KabarJawa.com— Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara Kapolres Sleman dan Kasatlantas Polres Sleman.

Sanksi tersebut dijatuhkan Polda DIY imbas dari penanganan kasus Hogi Minaya (43), warga Sleman yang menjadi tersangka usai membela istrinya dari aksi dua pelaku penjambretan.

Badan ini menonaktifkan Kapolres Sleman Kompol Edy Setyanto Erning Wibowo dari jabatannya. Polda kemudian menugaskan Kombes Edy sebagai Perwira Menengah (Pamen) di lingkungan Polda DIY.

Langkah tersebut menjadi sorotan publik karena kasus Hogi Minaya menuai gelombang kritik dan perdebatan luas di masyarakat.

Dasar Penonaktifan Kapolres Sleman dan Kasatlantas

Selain Kapolres, Polda DIY juga mengganti Kepala Lalu Lintas Polres Sleman AKP Mulyanto dari jabatannya. Polda menilai AKP Mulyanto tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dalam penanganan perkara, sehingga proses penyidikan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum.

Kapolda DIY Irjen Anggoro Sukartono mengatakan, proses serah terima tanggung jawab berlangsung pada Jumat, 30 Januari 2026.

Kapolda melantik Kompol Roedy Yoelianto sebagai Penjabat Harian (Plh) Kapolres Sleman. Saat ini Kombes Roedy juga menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda DIY.

Kapolda DIY menegaskan, keputusan itu tertuang dalam Surat Perintah Kapolda DIY Nomor: Sprin/145/I/KEP./2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang penonaktifan Kapolres Sleman Kompol Edy Setyanto Erning Wibowo dan penugasan dirinya sebagai Kapolda DIY.

Polda DIY juga mengeluarkan Surat Perintah Kapolda DIY Nomor: Sprin/146/I/KEP./2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Pengangkatan Kompol Roedy Yoelianto sebagai Pj Kapolres Sleman.

Irjen Anggoro Sukartono menjelaskan, dirinya telah resmi menonaktifkan Kapolres Sleman pada pukul 10.00 WIB. Ia kemudian segera menerima penyerahan tanggung jawab dan menunjuk pejabat pengganti.

“Hari ini pukul 10.00 WIB saya telah menonaktifkan Kapolres Sleman dan menerima serah terima tanggung jawab. Saya tunjuk Kombes Roedy sebagai Penjabat Harian Kapolres Sleman. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda DIY,” kata Anggoro kepada wartawan di lobi Polda DIY, Jumat (30/1/2026).

Anggoro menjelaskan, Polri menonaktifkan sementara Kapolres Sleman berdasarkan rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) DIY.

Langkah penonaktifan ini dilakukan Polda DIY untuk memudahkan proses pemeriksaan internal yang dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang sedang berlangsung.

Anggoro menegaskan, Propam akan melanjutkan penyelidikan untuk menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota dalam penanganan kasus tersebut.

“Penonaktifan ini bertujuan untuk memudahkan pengawas internal dalam hal ini Propam untuk terus melakukan pemeriksaan dan menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota,” jelasnya.

Hasil Audit

Dari hasil audit, ITwasda Polda DIY menemukan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyidikan kasus Hogi Minaya menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan berdampak pada menurunnya citra institusi Polri.

Anggoro menilai kasus di Sleman menunjukkan kurangnya koordinasi pengawasan dari atasan hingga pengawas fungsi. Dia mengatakan, kurangnya koordinasi mengganggu proses penyidikan dan memicu polemik masyarakat.

“Peristiwa di Sleman ini menunjukkan kurangnya koordinasi pengawasan dari atasan. Koordinasi dengan pengawas fungsi tidak berjalan maksimal sehingga mengakibatkan proses penyidikan terganggu. Akibatnya terjadi situasi seperti yang kita alami hari ini. Kondisi ini jelas tidak kita duga,” tegas Anggoro.

Kapolda DIY memastikan lembaganya terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan secara menyeluruh.

Ia menekankan pentingnya menerapkan pasal-pasal dalam setiap perkara dengan benar sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Jika masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, kami akan terus melakukan perbaikan. Kami juga terus memerintahkan seluruh jajaran untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional dan memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Anggoro.

Terkait jabatan Kasatlantas Polres Sleman, Anggoro membenarkan, pergantian itu juga dilakukan Polda DIY di hari yang sama. Dia mengatakan, proses penggantian sedang berlangsung.

“Untuk Kepala Lalu Lintas, hari ini juga kita lakukan penggantian. Prosesnya masih berjalan,” kata Anggoro.

Polda DIY menggantikan AKP Mulyanto sebagai Kasatlantas Polres Sleman berdasarkan rekomendasi hasil Audit dengan Tujuan Tertentu.

Dalam audit tersebut, tim pemeriksa menemukan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas terkait kasus Hogi Minaya.

Anggoro mengatakan, dari audit tersebut ditemukan indikasi pengawasan Kepala Lalu Lintas yang kurang maksimal dalam proses penyidikan.

Hasil audit menemukan adanya dugaan tidak dilakukannya pengawasan dengan baik oleh Kepala Lalu Lintas. Kondisi ini menyebabkan proses penyidikan kasus lalu lintas menimbulkan ketidakpastian hukum dan kegaduhan di masyarakat, ujarnya.

Namun Kapolda DIY belum mengumumkan secara resmi siapa pejabat yang akan menggantikan AKP Mulyanto sebagai Kasatlantas Polres Sleman. Polda DIY menyatakan akan segera menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat setelah proses administrasi selesai. (ef linangkung)

VIRALTERKINI.ID, Jakarta – Kantor Kejaksaan Agung memeriksa Megawati, Komisaris Pt Sri Rejeki Isman TBK (SRITEX), terkait dengan kasus korupsi kredit bank yang diduga. Megawati adalah istri dari tersangka utama, Iwan Setiawan Lukminto, Komisaris Presiden Sritex.

Pemeriksaan dilakukan pada hari Kamis (6/26/2025) oleh tim investigasi di gedung bundar yang lalu. Megawati hadir sebagai saksi dalam menyelidiki kasus kasus kredit yang tidak berkinerja yang melibatkan Bank DKI dan Bank BJB.

“Ya, istri Megawati Iwan Setiawan sebagai Direktur Presiden Pt Griya Asri Sejahtera (diperiksa hari ini),” kata Kapuspenkum yang lalu Harli Siregar. Namun, Harli belum mengungkapkan secara rinci materi pemeriksaan.

Megawati dikatakan memiliki peran dalam perusahaan yang berafiliasi dengan tersangka. Informasi dari keluarga dianggap penting untuk melacak aliran dana kredit.

Sebelumnya, adik laki -laki Iwan Setiawan, Iwan Kurnia Lukminto, juga telah ditanyai oleh yang lalu. Dia menjabat sebagai direktur pelaksana Sritex selama proses kredit.

Iwan Kurniawan mengklaim mengetahui proses pencairan kredit dari bank. Tapi dia menyangkal dana itu digunakan oleh saudaranya untuk kebutuhan pribadi.

“Sejauh yang saya ketahui sebagai adik laki -laki, bukan (digunakan untuk kebutuhan pribadi Iwan Setiawan),” Iwan mengatakan kepada wartawan pada hari Senin (23/2025).

Dia mengirimkannya sepenuhnya pada hasil penyelidikan pejabat penegak hukum.

Iwan juga membantah tuduhan bahwa dana kredit digunakan untuk membeli aset pribadi. “Sejauh yang saya tahu tidak ada. Kami juga telah menyampaikan di dalam,” katanya.

Dia menegaskan bahwa dana yang diperoleh dari bank digunakan untuk tujuan operasional Sritex dan anak perusahaannya. “Untuk semua operasi. Untuk operasi Sritex,” kata Iwan.

Kasus ini berasal dari pemberian ratusan miliar rupiah secara kredit oleh Bank DKI dan Bank BJB ke Sritex. Diduga, proses pemberian kredit tidak memenuhi persyaratan analisis sesuai dengan ketentuan perbankan.

Kredit yang harus digunakan sebagai modal kerja sebenarnya dialihkan untuk membayar hutang dan pembelian aset nonproduktif. Penyelidik menduga bahwa bank telah mengabaikan dalam melakukan uji tuntas kondisi keuangan Sritex.

Yang lalu telah menunjuk tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Iwan Setiawan Lukminto, Dicky Syahbandinata dari Bank BJB, dan Zainuddin Mappa dari Bank DKI.

Yang lalu telah menamai tiga tersangka. Identitas Tersangka berikut:
1. Mantan Direktur Pelaksana Sritex, Iwan Setiwan Lukminto;
2. Pemimpin Divisi Komersial dan Korporat Bank BJB pada tahun 2020, Dicky Syahbandinata;
3. Direktur Bank DKI pada tahun 2020, Zainuddin Mappa.

Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan perbankan dan perusahaan nasional besar. Lalu terus mengeksplorasi fakta hukum untuk mengungkap potensi tindakan kriminal korupsi yang terjadi. (MA)