harmonisasi Program Pensiun
3. Tantangan Digitalisasi dan Demografis
4. Peran Dana Pensiun dalam Transisi Hijau dan Keuangan Berkelanjutan
5. Dukungan Internasional untuk Reformasi Dana Pensiun

Dukungan terhadap langkah besar Indonesia juga datang dari mitra internasional. Cosimo Thawley, Minister-Counsellor dan Senior Treasury Representative untuk Asia Tenggara dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, menyampaikan apresiasinya atas kepemimpinan Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sistem pensiun yang inklusif dan berkelanjutan.

“Australia dan Indonesia memiliki kemitraan ekonomi yang kuat dan bertahan lama. Kami siap mendukung OJK dan Kementerian Keuangan dalam mengembangkan sistem pensiun yang tangguh dan adaptif,” kata Cosimo.

Dukungan serupa datang dari berbagai lembaga internasional, termasuk Pemerintah Swiss melalui Bank Dunia, serta CFA Society Indonesia.

Menanggapi Tantangan Demografis dan Rendahnya Pendaftaran

Sementara itu, Ihda Muktiyanto, Direktur Pembinaan Dana Pensiun, Asuransi dan Aktuaris Kementerian Keuangan, menegaskan reformasi sistem pensiun nasional merupakan kebutuhan yang mendesak.

Ia menyoroti tiga tantangan besar yang harus segera dijawab.

1. Transisi demografi menuju populasi menua
2. Jumlah partisipasi yang rendah
3. Masih tingginya angka penarikan dini program Jaminan Hari Tua sehingga menghambat penghimpunan dana jangka panjang

“Kami merancang reformasi sistemik melalui UU P2SK untuk menjawab tantangan tersebut melalui tiga langkah strategis, yaitu perluasan cakupan kepesertaan dengan skema yang fleksibel, penguatan tata kelola investasi, dan harmonisasi program pensiun sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan nasional,” tegas Ihda.

Menutup forum, OJK menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan IPFS 2025.

• Kementerian Keuangan
• Pemerintah Australia melalui Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (Prospera)
• Pemerintah Swiss melalui Bank Dunia
• Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI)
• Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK)
• BPJS Ketenagakerjaan PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero)

Acara IPFS 2025 bukan sekadar forum tahunan, namun menjadi tonggak sejarah perjalanan Indonesia memperkuat landasan perekonomian jangka panjang.

Melalui sistem pensiun yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan, Indonesia mempersiapkan generasi muda yang produktif dan sejahtera di hari tua. (ef linangkung)