KABARJAWA – Dalam 100 hari masa jabatannya, Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengklaim telah menyelesaikan perbaikan 40 unit perumahan yang tidak dapat dihuni (RTLH).

Peningkatan melalui program renovasi DPR yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dari Kota Yogyakarta, masyarakat, dan aktor bisnis.

Namun, tantangannya masih besar. Sekitar 1.600 rumah lain masih menunggu sentuhan perbaikan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan layak huni.

Peningkatan RTLH di Yogyakarta

Salah satu tindakan konkret terbaru dari program ini terlihat di Karang Karang Rt 22 RW 05 Village, Kelurahan Prerdgan, Kotagede.

Rumah Suryanto, seorang penduduk setempat yang terpaksa tinggal di tempat lain karena kondisi bangunan itu tidak lagi aman, sekarang mulai menjalani perbaikan berkat kerja sama timbal balik dari penduduk dan bantuan Baznas.

Walikota Hasto Wardoyo hadir langsung dalam penyerahan simbolis bantuan kepada para pemimpin masyarakat yang merupakan ketua Komite Peningkatan RTLH.

Dalam kegiatan ini, Hasto menekankan pentingnya kolaborasi sebagai solusi cepat dan efektif dalam menangani RTLH, tanpa harus bergantung pada prosedur birokrasi untuk penggunaan dana APBD.

“Ini semua adalah kerja sama timbal balik. Dana dari Baznas berasal dari Zakat, Infaq, Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat. Jika kita menggunakan dana pemerintah, harus ada proses yang panjang, harus ada sertifikat tanah, verifikasi, dan sebagainya.

Dana untuk perbaikan rumah Suryanto berasal dari Baznas Kota Yogyakarta sebesar RP20 juta dan diri komunitas -membantu sekitar Rp3,5 juta. Tidak hanya itu, walikota Hasto juga berkontribusi secara pribadi dalam bentuk 20 karung semen.

Target Hasto

Menurut Hasto, sebagai kota tujuan wisata nasional, Yogyakarta harus terlihat bersih – tidak hanya dalam hal limbah, tetapi juga dalam hal pemukiman yang layak. Dia menegaskan bahwa program renovasi DPR menjadi bagian dari strategi pembersihan kota selama masa kepemimpinannya dalam lima tahun ke depan.

“Saya memiliki target, selama lima tahun di kantor saya akan terus membersihkan. Ini (program renovasi rumah) akan dipercepat. Salah satu sub-distrik adalah setidaknya tiga rumah, yang berarti simultan dan terus berjalan,” jelas Hasto.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga masih memiliki cadangan dana dari Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), dan Hasto berharap bahwa sinergi antara pemangku kepentingan akan terus diperkuat.

Komunitas, perusahaan, dan lembaga lokal didorong untuk bekerja sama, tidak hanya dalam bentuk dana, tetapi juga bantuan materi seperti ubin, kayu, semen, atau tenaga kerja.

Pada kesempatan itu, Hasto juga meminta Kotagede Kemantren Kemantren Praja Pamong Mantri dan kepala desa untuk secara aktif terlibat dalam mengoordinasikan implementasi perbaikan RTLH di daerahnya.

“Hari ini, bertepatan dengan hari ulang tahun Pancasila, kami mempraktikkan nilai -nilai Pancasila melalui kerja sama timbal balik. Ini adalah semangat kebangsaan yang nyata,” tambahnya.

Suryanto, pemilik rumah, menyatakan rasa terima kasihnya. Dia mengungkapkan, rumah itu rusak sejak gempa bumi 2006. Rumah itu hanya memiliki perbaikan sementara dengan bahan darurat seperti bambu.

Seiring waktu, atap dan dinding rumah kembali rapuh, bahkan hampir runtuh. Demi keselamatan, Suryanto memilih untuk tinggal di rumah majikannya di daerah Alun-Alun Selatan dan hanya rumah seminggu sekali untuk menjaga rumah.

“Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah kota, Baznas, dan penduduk yang telah membantu meningkatkan rumah saya. Sebelumnya itu tidak layak huni, kemudian Tuhan bisa diduduki lagi dengan aman,” kata Suryanto Haru.

Dengan semangat kolaboratif, pemerintah kota Yogyakarta berharap bahwa program renovasi DPR akan menjadi kekuatan pendorong untuk kualitas hidup masyarakat yang lebih rendah.

Meskipun tantangannya masih besar dengan 1.600 RTLH yang harus ditingkatkan, langkah -langkah kecil tapi konkret seperti ini adalah bukti bahwa perubahan dapat dimulai dari gerakan bersama. (EF Linangkung)