KabarJawa.com – Kemudahan layanan keuangan digital membuat masyarakat semakin praktis dalam memenuhi kebutuhan keuangannya. Cukup lewat ponsel, berbagai produk pinjaman dan investasi bisa diakses dalam hitungan menit. Namun di balik kecepatan tersebut, terdapat pula risiko yang mengintai, terutama bagi generasi muda yang merupakan pengguna aktif platform digital.

Situasi tersebut menjadi salah satu pokok bahasan audiensi antara tim Kabar Jawa dengan Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat, 20 Februari 2026. Pertemuan yang berlangsung di Kantor OJK Yogyakarta itu diterima langsung oleh Kepala OJK DIY, Eko Yunianto.

Diskusi berlangsung hangat dan terbuka. Selain sebagai ajang silaturahmi dan perkenalan, audiens juga membahas tentang tantangan literasi keuangan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, termasuk meningkatnya kasus pinjaman online ilegal.

Literasi Keuangan Bukan Sekedar Memahami Uang

Dalam pertemuan tersebut, OJK DIY menekankan bahwa literasi keuangan tidak berhenti pada kemampuan mengelola pendapatan dan pengeluaran. Lebih dari itu, masyarakat perlu memiliki keterampilan membaca risiko dan memahami konsekuensi dari setiap keputusan keuangan.

“Generasi muda perlu dibekali pemahaman finansial yang baik agar tidak mudah terjebak dengan tawaran-tawaran yang terlihat menggiurkan namun beresiko tinggi,” kata Eko Yunianto dalam pertemuan tersebut.

Ia menilai generasi muda merupakan kelompok yang paling rentan karena terbiasa dengan transaksi digital yang serba cepat. Tanpa pemahaman yang memadai, kemudahan tersebut justru dapat membuka peluang terjadinya praktik curang atau jebakan utang berbunga tinggi.

Menurut OJK DIY, edukasi keuangan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik pelajar, pelajar, dan pekerja muda. Pemahaman yang baik akan membantu mereka lebih rasional dalam menyikapi promosi produk keuangan yang marak di media sosial dan berbagai platform online.

Waspadai lonjakan Pinjol jelang Idul Fitri

Soal pinjaman online atau pinjol mendapat perhatian khusus dalam sidang tersebut, khususnya menjelang libur Idul Fitri. Pada periode ini, kebutuhan masyarakat cenderung meningkat sehingga penawaran pinjaman instan menjadi lebih agresif.

OJK DIY mengingatkan masyarakat untuk selalu memastikan legalitas lembaga jasa keuangan sebelum mengajukan pinjaman. Anda perlu mewaspadai penawaran dengan proses yang sangat cepat, tidak ada syarat yang jelas, atau janji yang terkesan terlalu menguntungkan.

“Jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, hal itu perlu dicurigai dan diuji ulang,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Evaluasi rasional dan pengecekan legalitas merupakan langkah penting sebelum menyetujui perjanjian pinjaman apapun.

OJK DIY Buka Ruang Pengaduan dan Bantuan

Dalam audiensi tersebut juga ditegaskan bahwa OJK DIY tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga perlindungan konsumen. Masyarakat yang menghadapi permasalahan jasa keuangan dapat menyampaikan pengaduannya langsung melalui kantor OJK DIY di Yogyakarta.

Fungsi OJK tidak hanya mengawasi, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam menjaga keamanan transaksi keuangannya, tambah Eko Yunianto.

Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi resmi mengenai status hukum lembaga jasa keuangan, memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen, serta mendapatkan bantuan jika terjadi perselisihan.

Peran Media dalam Pendidikan Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, Managing Director Kabarjawa.com Cacik Gunarti menyampaikan pentingnya kolaborasi media dan regulator untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan.

“Kami melihat OJK mempunyai pesan yang sangat penting yang perlu disebarluaskan lebih luas. Melalui publikasi bersama, kami berharap informasi mengenai literasi keuangan dan cara menghindari penipuan keuangan dapat tersampaikan kepada lebih banyak orang,” kata Cacik Gunarti dalam sesi dialog.

Ia menegaskan, media mempunyai peran strategis dalam menerjemahkan persoalan teknis menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat. Dengan penyampaian yang tepat, edukasi keuangan dapat menjangkau pembaca dari berbagai latar belakang.

Audiensi ini merupakan langkah awal untuk mempererat sinergi Kabar Jawa dan OJK DIY. Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi keuangan sekaligus membangun ekosistem jasa keuangan yang lebih sehat, aman, dan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta.***

KabarJawa.com– Di tengah ketidakpastian perekonomian global yang semakin sulit, Indonesia terus memperkuat pijakan perekonomiannya melalui strategi jangka panjang yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu pilar penting dalam upaya ini adalah penguatan industri dana pensiun. Sektor ini tidak hanya menjamin masa depan individu, tetapi juga mendukung ketahanan perekonomian nasional.

Data OJK mencatat, hingga Agustus 2025, aset dana pensiun nasional mencapai Rp1.593,18 triliun, tumbuh 8,72 persen (year-on-year).

Dari jumlah tersebut, program pensiun wajib mencapai Rp1.200,62 triliun, program sukarela Rp392,56 triliun, dengan jumlah peserta 29,09 juta orang.

Mahendra menilai pertumbuhan positif ini menjadi bukti kepercayaan masyarakat terhadap sistem dana pensiun nasional yang semakin kuat.

Ia juga menambahkan, kemajuan sektor ini sejalan dengan proses aksesi Indonesia ke OECD.

Kerangka hukum dan kebijakan nasional sejalan dengan prinsip-prinsip OECD dan terus diperkuat agar sesuai dengan standar internasional.

Langkah besar tersebut kembali ditegaskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Keuangan RI pada Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2025. IPFS berlangsung di Banten pada Kamis (23/10).

Menjaga Ketahanan Ekonomi melalui Dana Pensiun

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan komitmen OJK untuk terus memperkuat peran sektor dana pensiun dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Ia menilai di tengah dinamika global yang kompleks, dana pensiun mempunyai potensi besar untuk menjadi jangkar stabilitas dan sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang.

“Kinerja intermediasi sektor jasa keuangan terus kami optimalkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, termasuk UMKM dan proyek berkelanjutan. Industri dana pensiun memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan perekonomian nasional dan menjamin kesejahteraan masyarakat di hari tua,” tegas Mahendra.

Ketua Eksekutif Pengawas Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan IPFS 2025 merupakan forum strategis nasional untuk memperkuat ekosistem dana pensiun dan mendorong reformasi sistem pensiun nasional.

“Pembangunan sistem pensiun tidak hanya sekedar mempersiapkan masa depan individu, tetapi juga menjamin masa depan bangsa yang berketahanan dan sejahtera,” kata Ogi.

Ogi optimis dengan semangat sinergi antar lembaga dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, Indonesia mampu mewujudkan sistem pensiun yang inklusif, digital, dan berkelanjutan.

Ia meyakini keberhasilan reformasi pensiun nasional merupakan bagian penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, dimana seluruh warga negara dapat menikmati hari tua yang layak dan terjamin.

KTT Dana Pensiun Indonesia 2025

Mengusung tema Menuju Sistem Pensiun yang Inklusif, Digitalisasi, dan Berkelanjutan, IPFS 2025 menjadi ajang pertemuan lebih dari 300 pemangku kepentingan.

Mereka terdiri dari regulator, pengambil kebijakan, asosiasi, akademisi, dan pelaku industri keuangan.

Forum ini membahas arah reformasi dan transformasi sistem pensiun nasional melalui empat sesi utama.

1. Reformasi Sistem Pensiun Nasional
2. Harmonisasi Program Pensiun
3. Tantangan Digitalisasi dan Demografis
4. Peran Dana Pensiun dalam Transisi Hijau dan Keuangan Berkelanjutan
5. Dukungan Internasional untuk Reformasi Dana Pensiun

Dukungan terhadap langkah besar Indonesia juga datang dari mitra internasional. Cosimo Thawley, Minister-Counsellor dan Senior Treasury Representative untuk Asia Tenggara dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, menyampaikan apresiasinya atas kepemimpinan Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sistem pensiun yang inklusif dan berkelanjutan.

“Australia dan Indonesia memiliki kemitraan ekonomi yang kuat dan bertahan lama. Kami siap mendukung OJK dan Kementerian Keuangan dalam mengembangkan sistem pensiun yang tangguh dan adaptif,” kata Cosimo.

Dukungan serupa datang dari berbagai lembaga internasional, termasuk Pemerintah Swiss melalui Bank Dunia, serta CFA Society Indonesia.

Menanggapi Tantangan Demografis dan Rendahnya Pendaftaran

Sementara itu, Ihda Muktiyanto, Direktur Pembinaan Dana Pensiun, Asuransi dan Aktuaris Kementerian Keuangan, menegaskan reformasi sistem pensiun nasional merupakan kebutuhan yang mendesak.

Ia menyoroti tiga tantangan besar yang harus segera dijawab.

1. Transisi demografi menuju populasi menua
2. Jumlah partisipasi yang rendah
3. Masih tingginya angka penarikan dini program Jaminan Hari Tua sehingga menghambat penghimpunan dana jangka panjang

“Kami merancang reformasi sistemik melalui UU P2SK untuk menjawab tantangan tersebut melalui tiga langkah strategis, yaitu perluasan cakupan kepesertaan dengan skema yang fleksibel, penguatan tata kelola investasi, dan harmonisasi program pensiun sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan nasional,” tegas Ihda.

Menutup forum, OJK menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan IPFS 2025.

• Kementerian Keuangan
• Pemerintah Australia melalui Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (Prospera)
• Pemerintah Swiss melalui Bank Dunia
• Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI)
• Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK)
• BPJS Ketenagakerjaan PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero)

Acara IPFS 2025 bukan sekadar forum tahunan, namun menjadi tonggak sejarah perjalanan Indonesia memperkuat landasan perekonomian jangka panjang.

Melalui sistem pensiun yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan, Indonesia mempersiapkan generasi muda yang produktif dan sejahtera di hari tua. (ef linangkung)

Kabarjawa – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dan dramatis dalam upaya untuk menegakkan hukum di sektor jasa keuangan.

Pada 30 Juli 2025, OJK secara resmi mengatakan bahwa mereka telah memasukkan nama Adrian Asharyanto Gunadi, mantan direktur presiden PT Investree Radhika Jaya (Investree), dalam daftar Interpol Pemberitahuan Merah.

Langkah ini menandai bab baru dalam menangani kasus -kasus dugaan tindakan kriminal yang mengguncang industri teknologi keuangan Indonesia.

PLT Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, mengkonfirmasi bahwa partainya telah berkoordinasi secara intensif dengan pejabat penegak hukum (APH) sejak awal kasus akan muncul.

Proses hukum Adrian Asharyanto Gunadi

OJK bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk menindaklanjuti proses hukum Adrian.

“Kami menindaklanjuti karena orang yang bersangkutan telah menjadi tersangka dalam dugaan kejahatan di sektor jasa keuangan,” katanya.

OJK tidak menunggu lama. Sejak 7 Februari 2025, mereka segera mengirimkan nama Adrian untuk Interpol untuk memasuki sistem pemberitahuan merah.

Interpol juga mengeluarkan dokumen resmi dengan nomor kontrol: A-1909/2-2025 yang berisi identitas Adrian sebagai buron internasional.

Langkah OJK ini tidak bermain game. Mereka ingin memastikan Adrian tidak bisa bersembunyi di balik batas -batas negara itu. Dengan dimasukkan dalam pemberitahuan merah, OJK membuka pintu lebar bagi para pejabat di berbagai negara untuk menangkap dan memulangkan Adrian ke Indonesia.

Tujuannya adalah untuk menyelesaikan proses hukum untuk dugaan pelanggaran pidana dan kewajiban sipil yang masih membungkus mantan pejabat investasi.

Kasus ini mengguncang kepercayaan publik di sektor pinjaman peer-to-peer fintech.

Sebagai seorang tokoh yang pernah memimpin perusahaan jasa peminjam pinjaman berbasis teknologi, Adrian sebenarnya terjerat oleh tuduhan kejahatan keuangan. OJK menanggapi itu dengan komitmen yang kuat untuk menegakkan integritas industri.

“Kami akan terus memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran ketentuan yang berlaku ditangani dengan tegas,” kata Ismail Riyadi. Dia menyatakan bahwa OJK tidak akan menyediakan ruang bagi siapa pun yang menyalahgunakan kepercayaan publik pada industri keuangan.

Dengan memasukkan nama Adrian dalam pemberitahuan merah, OJK mengirim pesan yang sulit ke industri bahwa hukum tidak dapat dihindari.

Proses hukum akan berlanjut dan siapa pun yang terbukti melanggar harus dianggap adil.

Kerjasama Cross -Country

Dalam upaya berkelanjutan, OJK juga memperkuat kerja sama lintas -negara. Mereka membuka jalur korespondensi dengan otoritas keuangan internasional dan otoritas di negara -negara di mana Adrian diduga bersembunyi.

OJK tidak akan berhenti sebelum Adrian kembali ke Indonesia dan menghadapi proses hukum yang tepat.

Langkah ini menunjukkan penentuan OJK dalam menciptakan ekosistem keuangan yang bersih dan kompetitif.

Publik juga harus tetap waspada dan selektif dalam memilih layanan keuangan digital, terutama di tengah -tengah kebangkitan platform fintech yang berkembang pesat tetapi rentan terhadap penyimpangan.

OJK berjanji untuk terus meningkatkan pengawasan, memperketat peraturan, dan memperkuat literasi keuangan publik sehingga insiden serupa tidak terjadi.

Dengan kerja sama yang kuat antara otoritas dan masyarakat, kepercayaan pada industri keuangan dapat pulih. (EF Linangkung)