KabarJawa.com – Nama Ketua Aliansi Pemuda Muhammadiyah (AMM) belakangan menjadi sorotan di tengah hangatnya perbincangan soal komika papan atas, Pandji Pragiwaksono.

Pasalnya, kelompok ini dikabarkan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Pandji ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 7 Januari 2026.

Pelaporan tersebut dilatarbelakangi dugaan adanya penghasutan dan penodaan agama terkait materi stand up comedy dalam pertunjukan khusus bertajuk “Mens Rea”.

Namun, belakangan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan tanggapan bertolak belakang. PP Muhammadiyah dengan tegas menyatakan pemberitaan tersebut bukanlah sikap resmi organisasi.

Perbedaan sikap antara “pusat” dan “aliansi” ini menimbulkan keingintahuan masyarakat. Lantas, siapakah sosok yang memimpin Aliansi Muda Muhammadiyah? Berdasarkan informasi yang dikumpulkan KabarJawa.comberikut ulasannya.

Sosok Ketua Aliansi Muda Muhammadiyah

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi secara spesifik mengenai siapa Ketua Aliansi Muda Muhammadiyah (AMM).

Namun ada satu sosok yang belakangan disebut-sebut sebagai pemimpin kelompok tersebut, yakni Tumada. Namanya mencuat setelah dirinya dikabarkan membenarkan pemberitaan terhadap Pandji.

Lebih lanjut, ia juga dikabarkan membenarkan bahwa organisasi yang dipimpinnya memang merupakan unsur struktural yang terpisah dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Kemudian, menurut dia, pemberitaan AMM juga sudah melalui kajian.

Beda Sikap dengan PP Muhammadiyah

Di sisi lain, PP Muhammadiyah melalui Ketua MPKSDI Bachtiar Dwi Kurniawan baru-baru ini mengutarakan pandangan lain terkait polemik tersebut. Bachtiar menegaskan, laporan AMM bukanlah instruksi organisasi.

Dikatakannya, sebagai organisasi Islam besar yang berlandaskan dakwah amar makruf nahi munkar, Muhammadiyah mengedepankan prinsip kesusilaan masyarakat.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, pihaknya mengedepankan prinsip kesopanan masyarakat, hukum yang berkeadilan, dan menyelesaikan permasalahan secara bijaksana dan bijaksana.

Sekilas Mens Rea karya Pandji.

Sekadar informasi, Mens Rea merupakan tayangan spesial ke-10 yang dibawakan oleh komika kenamaan Tanah Air, Pandji Pragiwaksono.

Pementasan ini sebenarnya dipentaskan secara live di Indonesia Arena, GBK Jakarta, pada 30 Agustus 2025.

Namun gaungnya kembali meledak dan menjadi viral setelah rekaman penampilannya ditayangkan secara global di salah satu platform streaming berbayar sejak 27 Desember 2025.

Dikenal dengan gaya sindiran politik dan kritik sosial yang tajam, materi Pandji kali ini rupanya menuai pro dan kontra. Hal tersebut belakangan menjadi perbincangan publik, termasuk di media sosial.***

Viralterkini.id, Jakarta — Pengamat olahraga nasional Gatot Sulistiantoro Dewa Broto mendesak Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) segera menindaklanjuti rekomendasi Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang melarang penyelenggaraan kejuaraan olahraga internasional di Indonesia.

Gatot menilai permasalahan ini sangat serius dan bisa berdampak jangka panjang terhadap reputasi olahraga Indonesia di mata dunia.

Rekomendasi IOC itu dikeluarkan setelah pemerintah Indonesia membatalkan visa bagi atlet Israel yang dijadwalkan mengikuti Kejuaraan Senam Dunia 2025 di Jakarta.

Dalam keterangannya, IOC menegaskan larangan tersebut bisa dicabut jika Indonesia memberikan jaminan resmi terkait masuknya atlet dari negara mana pun tanpa diskriminasi.

“Kami meminta NOC Indonesia dan Federasi Senam Internasional (FIG) untuk datang dan membicarakan masalah ini secara langsung,” demikian bunyi keterangan resmi IOC.

Gatot mengatakan peringatan IOC bukan sekedar peringatan biasa, melainkan sinyal kuat bahwa posisi Indonesia di komunitas olahraga global sedang dipertaruhkan.

“Ini persoalan yang harus disikapi serius, jangan main-main,” kata mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Kamis (23/10/2025).

Ia memperkirakan IOC telah memantau situasi Indonesia sejak pembatalan Piala Dunia U-20 tahun lalu akibat penolakan kehadiran tim Israel.

“Waktu itu kampanye penyelenggaraan Piala Dunia U-20 luar biasa, tapi batal. Sekarang IOC sepertinya melihat pola yang sama,” kata Gatot.

Menurutnya, jika permasalahan ini tidak segera diatasi, dampaknya bisa meluas hingga mempengaruhi peluang Indonesia menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional di masa depan.

Intinya jelas: ini masalah yang sangat serius dan bisa merusak kredibilitas kita, kata Gatot.

Dia menilai tanggung jawab utama menyikapi rekomendasi IOC berada di tangan Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari.

Karena ini berkaitan langsung dengan IOC, maka NOC Indonesia harus segera memberikan klarifikasi dan solusi, ujarnya.

Gatot lantas menyinggung pengalaman serupa saat Indonesia mendapat sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA) pada 2021-2022.

Saat itu, Organisasi Anti Doping Indonesia (IADO) dinilai tidak mematuhi aturan pengiriman sampel tes doping.

Akibatnya, Indonesia dilarang mengibarkan bendera Merah Putih pada ajang olahraga internasional selain Olimpiade dan Paralimpiade, serta kehilangan hak menjadi tuan rumah sejumlah kejuaraan dunia.

“Situasi saat itu seperti mimpi buruk,” kenang Gatot yang kini menjabat Ketua Umum IADO. Namun, masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu beberapa bulan berkat kemampuan lobi Raja Sapta Oktohari di forum internasional.

Untuk itu, Gatot menyampaikan keyakinannya Menpora Erick Thohir dan Raja Sapta Oktohari mampu mengatasi persoalan rekomendasi IOC ini dengan pendekatan diplomatis dan koordinasi lintas lembaga.

Saya yakin keduanya memiliki kemampuan dan jaringan internasional yang cukup kuat untuk memperbaiki situasi ini, ujarnya.

Ia menegaskan, penyelesaian tersebut harus segera dilakukan karena dampaknya tidak hanya pada satu cabang olahraga saja, tapi juga rencana jangka panjang bagi perkembangan olahraga Indonesia.

“Jika masalah ini berlarut-larut, jadwal dan rencana kami untuk mengikuti berbagai acara bisa terganggu,” imbuhnya.

Gatot juga meminta Menpora Erick Thohir dan NOC Indonesia memberikan penjelasan terbuka kepada publik dan dunia internasional terkait posisi Indonesia.

Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip netralitas dan keterbukaan dalam olahraga global.

“Kita harus memberikan jaminan bahwa seluruh atlet dari negara mana pun bisa bertanding di Indonesia tanpa hambatan politik,” ujarnya.

“Secara global, isu ini sangat politis. Oleh karena itu, komunikasi harus hati-hati namun tegas agar Indonesia tidak kehilangan kepercayaan dunia olahraga.”

Gatot menutup pernyataannya dengan mengingatkan pentingnya diplomasi olahraga yang elegan dan strategis.

“Ini menjadi ujian bagi kita semua. Jika bisa diselesaikan dengan baik, Indonesia justru akan menunjukkan kedewasaan dalam menangani isu-isu sensitif di tingkat internasional,” ujarnya.

Oleh karena itu, langkah cepat NOC Indonesia bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjadi kunci untuk memastikan Indonesia tetap dipercaya menjadi bagian penting komunitas olahraga dunia.

viralterkini.id, Medan – Muhammad Fadli yang merupakan Camat Perintis Medan Timur menjadi sorotan setelah video viralnya mengakibatkan dirinya masuk ke dalam parit karena didorong warga.

Kejadian ini bermula saat kepala desa dan jajarannya membongkar polisi tidur dari ban bekas dan paku yang menonjol di Jalan Madupuro. Aksi pembongkaran ini dilakukan berdasarkan laporan warga yang disampaikan oleh Ketua Lingkungan I. Adi yang tidak senang melihat Fadli membongkar polisi tidur dan akhirnya terlibat perkelahian.

Dalam video yang dilihat, Senin (13/10/2025), Fadli yang mengenakan pakaian dinas didekati Adi yang sedang memprotes pembongkaran speed bump dari ban bekas. Terjadi adu mulut, dan kami terlihat menarik-narik ban bekas. Adi yang tak senang dengan kejadian tersebut lalu mendorong Fadli hingga akhirnya terjatuh dan masuk ke dalam selokan. Akibat kejadian tersebut, Fadli mengalami pembengkakan di tangannya.

Menanggapi hal tersebut, M. Ichsan Malik Silalahi yang merupakan Sekretaris Jenderal DPP LSM Gempur pun angkat bicara. Menurut Ichsan yang kami temui di Kantor DPRD Kota Medan, banyak keluhan masyarakat terkait polisi tidur dan pihak berwenang setempat sudah mengkajinya namun belum ada tindakan.

“Banyak keluhan yang kami terima dari masyarakat dan pengguna jalan terkait adanya polisi tidur di jalan yang tidak seharusnya digunakan untuk keperluan pribadi, mengabaikan pengguna jalan lain termasuk di Jl. Perkasa, namun belum ada tindakan tegas dari aparat setempat maupun kecamatan. kata Ichsan.

Ichsan berharap LSM Gempur dapat menjadi jembatan dan wadah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan yang segera diteruskan dan ditindaklanjuti oleh aparat pemerintah setempat serta dapat menjalin kerjasama yang baik demi kepentingan masyarakat. (bn)