Kabarjawa.com – Pemerintah Daerah (PEMDA) DIY memulai tata kelola keuangan publik dengan langkah -langkah pemberani. Pemerintah Daerah DIY menekankan komitmennya untuk mempercepat transformasi digital di bidang manajemen keuangan melalui optimalisasi elektronifikasi transaksi regional.

Salah satu instrumen utama yang sekarang menjadi sorotan adalah kartu kredit pemerintah daerah (KKPD), sebuah terobosan yang dirancang untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi.

Implementasi KKPD bukan hanya program biasa, tetapi tindak lanjut langsung dari instruksi gubernur nomor DIY b/900.1.3.5/9119/b2 tanggal 3 September 2025.

Instruksi menandai bab baru dalam sejarah manajemen anggaran di DIY yang bergerak menuju sistem berbasis digital modern.

Transformasi digital adalah suatu keharusan

Penjabat Sekretaris Regional DIY, Wiyos Santoso, tampil dengan kuat di forum. Dia menyatakan bahwa transformasi digital dalam manajemen keuangan publik bukanlah suatu pilihan, tetapi suatu keharusan.

“Dunia sekarang bergerak menuju ekosistem pemerintah tanpa uang tunai yang menuntut kecepatan, keterbukaan, dan keandalan dalam setiap transaksi.

Dia menegaskan, penggunaan KKPD terbukti dapat membuat transaksi non-tunai yang lebih efisien, mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran, dan mendukung manajemen keuangan yang lebih adaptif.

Wiyos mengatakan bahwa program ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus didorong di DIY.

Dalam lebih dalam, Wiyos mengingatkan bahwa manajemen keuangan regional tetap berdasarkan filosofi Jawa “Gemi Nastiti, Ngati -ti” yang berarti ekonomis, hati -hati, dan menyeluruh.

“Dengan nilai -nilai mulia ini, manajemen keuangan regional tidak hanya modern, tetapi juga berakar pada kebijaksanaan lokal,” tambahnya.

BPD DIY menjadi sepeda motor digitalisasi

Dukungan penuh juga berasal dari Bank BPD DIY. Direktur Presiden, Santoso Rohmad, menekankan bahwa partainya tidak hanya bertindak sebagai penerbit KKPD, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi keuangan.

“Sebagai bank yang dimiliki regional, kami berkomitmen tidak hanya untuk menyediakan layanan, tetapi juga menjadi kekuatan pendorong inovasi. Kami mendorong percepatan digitalisasi keuangan dengan tanggung jawab penuh menurut peraturan,” kata Santoso.

Data BPD DIY menunjukkan pencapaian yang semakin ditembak. Pada Agustus 2025, BPD DIY telah mendistribusikan akun 104 KKPD dengan langit -langit RP14,6 miliar.

Realisasi penggunaan mencapai RP177,3 juta dengan total 807 transaksi. Angka ini melonjak tajam dibandingkan dengan periode percontohan pada bulan Desember 2023 yang hanya dimulai dengan 4 akun dalam dua SKPD.

Santoso menegaskan, keberhasilan implementasi KKPD sangat tergantung pada kolaborasi. Sinergi antara Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan seluruh SKPD adalah kuncinya.

“Tanpa kolaborasi, digitalisasi keuangan regional tidak akan optimal,” katanya.

Tidak berhenti di KKPD, BPD DIY juga memperluas inovasi layanan. Melalui aplikasi seluler BPD DIY, orang sekarang dapat menggunakan pembayaran berbasis QRIS.

Di masa depan, layanan pembayaran pemerintah akan diperkuat melalui kartu fisik atau sistem tokenisasi kartu virtual yang memberikan fleksibilitas yang lebih luas untuk transaksi pemerintah.

Inovasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah DIY dan BPD DIY tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga menanggapi tuntutan era cepat dan digital.

Pemerintah Daerah DIY menekankan bahwa tata kelola keuangan regional akan lebih transparan, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat konkret kepada masyarakat yang lebih luas.

Transformasi digital yang sekarang diluncurkan bukan hanya inovasi teknologi, tetapi revolusi tata kelola keuangan regional yang membawa DIY ke masa depan pemerintah modern: cepat, bersih, transparan, dan berakar pada nilai kebijaksanaan lokal.