KabarJawa.com – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025 di Kabupaten Gunungkidul sudah rampung seratus persen.

Sebanyak 3.500 bidang tanah resmi mendapat sertifikat, menandai keberhasilan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah kepada masyarakat.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Ossy Darmawan mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama lintas lembaga dan dukungan pejabat di lapangan.

“Seluruh 3.500 bidang tanah di Gunungkidul sudah bersertifikat. Ini prestasi yang luar biasa. Selanjutnya sertifikat akan diserahkan langsung kepada masyarakat oleh Bupati,” kata Ossy Darmawan saat kunjungan kerja ke Kecamatan Kelor, Rabu, 8 Oktober 2025.

Pembagian sertifikat juga telah dilakukan di sejumlah kecamatan. Di Desa Kampung, sudah terdistribusi sebanyak 343 sertifikat, sedangkan di Desa Nglanggeran kini terdapat 437 bidang tanah yang sudah memiliki bukti kepemilikan yang sah. Dalam kesempatan tersebut, Ossy secara simbolis menyerahkan 128 sertifikat kepada warga.

“Dari jumlah itu, 100 orang penerima merupakan pemegang hak milik masyarakat, 25 orang merupakan hak pakai milik Pemda DIY, dan tiga sertifikat lainnya merupakan tanah wakaf pesantren,” jelasnya.

DIY Masuk Daftar Provinsi Terbaik Nasional

Ossy menjelaskan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas sekitar 317 ribu hektare dengan target 3,1 juta bidang tanah yang akan didaftarkan melalui PTSL. Dikatakannya, DIY saat ini menempati posisi teratas secara nasional dalam kemajuan pendaftaran tanah.

Alhamdulillah DIY menjadi salah satu provinsi dengan progres pendaftaran tanah tertinggi di Indonesia, ujarnya.

Pemerintah berencana memperluas cakupan program PTSL pada tahun depan. Dengan relaksasi anggaran, volume program akan ditingkatkan sehingga lebih banyak masyarakat yang memperoleh sertifikat tanah.

“Dengan adanya peningkatan anggaran, kami ingin memastikan semakin banyak warga yang dapat memiliki sertifikat tanah. Kepastian hukum atas tanah akan membuka akses perekonomian, perbankan, dan investasi kecil bagi masyarakat,” kata Ossy.

Dukungan dan Pesan dari Pemerintah Pusat dan Daerah

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Ia menilai keberhasilan DIY merupakan contoh penerapan pelayanan publik di bidang pertanahan yang kolaboratif dan efektif.

“Prestasi Provinsi DIY sangat bagus. Selain sertifikat PTSL untuk masyarakat, mereka juga menyerahkan sertifikat hak pakai aset pemerintah daerah serta sertifikat wakaf pesantren,” kata AHY.

Menurut AHY, kepastian hukum atas tanah merupakan landasan pembangunan nasional. Penataan ruang dan kejelasan hak kepemilikan tanah akan mempercepat proses pemerataan pembangunan.

“Ketika tata ruang ditata dan warga sudah terjamin hak atas tanahnya, maka pembangunan akan berjalan terarah. Dampaknya tidak hanya ekonomi, tapi juga kesejahteraan kolektif,” tegasnya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono

“Saya mohon untuk menjaga baik-baik sertifikatnya. Jangan dijual atau digadaikan jika tidak diperlukan. Jangan sampai orang lain mengetahui nomor sertifikatnya karena bisa disalahgunakan,” kata Sultan HB.

Sri Sultan menegaskan, sertifikat tanah merupakan bukti kekayaan dan kesejahteraan keluarga yang perlu dijaga untuk generasi mendatang.