Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara yang dipimpin Ketua Muhajirin Bailusy dan Sekretaris Dr Haryadi Ahmad bersama anggota komisi melakukan peninjauan dan berpose bersama di depan lobi UPT Asrama Haji Makassar, Selasa (28/4/2026). Foto: ist

​MAKASSAR — Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) memperketat pengawasan kesiapan pelayanan jemaah haji asal Maluku Utara di Asrama Haji Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pemberangkatan jemaah berjalan lancar dengan standar pelayanan terbaik.

Ketua Komisi IV DPRD Malut Muhajirin Bailusy memimpin langsung kunjungan kerja koordinasi tersebut didampingi Sekretaris Komisi Dr Haryadi Ahmad dan jajaran anggota komisi. Rombongan legislatif ini menyisir berbagai fasilitas untuk memastikan kesiapan fisik dan teknis di lapangan.

​Standar Pelayanan Jemaat

​Dalam peninjauan, rombongan mengecek kualitas akomodasi, kelayakan konsumsi, dan kesiapan tim medis di puskesmas asrama. Muhajirin Bailusy menegaskan, pengawasan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral legislatif kepada masyarakat.

“Kami hadir untuk memastikan tidak ada kendala sekecil apapun yang menghambat kenyamanan beribadah masyarakat Malut,” tegas Muhajirin.

​Sekretaris Komisi IV DPRD Malut, dr. Haryadi Ahmad juga menekankan pentingnya kualitas pelayanan menyeluruh bagi jamaah. Politisi muda Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyatakan pemenuhan hak jamaah menjadi prioritas utama.

“Para tamu Tuhan harus dipastikan mendapat pelayanan yang baik, baik akomodasi, makanan, dan layanan kesehatan,” kata Dr Haryadi di sela-sela peninjauan fasilitas asrama.

​Koordinasi Maskapai Sriwijaya

​Selain fasilitas darat, Komisi IV melaksanakan koordinasi khusus terkait pelayanan transportasi udara. Mereka memastikan maskapai Sriwijaya Air yang melayani jemaah haji Maluku Utara menyediakan layanan armada dan kabin terbaik untuk menjamin kenyamanan jemaah selama penerbangan menuju embarkasi.

​Pengawasan ketat ini mencakup ketepatan waktu pemberangkatan serta tata cara penanganan jemaah lanjut usia dan jemaah berkebutuhan khusus untuk memastikan mereka merasa aman.

​Harapan Haji Mabrur

​Menutup rangkaian kunjungan, Dr. Haryadi Ahmad menyampaikan pesan haru kepada seluruh warga Malut yang akan menunaikan rukun Islam yang kelima.

Ia berharap seluruh rangkaian ibadah dapat terlaksana dengan sempurna hingga jamaah kembali ke daerah asal.

“Kami juga berharap seluruh Tamu Allah dapat berangkat dan kembali ke tanah air dengan gelar haji mabrur,” tutupnya.

​Upaya pengawasan yang dilakukan Komisi IV DPRD Malut ini menunjukkan adanya sinergi aktif antara pihak legislatif dan penyelenggara haji untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat Malut pada setiap tahapan ibadah haji. (Dano)

PakarPBN

A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.

In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.

The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.

Jasa Backlink

Download Anime Batch

​Viralterkini.id​TERNATE – Provinsi Maluku Utara resmi menorehkan sejarah sebagai pionir pelaksanaan reformasi hukum pidana nasional. Pada Jumat (13/2/2026), Bupati Halmahera Tengah bersama seluruh Kepala Daerah se-Maluku Utara sepakat untuk menerapkan sanksi kerja sosial.

​Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dihadiri langsung oleh Jampidum Kejaksaan Agung RI, Prof. Asep Nana Mulyana, SH, M.Hum. Turut mendampingi Gubernur Malut Sherly Laos dan Kepala Kejaksaan Tinggi Malut Sufari, SH, M.Hum.

​Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Fokus utamanya adalah mengubah paradigma hukum dari keadilan retaliasi menjadi keadilan yang lebih korektif dan rehabilitatif.

​Dalam arahannya, Jampidum Prof Asep Nana Mulyana menegaskan bahwa hukuman kerja sosial merupakan solusi modern terhadap kejahatan ringan. Menurutnya, undang-undang kini tidak lagi hanya fokus pada pemenjaraan orang, tapi pemulihan keadaan.

​”Kejahatan pekerjaan sosial ini memastikan pelakunya tetap produktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kami ingin menciptakan keadilan yang menyentuh akar permasalahan tanpa harus memutus hubungan sosial pelaku,” kata Jampidum.

​Bupati Halmahera Tengah juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terobosan hukum ini sebagai solusi yang lebih manusiawi. Dia menilai kebijakan ini memberikan peluang bagi warga untuk berbenah diri melalui pengabdian kepada masyarakat.

​“Kami sangat mendukung PKS ini karena hukum tidak harus selalu berakhir di penjara. Melalui bakti sosial, para pelaku tindak pidana ringan tetap bisa memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah kita,” tegas Bupati di sela-sela kegiatan.

Kebijakan ini sekaligus menjadi jawaban atas persoalan klasik kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) yang terus meningkat. Dengan sanksi pekerjaan sosial diharapkan beban negara berkurang namun rasa keadilan masyarakat tetap terpenuhi.

​Sinergitas Bupati, Walikota, dan Kajari se-Maluku Utara menjadi landasan utama keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah daerah berperan aktif dalam menyediakan fasilitas dan jenis pekerjaan sosial yang akan dilakukan oleh pelaku.

Penandatanganan PKS menutup rangkaian agenda komitmen kuat seluruh pemimpin daerah di Maluku Utara. Wilayah ini kini siap menjadi pusat nasional penerapan undang-undang yang lebih manusiawi, mendidik, dan menjunjung tinggi kemaslahatan umum. (dano)

​

News
Berita Teknologi
Berita Olahraga
Sports news
sports
Motivation
football prediction
technology
Berita Technologi
Berita Terkini
Tempat Wisata
News Flash
Football
Gaming
Game News
Gamers
Jasa Artikel
Jasa Backlink
Agen234
Agen234
Agen234
Resep
Cek Ongkir Cargo
Download Film

Situs berita olahraga khusus sepak bola adalah platform digital yang fokus menyajikan informasi, berita, dan analisis terkait dunia sepak bola. Sering menyajikan liputan mendalam tentang liga-liga utama dunia seperti Liga Inggris, La Liga, Serie A, Bundesliga, dan kompetisi internasional seperti Liga Champions serta Piala Dunia. Anda juga bisa menemukan opini ahli, highlight video, hingga berita terkini mengenai perkembangan dalam sepak bola.