Viralterkini.id, Jakarta – Polda Metro Jaya mengamankan 351 orang selama demonstrasi di sekitar Gedung Parlemen Indonesia, Jakarta, kemarin. Dari jumlah tersebut, 196 orang adalah anak di bawah umur. Polisi menekankan bahwa orang -orang yang menyatakan pendapat mereka masih dilayani dan diamankan dengan baik. Tetapi ada kelompok lain yang menggunakan situasi untuk menyebabkan gangguan Kamtibmas.

“Komitmen Kepala Polisi Metro Jaya jelas, setiap komunitas yang ingin mengungkapkan pendapat akan dilayani dan aman. Tetapi ada pihak lain di luar massa pendapat yang benar -benar melakukan penghancuran dan serangan,” kata kepala hubungan masyarakat Metro Jaya Regional Police, Selasa (8/26/2025).

Polisi mengatakan kelompok anarkis merusak pemisah busway, pagar depan DPR, kendaraan yang dilempari di jalan tol, untuk menyerang petugas. Kepala Kepolisian Metro Jakarta Tengah yang memimpin keamanan di lapangan telah melakukan tahap banding hingga persuasif, tetapi tidak mengindahkan sehingga kontrol dilakukan.

Ratusan orang diamankan, termasuk 196 anak yang dicurigai datang karena undangan melalui media sosial. Mereka datang dari Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, ke Sukabumi. “Kami mendesak orang tua untuk mengawasi anak -anak mereka agar tidak mudah diprovokasi oleh undangan di media sosial. Demonstrasi ini bukan tempat bagi siswa,” kata kepala hubungan masyarakat.

Selain itu, hasil tes urin menunjukkan 7 orang dewasa positif obat – 6 terkait dengan metamfetamin dan 1 terkait dengan benzoat. Kasus ini sekarang ditangani oleh Direktorat Narkotika menurut SOP.

Sementara itu, Komisaris KPAI Sylvana Maria menghargai langkah -langkah polisi regional Metro Jaya yang menangani anak -anak dengan baik setelah diamankan. Dia mengatakan, dari pagi hari partainya berkoordinasi langsung dengan polisi untuk memastikan kondisi para siswa.

“Kami berterima kasih kepada Polisi Metropolitan Jakarta karena memperlakukan anak -anak dengan baik, menyediakan makanan, minum, tempat istirahat, dan bantuan sesuai dengan prinsip -prinsip minat terbaik untuk anak -anak,” kata Sylvana.

Tetapi Sylvana juga menyesali bahwa masih ada banyak siswa yang terlibat dalam aksi, dan beberapa bahkan di sekolah menengah. “Jumlahnya cukup besar, ada 196 anak -anak. Mereka sebagian besar berpartisipasi karena undangan teman atau media sosial, tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ini tentu saja merampas waktu belajar dan masa depan mereka,” jelasnya.

KPAI mendorong akar masalah pola undangan anak ke tindakan massal untuk diselidiki secara menyeluruh dan meminta semua pihak, mulai dari orang tua, sekolah, hingga pemerintah daerah, untuk lebih aktif dalam melindungi anak -anak dari keterlibatan dalam kegiatan politik jalanan.

“Kami berharap anak -anak dapat menyalurkan aspirasi dengan cara yang benar, dalam keluarga, di sekolah, atau forum resmi yang sesuai. Mereka harus belajar mengekspresikan pendapat mereka secara positif dan konstruktif, tidak bergabung dalam tindakan berisiko,” pungkas Sylvana. (MA)