KabarJawa.com– Pemerintah Kota Yogyakarta bergerak cepat menindaklanjuti Peraturan Gubernur DIY Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tuwanggana dengan mulai menyusun Peraturan Walikota (Raperwal) Tuwanggana.

Langkah strategis ini memperkuat komitmen Pemerintah Kota dalam membangun pemerintahan daerah yang semakin demokratis, responsif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Perwal Tuwanggana

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Rihari Wulandari menjelaskan, penyusunan Raperwal Tuwanggana ini merupakan bagian dari upaya sistematis Pemkot dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah maupun urusan khusus.

Ditegaskannya, Perwal Tuwanggana ini akan memperkuat landasan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, sejahtera, dan berorientasi pada partisipasi warga.

“Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menjadikan Tuwanggana sebagai mitra kerja strategis pemerintah kecamatan dalam menyerap aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” kata Rihari saat memberikan keterangan di Ruang Yudistira Balai Kota, Kamis (13/11/2025).

Rihari mengatakan, Raperwal ini merupakan tindak lanjut langsung setelah disahkannya Peraturan Gubernur DIY Nomor 12 Tahun 2025.

Peraturan gubernur tersebut menegaskan posisi Tuwanggana sebagai lembaga mitra pemerintah kecamatan dalam melaksanakan program keistimewaan dan pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan, Pemkot akan menggelar pertemuan besar dengan seluruh pengurus LPMK pada akhir November mendatang.

Pertemuan tersebut menjadi momen penting jelang peresmian lembaga Tuwanggana secara resmi oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Peran Tuwangana

Hasto meyakini Tuwanggana akan berperan penting dalam menata kembali sistem pemerintahan kecamatan agar lebih adaptif dan partisipatif.

“Tuwanggana mempunyai peran penting dalam pembinaan, pengawasan dan penyampaian aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan,” tegas Hasto.

Ia menambahkan, Tuwanggana akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah kecamatan, khususnya dalam mendorong penguatan tata kelola dan pengawasan pembangunan berdasarkan kebutuhan warga.

Tuwanggana sendiri hadir sebagai penyempurnaan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMK).

Jika sebelumnya LPMK fokus pada pemberdayaan masyarakat, Tuwanggana memiliki fungsi yang lebih luas, mulai dari menyerap aspirasi, memantau pembangunan, hingga memperkuat koordinasi antara warga dan pemerintah.

Keberadaan Tuwanggana akan menghidupkan kembali ruang dialog langsung antara pemerintah kecamatan dan masyarakat.

Hal ini juga menciptakan alur kebijakan yang lebih efisien dan berakar pada realitas desa-desa di Kota Yogyakarta.

Penyusunan Perwal Tuwanggana ini menjadi tanda bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta terus mendorong transformasi kelembagaan yang lebih tangguh, modern, dan responsif.

Pemerintah kota meyakini kecamatan sebagai unit pemerintahan terdepan harus memiliki mitra kuat yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat sekaligus menjaga kemajuan pembangunan agar tetap tepat sasaran.

Dengan langkah tersebut, Kota Yogyakarta tidak hanya sekedar menjalankan amanah Peraturan Gubernur DIY Nomor 12 Tahun 2025. Namun, hal ini juga menanamkan landasan baru dalam tata kelola daerah yang lebih partisipatif dan inklusif.

Tuwanggana akan menjadi jembatan penting antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini juga akan menjadi wajah baru kolaborasi dalam mendorong pembangunan dari tingkat yang paling dekat dengan masyarakat: kecamatan. (ef linangkung)

Kabarjawa.com – Pemerintah Daerah (PEMDA) DIY memulai tata kelola keuangan publik dengan langkah -langkah pemberani. Pemerintah Daerah DIY menekankan komitmennya untuk mempercepat transformasi digital di bidang manajemen keuangan melalui optimalisasi elektronifikasi transaksi regional.

Salah satu instrumen utama yang sekarang menjadi sorotan adalah kartu kredit pemerintah daerah (KKPD), sebuah terobosan yang dirancang untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi.

Implementasi KKPD bukan hanya program biasa, tetapi tindak lanjut langsung dari instruksi gubernur nomor DIY b/900.1.3.5/9119/b2 tanggal 3 September 2025.

Instruksi menandai bab baru dalam sejarah manajemen anggaran di DIY yang bergerak menuju sistem berbasis digital modern.

Transformasi digital adalah suatu keharusan

Penjabat Sekretaris Regional DIY, Wiyos Santoso, tampil dengan kuat di forum. Dia menyatakan bahwa transformasi digital dalam manajemen keuangan publik bukanlah suatu pilihan, tetapi suatu keharusan.

“Dunia sekarang bergerak menuju ekosistem pemerintah tanpa uang tunai yang menuntut kecepatan, keterbukaan, dan keandalan dalam setiap transaksi.

Dia menegaskan, penggunaan KKPD terbukti dapat membuat transaksi non-tunai yang lebih efisien, mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran, dan mendukung manajemen keuangan yang lebih adaptif.

Wiyos mengatakan bahwa program ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus didorong di DIY.

Dalam lebih dalam, Wiyos mengingatkan bahwa manajemen keuangan regional tetap berdasarkan filosofi Jawa “Gemi Nastiti, Ngati -ti” yang berarti ekonomis, hati -hati, dan menyeluruh.

“Dengan nilai -nilai mulia ini, manajemen keuangan regional tidak hanya modern, tetapi juga berakar pada kebijaksanaan lokal,” tambahnya.

BPD DIY menjadi sepeda motor digitalisasi

Dukungan penuh juga berasal dari Bank BPD DIY. Direktur Presiden, Santoso Rohmad, menekankan bahwa partainya tidak hanya bertindak sebagai penerbit KKPD, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi keuangan.

“Sebagai bank yang dimiliki regional, kami berkomitmen tidak hanya untuk menyediakan layanan, tetapi juga menjadi kekuatan pendorong inovasi. Kami mendorong percepatan digitalisasi keuangan dengan tanggung jawab penuh menurut peraturan,” kata Santoso.

Data BPD DIY menunjukkan pencapaian yang semakin ditembak. Pada Agustus 2025, BPD DIY telah mendistribusikan akun 104 KKPD dengan langit -langit RP14,6 miliar.

Realisasi penggunaan mencapai RP177,3 juta dengan total 807 transaksi. Angka ini melonjak tajam dibandingkan dengan periode percontohan pada bulan Desember 2023 yang hanya dimulai dengan 4 akun dalam dua SKPD.

Santoso menegaskan, keberhasilan implementasi KKPD sangat tergantung pada kolaborasi. Sinergi antara Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan seluruh SKPD adalah kuncinya.

“Tanpa kolaborasi, digitalisasi keuangan regional tidak akan optimal,” katanya.

Tidak berhenti di KKPD, BPD DIY juga memperluas inovasi layanan. Melalui aplikasi seluler BPD DIY, orang sekarang dapat menggunakan pembayaran berbasis QRIS.

Di masa depan, layanan pembayaran pemerintah akan diperkuat melalui kartu fisik atau sistem tokenisasi kartu virtual yang memberikan fleksibilitas yang lebih luas untuk transaksi pemerintah.

Inovasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah DIY dan BPD DIY tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga menanggapi tuntutan era cepat dan digital.

Pemerintah Daerah DIY menekankan bahwa tata kelola keuangan regional akan lebih transparan, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat konkret kepada masyarakat yang lebih luas.

Transformasi digital yang sekarang diluncurkan bukan hanya inovasi teknologi, tetapi revolusi tata kelola keuangan regional yang membawa DIY ke masa depan pemerintah modern: cepat, bersih, transparan, dan berakar pada nilai kebijaksanaan lokal.

Viralterkini.id, Depok – Fakultas Hukum Universitas Trisakti melalui Departemen Hukum Kehutanan mengadakan kuliah umum berjudul “Peran Polisi Komunitas dan Hewan untuk mewujudkan keseimbangan sumber daya alam biologis dan ekosistemnya.” Acara ini berlangsung di auditorium Direktorat Pusat Transfer Pusat Hewan Pengetahuan Korsabhara Baharkam Polri, Kelapadua, Depok.

Kuliah publik ini menghadirkan Brigadir Jenderal Tory Kristianto, Sik, sebagai direktur polisi Korsabhara Baharkam, sebagai pembicara utama. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa fakultas hukum, dosen, dan praktisi Universitas Trisakti di bidang hukum lingkungan dan kehutanan.

Dalam sambutannya, Brigadir Jenderal Tory Kristianto menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, akademisi, dan pejabat penegak hukum dalam upaya untuk melestarikan sumber daya alam biologis Indonesia.

“Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa, tetapi juga menghadapi ancaman serius seperti perburuan liar dan kerusakan habitat. Polisi hewan tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjadi motor pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan hewan dan habitat,” kata Brigadir Jenderal Tory Kristianto.

Dia menjelaskan berbagai peran strategis polisi hewan dalam menangani masalah konservasi, termasuk memberantas perdagangan satwa liar ilegal, menabung hewan yang ditinggalkan atau terancam, dan kegiatan pendidikan berbasis masyarakat di berbagai daerah.

Kegiatan kuliah publik ini dibuka oleh Dr. Intan Nevia Cahyana, SH, MH, Dosen dalam Kursus Hukum Kehutanan. Dalam sambutannya, ia menekankan urgensi kegiatan ini dalam memberikan pengalaman langsung kepada siswa yang terkait dengan dinamika penegakan hukum di ladang kehutanan dan lingkungan.

“Melalui kuliah umum ini, siswa tidak hanya mendapatkan teori di kelas, tetapi juga melihat secara langsung bagaimana hukum diimplementasikan di lapangan. Ini adalah bagian dari kurikulum kontekstual yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan hukum yang peduli dengan masalah lingkungan dan mampu berpikir secara solutis dalam praktik,” kata Dr. Diamond.

Meningkatkan bobot acara tersebut, juga menghadirkan Akbp Gede Pasek, Sik, sebagai wakil direktur Binma Polisi Regional Metro Jaya, yang menjelaskan tugas-tugas utama dan fungsi Bhabinkamtibmas dalam mendukung program komunitas berbasis lingkungan, termasuk program superior dari komunitas kepolisian yang diprakarsai oleh PMJ binma.

“Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak polisi nasional di masyarakat. Dalam konteks konservasi dan perlindungan lingkungan, Bhabinkamtibmas bertindak sebagai fasilitator dialog antara warga negara dan otoritas, membangun kesadaran kolektif, dan mendorong pembentukan komunitas yang merawat lingkungan seperti yang kami ide -ide dalam komunitas kepolisian,” jelas KAKBP.

Program Komunitas Polisi sendiri adalah pendekatan strategis berbasis komunitas yang bertujuan memperkuat partisipasi warga dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkelanjutan, termasuk dalam masalah pelestarian alam.

Sebagai seorang fasilitator dalam kuliah umum ini, Monica Fany Megawati sebagai ketua pengamat kepolisian Korsabhara Baharkam Polri juga memberikan perspektif penting tentang peran generasi muda dalam konservasi.

“Keterlibatan mahasiswa hukum dalam kegiatan ini sangat strategis. Mereka bukan hanya calon penegak hukum, tetapi juga calon pemimpin perubahan. Dengan secara langsung memahami peran polisi hewan, kami berharap dapat menumbuhkan semangat advokasi lingkungan yang lebih kuat dan memiliki dampak luas di masyarakat,” kata Monica.

Selain paparan materi, kuliah publik ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif. Siswa terlihat antusias dalam dialog langsung dengan pembicara, membahas tantangan hukum dalam pelestarian hewan dan kehutanan di Indonesia, serta membahas strategi kolaboratif antara pejabat dan masyarakat dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan yang efektif.

Kegiatan ini adalah bagian nyata dari komitmen Universitas Trisakti dalam mengembangkan pendidikan hukum adaptif dan kontekstual, yang mampu menanggapi tantangan zaman, terutama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah -tengah kompleksitas hukum nasional dan global. (MA)