KabarJawa.com – Aktivitas belanja pemerintah daerah di Kabupaten Kulon Progo terus bergerak dinamis.

Sepanjang Oktober 2025, tercatat 680 transaksi telah dilakukan oleh 23 perangkat daerah melalui platform digital Pay On Pro.

Total nilai transaksi yang beredar di sistem mencapai Rp 16.387.700,00.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperinkop UKM) Kulon Progo, Iffah Mufidati mengungkapkan, capaian tersebut menunjukkan semakin meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam memanfaatkan teknologi dalam tata kelola keuangan daerah.

“Kami terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk disiplin melakukan transaksi melalui Pay On Pro. Transparansi dan efisiensi menjadi prioritas utama dalam pengelolaan belanja pemerintah,” tegas Iffah.

Mendorong Transformasi Digital dalam Belanja Pemerintah

Menurut Iffah, sistem Pay On Pro bukan sekedar alat pembayaran digital, namun juga bagian dari transformasi digital menuju pemerintahan yang akuntabel dan efisien.

Ditegaskannya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan upaya memperluas pasar bagi pelaku UMKM lokal.

“Setiap transaksi di Pay On Pro berdampak langsung terhadap perekonomian daerah. UMKM lokal mendapat peluang lebih besar untuk menjadi mitra pemerintah,” kata Iffah.

Dari 23 perangkat daerah yang melakukan transaksi, mayoritas tercatat berasal dari satuan kerja yang rutin melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa skala kecil.

Disperinkop UKM mencatat peningkatan partisipasi yang cukup signifikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Pemkab Kulon Progo menilai tren positif tersebut menjadi indikator adanya kesadaran baru di kalangan perangkat daerah akan pentingnya transparansi keuangan dan efisiensi belanja masyarakat.

Upaya Meningkatkan Akuntabilitas dan Keterbukaan

Iffah menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi kinerja transaksi secara berkala di setiap perangkat daerah.

Ia menargetkan seluruh instansi pemerintah di Kulon Progo bisa melakukan transaksi 100 persen melalui Pay On Pro sebelum akhir tahun 2025.

“Kami ingin seluruh aktivitas belanja pemerintah tercatat secara digital, terukur dan mudah diaudit. Ini bagian dari komitmen menuju pemerintahan yang bersih dan modern,” ujarnya.

Dengan semakin aktifnya transaksi melalui Pay On Pro, Pemkab Kulon Progo berharap ekosistem ekonomi digital di tingkat daerah semakin matang.

Selain meningkatkan kecepatan layanan, sistem ini juga menjadi jembatan bagi usaha kecil untuk naik kelas.

Langkah digitalisasi yang terus dikembangkan Disperinkop UKM Kulon Progo menekankan arah pengembangan ekonomi lokal berbasis inovasi dan transparansi.

Pihaknya tidak hanya ingin prosesnya cepat, tapi juga kepercayaan masyarakat yang kuat.

“Digitalisasi adalah kuncinya,” pungkas Iffah.