KabarJawa.com – Langit mendung pagi itu tak menyurutkan niat Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo meninjau langsung kondisi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Graha Bina Harapan, Kamis, 6 November 2025.

Dengan wajah serius namun penuh empati, Hasto berjalan menyusuri koridor rusun, mendengarkan keluh kesah warga, dan melihat langsung kondisi yang jauh dari ideal.

Suara tetesan air terdengar dari atap flat lantai lima. Bau lembab tercium dari dinding yang menghitam.

Di beberapa ruangan, warga menata perabotannya sesuai kebutuhan agar tidak terkena cipratan air hujan. Hasto menatap pemandangan itu dengan mata tajam, lalu menghela napas panjang.

“Saya ingin memastikan warga di sini bisa hidup layak dan nyaman. Jangan sampai kota ini dari luar terlihat bagus, tapi warganya justru hidup kesulitan,” kata Hasto.

Kerusakan Fisik dan Kepadatan

Dalam pemeriksaan tersebut, Hasto menemukan banyak kerusakan fisik pada bangunan, terutama di lantai atas. Dinding rusak, atap bocor, dan rembesan air membuat ruangan pengap dan berbau lembab.

Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) bergerak cepat melakukan perbaikan.

“Tadi saya lihat banyak atap dan dinding yang bocor, terutama di lantai lima. Saya sudah minta Dinas PUPKP segera memperbaikinya. Kalau bisa ditambah kanopi agar air hujan tidak masuk ke dalam ruangan,” tegasnya.

Hasto juga menyoroti permasalahan overcrowding. Beberapa unit berukuran 21 meter persegi ditempati oleh lima orang sekaligus sehingga membuat ruang menjadi sangat terbatas.

“Saya lihat ada ruangan kecil tapi dihuni lima orang. Ini harus menjadi perhatian bersama. Tinggal di rumah susun harusnya membuat hidup lebih teratur, bukan menambah beban,” imbuhnya.

Hasto menegaskan, Pemkot Yogyakarta akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rusun yang ada di wilayahnya. Ia ingin memastikan program perumahan yang layak benar-benar memberikan kehidupan yang manusiawi bagi warganya.

“Rusunawa bukan sekedar bangunan vertikal untuk menampung warga berpendapatan rendah. Ini soal harkat kemanusiaan. Kita harus memastikan setiap warga hidup dengan rasa aman, nyaman dan bermartabat,” tegasnya.

Upaya perbaikan pun disiapkan, mulai dari perbaikan atap bocor, tembok rusak, pipa air, hingga rencana penambahan fasilitas bersama seperti ruang bermain anak dan kawasan hijau.

Kisah Pengelolaan dan Penghuni Rusunawa

Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa Kota Yogyakarta Kuswarjanta Adi Nugraha tak membantah temuan Hasto.

Dijelaskannya, Rusunawa Graha Bina Harapan memiliki 68 unit tipe studio (tipe 21) dengan luas sekitar 21–22 meter persegi. Tarif sewa bervariasi antara Rp 100.000 hingga Rp 400.000 per bulan, tergantung lantai tempat tinggal.

“Untuk lantai satu harganya sekitar seratus ribu rupiah, sedangkan lantai dua hingga lima antara tiga ratus empat puluh ribu hingga empat ratus ribu rupiah,” jelasnya.

Kuswarjanta menegaskan, pihaknya rutin melakukan pemeliharaan setiap tahunnya sesuai prioritas kerusakan. Namun keterbatasan anggaran membuat perbaikan harus dilakukan secara bertahap.

“Kami mendapat masukan dari Pak Walikota. Untuk kanopi di lantai lima, tahun ini kami baru mengerjakan bagian belakang, belum bagian depan. Jadi perbaikannya bertahap, fokus kami selama ini di bagian atap yang paling mendesak,” ujarnya.

Rusunawa Graha Bina Harapan ditujukan untuk keluarga berpenghasilan rendah, dengan kriteria penghuni belum memiliki rumah sendiri, sudah menikah, dan memiliki anak.

“Kalau ketahuan sudah punya rumah, harus mundur,” kata Kuswarjanta.

Setiap penduduk mendapat kontrak selama tiga tahun dan dapat diperpanjang satu periode hingga maksimal enam tahun. Saat ini tingkat okupansi di Graha Bina Harapan sangat tinggi, bahkan terdapat daftar tunggu calon penghuni baru.

Sebagai perbandingan, Rusunawa Bener di Kota Yogyakarta mengenakan tarif lebih tinggi antara Rp455.000 hingga Rp615.000 per bulan karena bertipe 36 dengan dua kamar tidur.

Salah satu penghuni lantai tiga, Sri Yuntari (44), mengaku sudah beberapa tahun tinggal di rusun tersebut. Dengan dua anak yang mulai beranjak remaja, ruang seluas 21 meter persegi itu terasa semakin sempit.

Harapannya aku bisa punya rumah sendiri, karena di sini sempit. Aku punya dua anak, mereka sudah besar, tapi harus tidur di satu kamar yang juga tempat makan, katanya lirih.

Meski bersyukur memiliki shelter dengan biaya terjangkau, Sri berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap rusaknya fasilitas dan minimnya ruang publik untuk bermain anak-anak.

Kadang ada kebocoran, fasilitas rusak, harusnya segera diperbaiki. Anak-anak juga tidak punya tempat bermain, ujarnya.

KABARJAWA – Dalam 100 hari masa jabatannya, Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengklaim telah menyelesaikan perbaikan 40 unit perumahan yang tidak dapat dihuni (RTLH).

Peningkatan melalui program renovasi DPR yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dari Kota Yogyakarta, masyarakat, dan aktor bisnis.

Namun, tantangannya masih besar. Sekitar 1.600 rumah lain masih menunggu sentuhan perbaikan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan layak huni.

Peningkatan RTLH di Yogyakarta

Salah satu tindakan konkret terbaru dari program ini terlihat di Karang Karang Rt 22 RW 05 Village, Kelurahan Prerdgan, Kotagede.

Rumah Suryanto, seorang penduduk setempat yang terpaksa tinggal di tempat lain karena kondisi bangunan itu tidak lagi aman, sekarang mulai menjalani perbaikan berkat kerja sama timbal balik dari penduduk dan bantuan Baznas.

Walikota Hasto Wardoyo hadir langsung dalam penyerahan simbolis bantuan kepada para pemimpin masyarakat yang merupakan ketua Komite Peningkatan RTLH.

Dalam kegiatan ini, Hasto menekankan pentingnya kolaborasi sebagai solusi cepat dan efektif dalam menangani RTLH, tanpa harus bergantung pada prosedur birokrasi untuk penggunaan dana APBD.

“Ini semua adalah kerja sama timbal balik. Dana dari Baznas berasal dari Zakat, Infaq, Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat. Jika kita menggunakan dana pemerintah, harus ada proses yang panjang, harus ada sertifikat tanah, verifikasi, dan sebagainya.

Dana untuk perbaikan rumah Suryanto berasal dari Baznas Kota Yogyakarta sebesar RP20 juta dan diri komunitas -membantu sekitar Rp3,5 juta. Tidak hanya itu, walikota Hasto juga berkontribusi secara pribadi dalam bentuk 20 karung semen.

Target Hasto

Menurut Hasto, sebagai kota tujuan wisata nasional, Yogyakarta harus terlihat bersih – tidak hanya dalam hal limbah, tetapi juga dalam hal pemukiman yang layak. Dia menegaskan bahwa program renovasi DPR menjadi bagian dari strategi pembersihan kota selama masa kepemimpinannya dalam lima tahun ke depan.

“Saya memiliki target, selama lima tahun di kantor saya akan terus membersihkan. Ini (program renovasi rumah) akan dipercepat. Salah satu sub-distrik adalah setidaknya tiga rumah, yang berarti simultan dan terus berjalan,” jelas Hasto.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga masih memiliki cadangan dana dari Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), dan Hasto berharap bahwa sinergi antara pemangku kepentingan akan terus diperkuat.

Komunitas, perusahaan, dan lembaga lokal didorong untuk bekerja sama, tidak hanya dalam bentuk dana, tetapi juga bantuan materi seperti ubin, kayu, semen, atau tenaga kerja.

Pada kesempatan itu, Hasto juga meminta Kotagede Kemantren Kemantren Praja Pamong Mantri dan kepala desa untuk secara aktif terlibat dalam mengoordinasikan implementasi perbaikan RTLH di daerahnya.

“Hari ini, bertepatan dengan hari ulang tahun Pancasila, kami mempraktikkan nilai -nilai Pancasila melalui kerja sama timbal balik. Ini adalah semangat kebangsaan yang nyata,” tambahnya.

Suryanto, pemilik rumah, menyatakan rasa terima kasihnya. Dia mengungkapkan, rumah itu rusak sejak gempa bumi 2006. Rumah itu hanya memiliki perbaikan sementara dengan bahan darurat seperti bambu.

Seiring waktu, atap dan dinding rumah kembali rapuh, bahkan hampir runtuh. Demi keselamatan, Suryanto memilih untuk tinggal di rumah majikannya di daerah Alun-Alun Selatan dan hanya rumah seminggu sekali untuk menjaga rumah.

“Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah kota, Baznas, dan penduduk yang telah membantu meningkatkan rumah saya. Sebelumnya itu tidak layak huni, kemudian Tuhan bisa diduduki lagi dengan aman,” kata Suryanto Haru.

Dengan semangat kolaboratif, pemerintah kota Yogyakarta berharap bahwa program renovasi DPR akan menjadi kekuatan pendorong untuk kualitas hidup masyarakat yang lebih rendah.

Meskipun tantangannya masih besar dengan 1.600 RTLH yang harus ditingkatkan, langkah -langkah kecil tapi konkret seperti ini adalah bukti bahwa perubahan dapat dimulai dari gerakan bersama. (EF Linangkung)