KabarJawa.com– Puluhan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kabupaten Kulon Progo hingga akhir Desember 2025 masih belum berpenghuni.

Kondisi ini mencerminkan ironi di tengah meningkatnya kebutuhan terhadap hunian layak, sekaligus membuka peluang besar bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan hunian yang aman, nyaman, dan terjangkau.

UPTD Rusunawa di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulon Progo resmi menyerahkan data terkini ketersediaan rumah susun sebagai bentuk transparansi pelayanan publik.

Pemerintah daerah secara aktif mendorong masyarakat yang memenuhi syarat untuk segera memanfaatkan fasilitas hunian yang telah disiapkan.

Puluhan Unit Rusunawa di Kulon Progo Masih Tersedia

Kepala DPUPKP Cipta Karya Kabupaten Kulon Progo Zahram Azzurawan menjelaskan, Rusunawa Tuksono masih memiliki cukup banyak unit yang belum terisi. Berdasarkan data per Desember 2025, Rusunawa Tuksono memiliki total 66 unit hunian.

Dari jumlah tersebut, 42 unit sudah ditempati warga, sedangkan 26 unit lainnya masih kosong dan siap ditempati. Angka tersebut menunjukkan hampir separuh lantai hunian masih menunggu kedatangan penghuni baru.

“Rusunawa Tuksono berdiri sebagai solusi perumahan vertikal yang strategis, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak dengan biaya sewa terjangkau dan pengelolaan langsung oleh pemerintah setempat,” ujarnya.

Kondisi yang lebih parah terjadi di Rusunawa Triharjo. Komplek perumahan ini terbagi menjadi dua blok besar yaitu Blok A dan Blok B dengan kapasitas yang relatif besar.

Di Blok A, manajemen mencatat total ada 99 unit hunian. Namun yang terisi hanya 38 unit, sedangkan 61 unit lainnya masih kosong.

Situasi serupa juga terjadi di Blok B. Dari total 99 unit, hanya 33 unit yang terisi, sedangkan 66 unit masih kosong.

Secara keseluruhan Rusunawa Triharjo mempunyai potensi besar sebagai pusat hunian vertikal masyarakat. Ratusan unit kosong ini merupakan peluang nyata bagi masyarakat Kulon Progo yang ingin hidup tertib dengan fasilitas dasar yang memadai.

Undangan Pemerintah Kabupaten

Melihat masih banyak unit yang kosong, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo mengajak masyarakat yang memenuhi kriteria untuk segera mendaftar.

Pemerintah daerah menegaskan, rumah susun merupakan solusi perumahan jangka menengah yang aman, nyaman, dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pengelola juga memastikan proses pendaftarannya transparan dan mudah. Masyarakat dapat memperoleh informasi lengkap mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran dan ketersediaan unit secara langsung melalui UPTD Rusunawa.

Selain menyediakan perumahan, UPTD Rusunawa DPUPKP Kabupaten Kulon Progo juga menyediakan layanan sedot tinja atau toilet bagi masyarakat umum.

Pelayanan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga sanitasi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pihak pengelola menetapkan tarif layanan penyedotan dengan kapasitas maksimal 4 meter kubik sebagai berikut: Rumah tangga MBR: Rp 250.000, Rumah tangga non-MBR: Rp 425.000, Usaha komersial seperti pabrik dan hotel: Rp 575.000

“Pemerintah dan Instansi Sosial: Rp 375.000,” ujarnya.

Berakhirnya tahun 2025, UPTD Rusunawa DPUPKP Kabupaten Kulon Progo mengucapkan Selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh masyarakat.

Pemerintah daerah berharap tahun baru membawa kesehatan, kesejahteraan dan keberkahan bagi warga Kulon Progo.

Dengan semangat baru, optimisme dan sinergi kolektif, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang ada guna mewujudkan Kulon Progo yang semakin maju, tertib dan sejahtera. (ef linangkung)

KabarJawa.com– Polda DIY merilis hasil Analisis dan Evaluasi (Anev) Minggu Pertama Operasi Zebra Progo 2025 yang berlangsung pada 17–23 November 2025.

Catatan ini menunjukkan arah positif bagi keselamatan lalu lintas, khususnya penurunan angka kecelakaan dan nihil korban jiwa.

Pekan Pertama Operasi Zebra Progo 2025

Hujan tak menyurutkan aktivitas polisi dalam melaksanakan Operasi Zebra Progo 2025. Sejak hari pertama operasi, petugas menyebar ke perempatan jalan yang ramai, jalur rawan kecelakaan, hingga kawasan pendidikan.

Mereka menghadirkan patroli yang lebih intens dan pendekatan yang lebih manusiawi. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil nyata.

Berdasarkan perbandingan satu minggu sebelum dan sesudah operasi, jumlah kecelakaan turun dari 116 kasus menjadi 108 kasus atau turun 7 persen.

Penurunan paling dramatis terjadi pada jumlah kematian. Jika pada pekan sebelumnya masih ada empat korban jiwa, maka pada pekan pertama operasi ini jumlahnya nol.

Pejabat juga mencatat, jumlah korban luka berat dan luka ringan tidak berubah secara statistik, masing-masing tersisa 1 orang dan 145 orang.

Kerugian materi justru sedikit meningkat menjadi sekitar Rp. 2,9 juta, namun peningkatan tersebut belum menutupi fakta bahwa faktor keselamatan mengalami peningkatan yang signifikan.

Catatan perbandingan dari tahun ke tahun sekali lagi memperkuat gambaran positif ini. Pada minggu pertama Operasi Zebra 2024, pihak berwenang menangani 109 kasus kecelakaan.

Pada periode yang sama tahun ini, jumlahnya turun menjadi 108 kasus. Meski hanya turun satu poin, namun grafik korban jiwa menunjukkan penurunan yang jauh lebih drastis.

Jumlah korban tewas turun dari 3 orang pada tahun lalu menjadi 0 orang pada tahun ini. Jumlah korban luka berat dan luka ringan juga menunjukkan penurunan yang signifikan.

Kondisi ini memperkuat kesimpulan bahwa pendekatan operasional tahun ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dan efektivitas polisi dalam mencegah terjadinya insiden fatal.

Mengutamakan Pendekatan Humanis

Polda DIY juga mencatat perubahan besar dalam penegakan hukum. Jumlah tilang ngebut turun signifikan dari 6.244 pada tahun 2024 menjadi 845 pada tahun 2025, atau turun sebesar 86 persen. Teguran pun berkurang sekitar 25 persen.

Penurunan tersebut bukan berarti melemahnya penegakan hukum, melainkan adanya perubahan strategi yang lebih menekankan pada tindakan pendidikan. Operasi Zebra tahun ini memilih mendorong pengemudi untuk tertib melalui pembinaan, bukan sekadar sanksi.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, jumlah kegiatan preventif seperti imbauan, sosialisasi dan penyuluhan justru meningkat sebesar 20 persen.

Upaya preventif seperti pengaturan, penjagaan, dan patroli juga meningkat dengan total peningkatan 911 kegiatan atau meningkat sebesar 4 persen.

Aktivitas pendukung Satgas Bantuan Operasional antara lain Humas, Kesehatan, Propam, dan Teknologi Informasi bahkan meningkat sebesar 114 persen.

Personel dari berbagai unit terlibat langsung untuk memastikan setiap lini mendukung operasional yang optimal.

Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama antara polisi dan masyarakat

Kabid Humas Polda DIY, Kompol Ihsan, SIK, menegaskan, semua hasil positif itu tidak muncul begitu saja.

Menurutnya, pendekatan yang humanis, edukatif dan responsif disertai sosialisasi secara masif menjadi kunci suksesnya Operasi Zebra Progo 2025.

“Penurunan angka kecelakaan dan nihil kematian membuktikan kolaborasi antara masyarakat dan aparat berjalan sangat baik. Operasi Zebra tahun ini merupakan bagian dari persiapan menciptakan kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru. Kami menekankan pada edukasi, imbauan dan kehadiran polisi di titik rawan, dan hasilnya cukup efektif,” kata Kompol Ihsan.

Ia juga menegaskan, penurunan jumlah tilang tidak berarti melemahnya kualitas penegakan hukum.

Pihaknya terus melakukan penegakan hukum dengan pendekatan yang lebih persuasif. Teguran, edukasi langsung, dan sistem perburuan mampu mencegah pelanggaran tanpa menimbulkan ketegangan di lapangan.

Konsep Operasional Zebra Progo 2025 berorientasi pada peningkatan keselamatan, bukan sekadar aksi, imbuhnya.

Di akhir keterangannya, Kompol Ihsan mengapresiasi seluruh personel yang terlibat dalam operasi tersebut, termasuk unsur pendukung teknis dan kesehatan, serta masyarakat yang tanggap terhadap imbauan polisi. Anggota di lapangan, unsur pendukung, dan masyarakat telah memberikan kontribusi besar.

“Langkah-langkah tersebut akan terus kami perkuat agar keselamatan lalu lintas di DIY semakin baik,” tutupnya. (ef linangkung)

KabarJawa.com – Program peningkatan sanitasi di Rusunawa Triharjo, Kulon Progo, memasuki tahap lanjutan setelah mendapat hibah dari Global Water & Sanitation Center (GWSC) Thailand.

Program ini melalui serangkaian proses mulai dari survei awal hingga koordinasi intensif dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulon Progo. Seluruh tahapan tersebut disusun untuk memastikan kualitas perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah semakin meningkat.

Survei awal menggambarkan kondisi sanitasi di kawasan Rusunawa Triharjo, yang kemudian menjadi dasar konsultasi lebih lanjut antara tim GWSC dan DPUPKP.

Kepala DPUPKP Kulon Progo Didik Wijanarto, ST, MM menyatakan dukungan penuh dan mengatakan program ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam meningkatkan kualitas sanitasi perumahan.

“Kami sangat mengapresiasi upaya GWSC Thailand yang memilih Kulon Progo sebagai salah satu lokasi penerima program internasional ini,” ujarnya.

Setelah mendapat dukungan resmi, tim teknis GWSC Thailand melakukan survei lanjutan untuk menentukan titik pemasangan instalasi sanitasi modern.

Proses tersebut meliputi pemetaan wilayah, penilaian kondisi tanah, pengecekan akses jaringan pipa, serta mempertimbangkan aspek keamanan.

Tahapan-tahapan tersebut menentukan rancangan akhir agar sistem yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan penghuni Rusunawa Triharjo.

Rusunawa Triharjo Sebagai Model Sanitasi Modern

Program hibah dari GWSC Thailand mengusung misi menyediakan sanitasi yang aman, inklusif dan berkelanjutan.

Dengan menempatkan Rusunawa Triharjo sebagai lokasi pertama, Kulon Progo berpeluang menjadi kawasan percontohan pengelolaan sanitasi modern di wilayah DIY.

Jika pemasangan berjalan sesuai rencana, Rusunawa Triharjo akan menjadi hunian yang menerapkan teknologi pengolahan sanitasi ramah lingkungan. Keberhasilan ini dapat mendorong diterapkannya sistem serupa di rusun lain di Kulon Progo.

Warga Rusunawa Triharjo memandang program ini dengan optimis. Peningkatan sanitasi dipandang berdampak tidak hanya pada sistem pembuangan limbah, namun juga pada kualitas hidup warga.

Lingkungan perumahan yang lebih bersih dan sehat diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan penghuninya.

Dengan dukungan pemerintah daerah dan mitra internasional, program ini menjadi contoh kerja sama lintas batas yang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Program ini bukan sekadar proyek teknis, tetapi juga simbol kolaborasi lintas negara yang membawa perubahan nyata,” tegasnya.

KabarJawa.com—Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kembali mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Pemerintah daerah terus mendorong berbagai inisiatif berbasis potensi lokal, salah satunya melalui pengembangan budidaya pisang yang digagas saat HUT ke-113 Muhammadiyah.

Gerakan ini tidak hanya sekedar bentuk perayaan, namun juga merupakan langkah nyata mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis masyarakat.

Penanaman Bibit Pisang di Desa Progresif Grubug

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (Lazismu) Muhammadiyah bersama Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah memulai penanaman bibit pisang di Desa Progresif Padukuhan Grubug, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo, pada Minggu (16/11/2025).

Program ini hadir sebagai inovasi sosial untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan perekonomian keluarga secara mandiri dan berkelanjutan.

Desa Progresif lahir sebagai konsep pemberdayaan masyarakat yang menggerakkan warga untuk terlibat aktif dalam pengolahan komoditas lokal.

Di Padukuhan Grubug, pisang dipilih karena memiliki potensi pasar yang luas dan dapat diolah menjadi berbagai produk yang bernilai jual tinggi.

Program ini berjalan di bawah koordinasi Jemaat Tani Muhammadiyah (Jatam) DIY yang fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia sekaligus penguatan perekonomian warga.

Pengembangan berlangsung mulai dari tahap pembibitan, budidaya, pengolahan, hingga pemasaran produk turunan pisang.

Ketua Jatam DIY Lukman Johanudin menegaskan, pendampingan dilakukan secara komprehensif.

Program ini fokus pada pengembangan budidaya pisang mulai dari pembibitan, perawatan, pengolahan, hingga pengembangan pemasaran.

Beberapa produk yang dikembangkan Jatam dan MPM mulai terbukti memberikan potensi nilai tambah, seperti keripik batang pisang dari pelepah, keripik pisang, dan berbagai kreasi olahan pisang lainnya.

Penanaman bibit pisang pada hari itu menandai dimulainya tahap awal penyemaian sebagai landasan produksi berkelanjutan.

“Nah, kita baru memulai. Kita sudah memasuki tahap budidaya dan pembibitan pisang,” tambah Lukman.

Bupati Kulon Progo turun tangan

Inisiatif ini langsung mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bupati Kulon Progo Agung Setyawan hadir memberikan dukungan dan penanaman bibit pisang secara simbolis bersama warga dan penyelenggara program.

Agung menegaskan, kegiatan ini merupakan contoh nyata kolaborasi yang dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Kegiatan ini dapat terus tumbuh dan berkembang hingga memberikan nilai manfaat.

“Melalui kegiatan ini masyarakat dapat melihat bahwa Muhammadiyah tidak hanya sekedar dakwah, namun juga menghadirkan wujud nyata yang dapat dirasakan secara langsung,” kata Agung.

Ia juga menyoroti potensi pemanfaatan tanah wakaf pertanian milik Muhammadiyah yang tersebar di Kulon Progo.

Menurutnya, optimalisasi tanah wakaf dapat meningkatkan pendapatan masyarakat jika dikelola dengan pola pemberdayaan seperti Desa Progresif.

“Di sini saya berharap dan mendukung agar wakaf Muhammadiyah berupa sawah bisa lebih optimal,” ujarnya.

Agung bahkan menyatakan kesiapannya mendampingi warga yang ingin mendalami teknik pertanian.

Kalaupun Kulon Progo membutuhkan bantuan terkait pertanian yang lebih baik, mereka siap membantu.

Penanaman bibit pisang di Padukuhan Grubug bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis membuka peluang ekonomi baru.

Dengan pendampingan berkelanjutan dari Jatam DIY, Lazismu, dan Muhammadiyah, warga mampu mengembangkan produk olahan pisang yang berdaya saing pasar.

Gerakan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi dapat tumbuh dari langkah sederhana secara konsisten dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Desa Progresif Grubug kini menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara organisasi, pemerintah, dan warga dapat membangun perekonomian lokal yang mandiri dan berkelanjutan. (ef linangkung)

KabarJawa.com – Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Upacara Pasukan Operasi Zebra Progo 2025 dengan formasi lengkap dan suasana tertib di Mapolda DIY, Senin (17/11/2025).

Kapolda DIY Irjen Anggoro Sukartono, SIK, memimpin langsung aksi unjuk rasa yang menandai dimulainya operasi tahunan tersebut. Seluruh jajaran pimpinan hadir, antara lain Wakapolda DIY Brigjen Pol Eddy Djunaedi, SIK, para pejabat utama Polda DIY, serta ratusan personel gabungan dari berbagai fungsi kepolisian.

Kapolda DIY mengatakan, aksi unjuk rasa ini merupakan momentum penting untuk memastikan seluruh elemen baik personel maupun sarana pendukung dalam kondisi siap melaksanakan operasi.

Panggilan ini dilakukan sebagai pengecekan terakhir terhadap kesiapan personel dan sarana prasarana pendukung agar operasional dapat berjalan maksimal dan sukses, kata Kapolda.

Apel khidmat ini merupakan simbol komitmen Polda DIY dalam melaksanakan operasi secara terencana, terukur, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Pelaksanaan Operasi Selama 14 Hari dan Cara Penegakannya

Kapolda menjelaskan, Operasi Zebra Progo Polda 2025 akan berlangsung selama 14 hari, mulai 17 hingga 30 November 2025, dan menyasar seluruh wilayah hukum Polda DIY. Operasi ini merupakan agenda nasional yang dilakukan serentak oleh seluruh polda.

Polda DIY menerapkan upaya preventif, preventif, dan penegakan hukum melalui tilang manual, tilang elektronik, dan peringatan simpatik. Segala upaya tersebut diarahkan untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan teratur.

“Semua upaya ini kami lakukan untuk menciptakan ketertiban dan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas,” tambah Kapolda.

Sebanyak 980 personel dikerahkan dalam Operasi Zebra Progo 2025. Mereka disiagakan untuk menyasar berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi memicu kecelakaan. Sasaran utama meliputi:

• Pengemudi di bawah umur
• Sepeda motor yang membawa lebih dari satu orang
• Pengendara tanpa helm SNI
• Pengemudi tanpa sabuk pengaman
• Pelanggaran bertentangan dengan arus
• Pengemudi yang melebihi batas kecepatan
• Pengemudi di bawah pengaruh alkohol
• Penggunaan ponsel saat mengemudi

Petugas juga menaruh perhatian tinggi terhadap aktivitas balap liar yang dianggap meresahkan masyarakat dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.

Tindakan itu dilakukan untuk menekan angka kecelakaan dan memperkuat budaya tertib lalu lintas di DIY.

Penekanan Kapolda: Profesional, Humanis, dan Zero Accident

Di hadapan hampir seribu personel, Kapolda DIY memberikan penekanan khusus pada sikap dan standar kerja selama bertugas. Ia meminta seluruh anggota merencanakan setiap langkahnya dengan matang, menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian, dan melakukan evaluasi secara berkala.

Kapolda juga mengingatkan agar operasi tetap dilakukan secara manusiawi, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Melaksanakan operasional secara profesional, proporsional, dan humanis. Setiap personel wajib berpegang pada prinsip nihil kecelakaan. Tidak ada keberhasilan operasional yang lebih penting daripada keselamatan anggota dan masyarakat,” tegasnya.

Dengan keterlibatan 980 personel, Polda DIY ingin memastikan upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas konsisten dan berdampak nyata.

Penegakan hukum dan pendidikan terus berjalan beriringan untuk menciptakan jalan yang lebih aman bagi seluruh warga DIY.

Operasi Zebra Progo 2025 bukan sekedar agenda rutin, namun juga merupakan penegasan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.

Polda DIY berharap kedisiplinan masyarakat terus meningkat sepanjang pelaksanaan operasi, sehingga prinsip Zero Accident benar-benar dapat diwujudkan di lapangan.

KabarJawa.com – Aktivitas belanja pemerintah daerah di Kabupaten Kulon Progo terus bergerak dinamis.

Sepanjang Oktober 2025, tercatat 680 transaksi telah dilakukan oleh 23 perangkat daerah melalui platform digital Pay On Pro.

Total nilai transaksi yang beredar di sistem mencapai Rp 16.387.700,00.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperinkop UKM) Kulon Progo, Iffah Mufidati mengungkapkan, capaian tersebut menunjukkan semakin meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam memanfaatkan teknologi dalam tata kelola keuangan daerah.

“Kami terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk disiplin melakukan transaksi melalui Pay On Pro. Transparansi dan efisiensi menjadi prioritas utama dalam pengelolaan belanja pemerintah,” tegas Iffah.

Mendorong Transformasi Digital dalam Belanja Pemerintah

Menurut Iffah, sistem Pay On Pro bukan sekedar alat pembayaran digital, namun juga bagian dari transformasi digital menuju pemerintahan yang akuntabel dan efisien.

Ditegaskannya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan upaya memperluas pasar bagi pelaku UMKM lokal.

“Setiap transaksi di Pay On Pro berdampak langsung terhadap perekonomian daerah. UMKM lokal mendapat peluang lebih besar untuk menjadi mitra pemerintah,” kata Iffah.

Dari 23 perangkat daerah yang melakukan transaksi, mayoritas tercatat berasal dari satuan kerja yang rutin melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa skala kecil.

Disperinkop UKM mencatat peningkatan partisipasi yang cukup signifikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Pemkab Kulon Progo menilai tren positif tersebut menjadi indikator adanya kesadaran baru di kalangan perangkat daerah akan pentingnya transparansi keuangan dan efisiensi belanja masyarakat.

Upaya Meningkatkan Akuntabilitas dan Keterbukaan

Iffah menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi kinerja transaksi secara berkala di setiap perangkat daerah.

Ia menargetkan seluruh instansi pemerintah di Kulon Progo bisa melakukan transaksi 100 persen melalui Pay On Pro sebelum akhir tahun 2025.

“Kami ingin seluruh aktivitas belanja pemerintah tercatat secara digital, terukur dan mudah diaudit. Ini bagian dari komitmen menuju pemerintahan yang bersih dan modern,” ujarnya.

Dengan semakin aktifnya transaksi melalui Pay On Pro, Pemkab Kulon Progo berharap ekosistem ekonomi digital di tingkat daerah semakin matang.

Selain meningkatkan kecepatan layanan, sistem ini juga menjadi jembatan bagi usaha kecil untuk naik kelas.

Langkah digitalisasi yang terus dikembangkan Disperinkop UKM Kulon Progo menekankan arah pengembangan ekonomi lokal berbasis inovasi dan transparansi.

Pihaknya tidak hanya ingin prosesnya cepat, tapi juga kepercayaan masyarakat yang kuat.

“Digitalisasi adalah kuncinya,” pungkas Iffah.

KabarJawa.com – Minggu (19/10/2025) sekitar pukul 15.38 WIB, seorang gadis berusia 6 tahun bernama AISK, warga Bantul, dipukul oleh gong kayu besar di Restoran Kopi Ingkar Janji.

Peristiwa tragis itu terjadi di area joglo utama restoran yang terletak di Jl. Raya Kaligesing No.17, Tileng, Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo.

Anak laki-laki terkena ketukan

Peristiwa tragis ini terjadi begitu cepat, hanya dalam hitungan detik. Bocah lelaki itu datang bersama keluarganya menikmati akhir pekan di tempat kuliner yang terkenal dengan suasana pedesaannya.

Usai puas bermain di area taman bermain, korban duduk makan bersama keluarga di joglo utama yang berdiri di tengah suasana hijau khas pegunungan Menoreh.

Usai makan, korban kembali bermain di sekitar area depan joglo. Di tempat itu berdiri sebuah gong kayu berukuran tinggi sekitar dua meter dengan keliling satu meter, lengkap dengan tiang penyangga kayu yang cukup besar.

Korban terlihat mengayunkan gong tersebut, kemungkinan karena tertarik dengan bentuknya yang unik dan suaranya yang khas.

Tas besar itu tiba-tiba miring, kehilangan keseimbangan, dan roboh ke arah korban. Hantaman keras dari kayu berat tersebut menghantam tubuh mungil AISK hingga membuatnya tak sadarkan diri.

Keluarga dan pengunjung lainnya langsung berteriak panik. Beberapa orang bergegas menolong sambil mengangkat lonceng dan menggendong korban yang sudah tidak bergerak lagi.

Dalam kondisi kritis, korban langsung dilarikan ke RS PKU Muhammadiyah Nanggulan. Namun setibanya di rumah sakit, tim medis menyatakan AISK telah meninggal dunia.

Pemrosesan TKP

Kepala Seksi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko membenarkan kejadian tersebut. Dijelaskannya, korban tertimpa benda berat usai mengayunkan gong yang kemungkinan tidak terpasang erat pada tiang.

Benar, terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban anak meninggal dunia di Restoran Kopi Ingkar Janji. Dari hasil pemeriksaan awal, gong yang terbuat dari kayu besar tersebut roboh dan menimpa korban hingga meninggal dunia, kata Iptu Sarjoko, Minggu sore.

Petugas Polsek Girimulyo langsung datang ke lokasi untuk menyelidiki tempat kejadian perkara (TKP). Polisi juga memeriksa pengelola restoran dan beberapa saksi mata yang melihat momen runtuhnya gong tersebut.

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan gong tersebut berdiri tanpa landasan permanen, hanya ditopang oleh tiang kayu yang berada di atas tanah. Akibatnya, ketika orang bergerak dengan tenaga yang cukup, keseimbangan mudah hilang.

‘Kita akan mendalami bagaimana kentongan itu ditempatkan. “Jika ditemukan unsur kelalaian tentu akan ada langkah hukum lanjutannya,” imbuh Iptu Sarjoko.

Iptu Sarjoko menambahkan, kejadian pemukulan gong terhadap anak tersebut merupakan peringatan keras bagi pengelola wisata dan tempat makan yang menyediakan area bermain atau dekorasi berukuran besar yang terbuat dari bahan berat.

Tanpa pengamanan dan perawatan yang tepat, benda-benda estetis bisa menjadi ancaman nyata, terutama bagi anak-anak yang penasaran. (ef linangkung)

Kabarjawa – Polisi Regional Khusus Yogyakarta (DIY) secara resmi memperluas implementasi operasi NUSA I Progo 2025 Aman hingga 22 September 2025.

Keputusan strategis ini diambil setelah evaluasi dalam implementasi fase pertama yang berlangsung pada 8-14 September 2025.

Perpanjangan ini bukan hanya agenda rutin, tetapi langkah konkret polisi untuk memastikan bahwa masyarakat tetap hidup dalam suasana yang aman, damai dan kondusif.

Kepala Hubungan Masyarakat Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, Sik, pada hari Senin (15/15/2025) mengkonfirmasi bahwa keputusan untuk memperpanjang operasi selama tujuh hari berikutnya adalah bukti keseriusan polisi regional DIY dalam menjaga stabilitas keamanan dalam yurisdiksi DIY.

“Operasi Nusa I Progo 2025 Aman diperpanjang selama satu minggu. Ini adalah bentuk ketulusan kita dalam mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas sambil memastikan bahwa masyarakat masih merasa aman untuk pindah,” kata Komisaris Pol Ihsan.

Pendekatan Humanis, pihak berwenang turun langsung ke masyarakat

Operasi ini tidak hanya menampilkan pejabat berseragam penuh, tetapi juga menghadirkan pendekatan persuasif, preventif, dan dialogis. Kombes Pol Ihsan menekankan bahwa setiap personel diarahkan untuk selalu memprioritaskan komunikasi humanis dengan masyarakat.

“Kami menginstruksikan semua personel untuk melakukan patroli dialogis, memperkuat komunikasi, dan memberikan rasa aman di setiap baris. Kami masih membuat fondasi dalam setiap tindakan,” jelasnya.

Patroli humanis ini membuat polisi bukan hanya petugas penegak hukum, tetapi juga teman -teman warga yang hadir di tengah kerumunan, menyapa pedagang pasar, untuk berdialog dengan orang -orang muda di sudut desa.

Semua dilakukan sehingga orang benar -benar merasakan kehadiran negara yang melindungi mereka.

Mengantisipasi Gangguan Kamtibmas, Stabilitas adalah Harga Mati

Perpanjangan operasi ini lahir dari pertimbangan yang cermat dari pengembangan keamanan yang terus berkembang. Potensi gangguan Kamtibmas, baik dari kejahatan jalanan, penyalahgunaan narkoba, dan ancaman ketertiban umum, adalah alasan utama bagi pihak berwenang untuk memperketat pengawasan.

Polda DIY sadar bahwa ancaman terhadap keamanan tidak mengenali waktu. Oleh karena itu, operasi aman NUSA I Progo 2025 diposisikan sebagai perisai yang kokoh untuk mencegah berbagai masalah potensial sejak dini. Dengan langkah ini, stabilitas keamanan di semua wilayah khusus Yogyakarta diharapkan dipertahankan.

Harapan orang -orang Yogyakarta menyambut perpanjangan operasi ini. Banyak warga mempertimbangkan langkah -langkah polisi daerah Yogyakarta untuk memberikan perdamaian psikologis serta percaya bahwa negara hadir untuk melindungi warganya.

Perpanjangan operasi Aman Nusa I Progo 2025 juga merupakan pengingat bahwa keamanan adalah kebutuhan bersama. Tanpa situasi yang kondusif, kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan akan terganggu. Oleh karena itu, sinergi antara pihak berwenang dan masyarakat adalah kunci keberhasilan.

Kombes Ihsan menambahkan bahwa Nusa I Progo 2025 Operasi yang aman bukan hanya jargon, tetapi komitmen nyata dari polisi regional Yogyakarta. Dengan perpanjangan hingga 22 September 2025, polisi memastikan bahwa keselamatan komunitas DIY menjadi prioritas utama.

Kabarjawa-pemandangan di daerah perwakilan Jalan, tepat di jantung Wates, sekarang semakin hidup oleh keramaian dan kesibukan perkembangan besar.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Departemen Pekerjaan Umum, Area Perumahan dan Pemukiman (DPUPKP) mulai melangkah ke tahap penting pembangunan Jembatan Crossing (JPO) Perwakilan (JPO).

Tahap ini ditandai oleh pemasangan balok girder beton pracetak, yang dikatakan sebagai jantung pembangunan jembatan masa depan.

Kepala Bina Marga Dpupkp Kulon Progo, Agustinus Nurcahyo Budi, menekankan bahwa partainya telah berhasil melakukan tahapan -tahapan penting dalam bentuk proses ereksi dan menekankan girder.

Girder JPO ini memiliki bentang panjang 45 meter dan terdiri dari tujuh segmen raksasa yang diatur dengan metode presisi tinggi.

“Metode pemasangan girder menggunakan perancah struktur baja Cremona. Setiap segmen Girder yang kami letakkan di perancah sebelum kami bersatu dan menekankan. Ini adalah tahap yang paling tegang dan menentukan,” kata Agustinus.

Koordinasi yang ketat untuk keamanan pejalan kaki

Pekerjaan instalasi girder tidak dilakukan secara sembarangan. Karena JPO melintasi jalur kereta api yang aktif, tim pelaksana dan pengawas harus berkoordinasi ketat dengan PT Kai. Proses pemasangan hanya dapat dilakukan selama waktu jendela, yang merupakan jeda singkat ketika tidak ada kereta yang berlalu.

“Waktu jendela hanya diberikan lima kali, masing -masing selama 40 menit, mulai dari 03.45 hingga 04.25.

Bayangkan, di udara pagi yang dingin, para pekerja berjuang dengan struktur baja raksasa, memastikan balok gelang dengan berat lusinan ton dipasang dengan sempurna. Sementara di bawahnya, rel kereta api membentang menunggu giliran mereka untuk melewati lokomotif berikutnya.

Selama pemasangan dan proses girder yang menekankan, arus lalu lintas di Diponegoro Street benar -benar ditutup. Kendaraan dialihkan melalui Jogoyudan Road.

Keputusan ini bukan tanpa alasan. DPUPKP menekankan keamanan pengemudi jalan dan keamanan konstruksi sebagai prioritas mutlak.

“Kami tidak ingin mengambil risiko. Keselamatan masyarakat jauh lebih penting. Karena itu, lalu lintas kami untuk sementara dialihkan,” Agustinus menjelaskan.

Para pengemudi merasa merepotkan dengan penutupan jalan. Tetapi sebagian besar mengaku mengerti, karena JPO ini diyakini sebagai solusi penting bagi pejalan kaki yang ingin menyeberang dengan aman di area sibuk.

Keberhasilan pemasangan balok girder membuka bab baru dalam pembangunan perwakilan JPO. Setelah tahap ini, pekerjaan akan diikuti oleh pelat lantai casting, konstruksi tangga, pemasangan pagar, untuk membangun fasad yang diprediksi menjadi ikon baru kota Wates.

“Jembatan ini bukan hanya fasilitas penyeberangan. Kami ingin menghadirkan bangunan fungsional dan estetika. Perwakilan JPO akan menjadi wajah baru modernitas Kulon Progo,” kata Agustinus.

Kehadiran JPO pada perwakilan Jalan telah lama ditunggu. Jalan ini dikenal sebagai lalu lintas yang padat, terutama karena lokasinya dekat dengan stasiun, pusat perdagangan, dan fasilitas publik lainnya.

Selama waktu ini, pejalan kaki sering mengambil risiko keselamatan saat menyeberang di jalur yang diisi dengan kendaraan besar.

“Jika selesai, kita tidak perlu takut menyeberang lagi. Anak -anak sekolah bisa aman. Kami menunggu lama,” kata Siti, seorang penduduk setempat yang melewati daerah itu setiap hari.

KABARJAWA – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menunjukkan keseriusannya dalam mengelola pendapatan regional dengan memberikan penghargaan kepada lima desa yang telah berhasil melunasi gedung tanah dan pedesaan dan perkotaan (UN P2) secara penuh pada tahun 2025.

Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Bupati Kulon Progo, R Agung Setiyawan St, sebagai bentuk apresiasi untuk kontribusi nyata penduduk dan pejabat desa dalam meningkatkan kesadaran pajak.

Pembayaran PBB P2 dianggap sebagai indikator keberhasilan pengembangan masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah.

“Kelima desa dianggap telah memberikan contoh konkret dalam mendukung pendapatan lokal,” kata Bupati Agung.

Desa Kranggan adalah yang tercepat dan terbaik, berkat strategi desa Pamong Kalar yang berhasil mengundang warganya untuk didisiplinkan dalam membayar pajak.

Di tempat kedua, desa Ngejakanrejo menunjukkan semangat kerja sama timbal balik dalam menyelesaikan kewajiban pajak. Desa Gulurejo mengikuti di tempat ketiga karena berhasil melunasi pajak lebih awal dari target.

Sementara itu, Brosot Village berada di peringkat keempat dengan strategi pick -up bola yang diterapkan oleh pemerintah desa kepada warganya. Desa Banjarsari di posisi kelima menutup daftar melalui sinergi antara pejabat desa dan masyarakat dalam mencapai target pembayaran PBB.

Apresiasi untuk memperbarui data dan agen laku pandai

Tidak hanya menyoroti pembayaran PBB, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga memberikan penghargaan kepada desa Kulwaru yang dianggap lebih unggul dalam memperbarui data PBB P2. Pemerintah daerah menganggap pembaruan data ini sangat penting untuk mendukung kelancaran administrasi pajak dan meningkatkan keakuratan pendapatan regional.

Pada kesempatan yang sama, PT Bank Pembangunan Regional (BPD) DIY juga memberi penghargaan kepada tiga agen Laku Pandai terbaik yang beroperasi di daerah Kulon Progo. Mereka dianggap memainkan peran aktif dalam memperluas akses ke layanan keuangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

Pemenang pertama dimenangkan oleh Hendrika Heni Mardiastuti dari Boro, Desa Banjarsari, Kalibawang, berkat kemampuannya untuk meningkatkan transaksi dan layanan. Rossi Hendralia dari Sangon, Kalirejo, Kokap, memenangkan posisi kedua karena ia berhasil mencapai penduduk terpencil.

Sementara itu, Kasini dari Pringtali, Jatimulyo, Girimulyo, peringkat ketiga berkat konsistensinya dalam melayani kebutuhan keuangan penduduk.

Bupati Kulon Progo menyatakan ucapan selamatnya kepada semua orang yang menerima penghargaan. Dia berharap semangat melayani dan membangun daerah dipertahankan.

Penghargaan ini, menurutnya, adalah awal dari langkah panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan regional dan kemudahan akses ke layanan keuangan yang inklusif.