Kabarjawa – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dan dramatis dalam upaya untuk menegakkan hukum di sektor jasa keuangan.

Pada 30 Juli 2025, OJK secara resmi mengatakan bahwa mereka telah memasukkan nama Adrian Asharyanto Gunadi, mantan direktur presiden PT Investree Radhika Jaya (Investree), dalam daftar Interpol Pemberitahuan Merah.

Langkah ini menandai bab baru dalam menangani kasus -kasus dugaan tindakan kriminal yang mengguncang industri teknologi keuangan Indonesia.

PLT Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, mengkonfirmasi bahwa partainya telah berkoordinasi secara intensif dengan pejabat penegak hukum (APH) sejak awal kasus akan muncul.

Proses hukum Adrian Asharyanto Gunadi

OJK bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk menindaklanjuti proses hukum Adrian.

“Kami menindaklanjuti karena orang yang bersangkutan telah menjadi tersangka dalam dugaan kejahatan di sektor jasa keuangan,” katanya.

OJK tidak menunggu lama. Sejak 7 Februari 2025, mereka segera mengirimkan nama Adrian untuk Interpol untuk memasuki sistem pemberitahuan merah.

Interpol juga mengeluarkan dokumen resmi dengan nomor kontrol: A-1909/2-2025 yang berisi identitas Adrian sebagai buron internasional.

Langkah OJK ini tidak bermain game. Mereka ingin memastikan Adrian tidak bisa bersembunyi di balik batas -batas negara itu. Dengan dimasukkan dalam pemberitahuan merah, OJK membuka pintu lebar bagi para pejabat di berbagai negara untuk menangkap dan memulangkan Adrian ke Indonesia.

Tujuannya adalah untuk menyelesaikan proses hukum untuk dugaan pelanggaran pidana dan kewajiban sipil yang masih membungkus mantan pejabat investasi.

Kasus ini mengguncang kepercayaan publik di sektor pinjaman peer-to-peer fintech.

Sebagai seorang tokoh yang pernah memimpin perusahaan jasa peminjam pinjaman berbasis teknologi, Adrian sebenarnya terjerat oleh tuduhan kejahatan keuangan. OJK menanggapi itu dengan komitmen yang kuat untuk menegakkan integritas industri.

“Kami akan terus memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran ketentuan yang berlaku ditangani dengan tegas,” kata Ismail Riyadi. Dia menyatakan bahwa OJK tidak akan menyediakan ruang bagi siapa pun yang menyalahgunakan kepercayaan publik pada industri keuangan.

Dengan memasukkan nama Adrian dalam pemberitahuan merah, OJK mengirim pesan yang sulit ke industri bahwa hukum tidak dapat dihindari.

Proses hukum akan berlanjut dan siapa pun yang terbukti melanggar harus dianggap adil.

Kerjasama Cross -Country

Dalam upaya berkelanjutan, OJK juga memperkuat kerja sama lintas -negara. Mereka membuka jalur korespondensi dengan otoritas keuangan internasional dan otoritas di negara -negara di mana Adrian diduga bersembunyi.

OJK tidak akan berhenti sebelum Adrian kembali ke Indonesia dan menghadapi proses hukum yang tepat.

Langkah ini menunjukkan penentuan OJK dalam menciptakan ekosistem keuangan yang bersih dan kompetitif.

Publik juga harus tetap waspada dan selektif dalam memilih layanan keuangan digital, terutama di tengah -tengah kebangkitan platform fintech yang berkembang pesat tetapi rentan terhadap penyimpangan.

OJK berjanji untuk terus meningkatkan pengawasan, memperketat peraturan, dan memperkuat literasi keuangan publik sehingga insiden serupa tidak terjadi.

Dengan kerja sama yang kuat antara otoritas dan masyarakat, kepercayaan pada industri keuangan dapat pulih. (EF Linangkung)