Kabarjawa – Kasus orang -orang dengan gangguan mental (ODGJ) di Kabupaten Gununcidul mencatat angka yang mengkhawatirkan dan termasuk yang tertinggi di Indonesia.

Menanggapi situasi ini, Indonesia Private Industries (IPI) bersama dengan konsultasi kovalen dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengadakan pelatihan kesehatan mental selama tujuh hari, mulai 11 hingga 17 Juni 2025, yang melibatkan berbagai partai silang -sektoral.

Masalah kesehatan mental dalam perkembangan regional

Pelatihan yang berlangsung di BPR BDG Bank Hall secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, pada hari Rabu (11/6/2025).

Dalam sambutannya, Joko mengatakan bahwa masalah kesehatan mental harus mendapatkan tempat dalam prioritas pembangunan daerah.

“Dalam dunia tekanan yang semakin kompleks dan penuh, kebijakan yang termasuk terhadap masalah psikologis menjadi sangat mendesak. Kesehatan mental adalah hak dasar warga negara dan harus menjadi bagian integral dari pembangunan regional.”

Pelatihan Kesehatan Mental

Hari pertama pelatihan dimulai dengan sesi advokasi yang menargetkan pembuat keputusan dalam ruang lingkup pemerintah dan lembaga publik.

Tujuan utama dari sesi ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental dalam perencanaan dan kebijakan publik.

IPI berharap bahwa sesi ini dapat mendorong kelahiran peraturan yang mendukung kelompok rentan, terutama mereka yang mengalami gangguan kejiwaan dan sering mengalami stigma sosial.

Direktur IPI, M. Fitriansyah, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan kelanjutan dari Diskusi Meja Bundar (RTD) yang diadakan pada bulan Februari 2025.

Di forum tersebut, para pemangku kepentingan menemukan bahwa tingkat bunuh diri dan jumlah ODGJ di Gunungkidul tinggi, bahkan melebihi rata -rata nasional.

“Kami merancang pelatihan ini sebagai program pengembangan kapasitas dan bagian dari gerakan untuk memperluas akses ke layanan kesehatan mental yang inklusif. Kesehatan mental tidak hanya masalah medis, tetapi juga menyangkut hak untuk hidup yang tepat dan martabat manusia,” katanya.

Selama tujuh hari pelatihan, peserta dari berbagai lingkaran akan menerima materi komprehensif. Topik ini mencakup hal -hal berikut.

• Kesehatan Mental Dasar (Kesehatan Mental 101)
• First First First Aid (PFA)
• Keterampilan konseling dasar
• Model komunikasi berbasis crep (rencana-rencana-renungan-renungan)

Fitria mengatakan bahwa pelatihan ini menargetkan petugas kesehatan, guru, sukarelawan, kader, BPBD, Damkar, polres, layanan sosial, P3A, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga terapi autisme. Dia mengatakan dia ingin memastikan bahwa pelatihan ini mencapai silang -sektor.

“Karena tantangan kesehatan mental tidak dapat diselesaikan hanya oleh tenaga medis,” Fitria menjelaskan.

IPI menghadirkan fasilitator nasional dan internasional untuk memastikan pelatihan memiliki standar global tetapi tetap kontekstual. Beberapa nama yang terlibat meliputi: Raheli Kremnizer (Kovalen Konsultasi – Australia), Edward Andriyanto Sutardhio (Praktisi Psikologi), Rahajeng Ika, Wulan Ayu Ramadhani, dan Angga Muhammad Ridwan.

“Kolaborasi ini penting sehingga pendekatan yang digunakan tetap relevan dengan kondisi di lapangan,” tambah Fitria. (EF Linangkung)