Kabarjawa.com– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki alarm kewaspadaan dalam pemerintahan. Senin (9/22/2025), ratusan pejabat berkumpul di ruang sosialisasi untuk membedah aturan baru untuk pengadaan barang dan jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diperlukan tidak hanya untuk memahami peraturan, tetapi juga harus meningkatkan kompetensi dan mempertahankan integritas.

Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Gunungkidul

Kepala administrasi Sekretariat Regional Gunungkidul, Joko Hardiyanto, menjelaskan dengan tegas bahwa perpres nomor 45 tahun 2025, yang hanya diterbitkan April lalu, menjadi bab baru dalam pemerintahan pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Aturan ini mensyaratkan bahwa setiap PPK memiliki sertifikat kompetensi. Tanpa itu, PPK dapat diseret ke dalam masalah serius dalam implementasi kontrak,” kata Joko.

Dia mengingatkan, Perka LKPP Nomor 7 tahun 2022 mengkonfirmasi bahwa PPK harus mengantongi Level C Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKI), setidaknya dengan sertifikasi dasar pengadaan barang dan jasa.

Kondisi di gunungkidul masih jauh dari ideal. Sebagian besar PPK masih dipegang langsung oleh kepala peralatan regional. Hanya Kantor Kesehatan dan Kantor Pendidikan yang menyerahkan otoritas kepada Otoritas Pengguna Anggaran.

Tahap sosialisasi semakin hangat ketika kepala Kantor Kejaksaan Distrik Gununckidul, Agung Sugiharto, naik ke podium. Dia mengingatkan ancaman korupsi yang mengintai setiap proses pengadaan barang dan jasa.

“Korupsi tidak hanya terjadi karena niatnya, tetapi juga karena kelalaian. PPK harus berhati -hati, karena satu kelalaian dapat menyebabkan perbudakan hukum,” katanya.

Paparan Agung membuka mata para pejabat. Dia menekankan pentingnya transparansi, hati -hati dalam kontrak, terhadap integritas penggunaan Akun Sistem Pengadaan Elektronik (SPSE).

Aturannya dengan jelas menyatakan, PPK menanggung beban besar. Pasal 11 PBJ Perpres menugaskan mereka untuk menyiapkan perencanaan pengadaan, menentukan spesifikasi teknis, menyusun kontrak, untuk menentukan estimasi harga mereka sendiri (HPS).

PPK juga bertanggung jawab penuh untuk mengendalikan kontrak, mengirimkan hasil pekerjaan, untuk menilai kinerja penyedia.

Bahkan lebih berat, pasal 20 paragraf (3) dari perpres nomor 46 tahun 2025 mensyaratkan PPK untuk mengalokasikan minimal 40 persen dari anggaran untuk produk domestik dari bisnis mikro, kecil dan kooperatif. Aturan ini bukan hanya angka, tetapi manifestasi konkret dari UMKM.

Bahaya kompetensi yang lemah

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, hadir segera memberikan arahan. Dengan suara yang kuat, ia menyampaikan fakta yang pahit. Menurutnya, masih ada banyak PPK, PA, dan KPA di Gunungkidul yang belum memiliki sertifikat kompetensi.

“Akibatnya, kontrak sering terlambat, volume pekerjaan tidak tepat, sampai ada pelanggaran prosedur,” katanya.

Endah menekankan bahwa kelemahan kompetensi tidak hanya membahayakan keuangan negara, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik. Dia mengingatkan arah KPK yang menekankan bahwa pencegahan jauh lebih penting daripada tindakan.

“Untuk PPK, mempertahankan integritas dan menegakkan aturan adalah perjuangan nyata melawan praktik yang merusak tata kelola,” katanya dengan keras.

Sosialisasi ini tidak berhenti pada paparan aturan. Pemerintah Gununcidul Regency berharap bahwa setiap PPK benar -benar memahami tugas utamanya, mulai dari perencanaan, implementasi, kontrol kontrak, administrasi keuangan, hingga mitigasi risiko hukum dan teknis.

Dengan aturan yang semakin ketat dan ancaman perbudakan hukum yang nyata, PPK di Gunungkidul sekarang berada di persimpangan.

Mereka harus memilih: Menjadi garis depan dalam mempertahankan integritas pengadaan, atau terperangkap dalam pusaran kelalaian yang dapat menyebabkan masalah serius. (EF Linangkung)