KabarJawa.com— Di tengah keresahan sosial yang kerap mengguncang berbagai daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menegaskan jati dirinya sebagai benteng perdamaian, kerukunan, dan toleransi.

Berbagai elemen masyarakat di tanah Mataram terus bergerak aktif menjaga keutuhan sosial dan mempertebal semangat kebersamaan, agar Jogja tetap menjadi rumah damai bagi semua.

Suasana di Kantor Sekretariat DPD RI DIY, Senin (20/10), terasa hangat. Dalam Forum Group Discussion bertajuk Merajut Kohesi Sosial untuk Jogja yang Damai, para tokoh berkumpul untuk menekankan satu tekad: Jogja harus tetap damai, apapun tantangannya.

Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyampaikan pandangannya dengan antusias.

Ia menilai masyarakat Jogja memiliki kekuatan luar biasa dalam menjaga ketenangan sosial di tengah dinamika nasional.

“Di Jogja, menurut saya masyarakatnya luar biasa. Karena yang terpenting dalam krisis bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana kita menyikapinya. Dan ternyata gerakan masyarakat Jogja luar biasa, baik dalam menjaga desa maupun melindungi warganya,” tegas GKR Hemas.

Diakuinya, meski gejolak nasional mulai terasa, masyarakat DIY mampu menahan diri dan menjaga keseimbangan. Semangat gotong royong, kepedulian sosial dan rasa memiliki terhadap daerah menjadi kunci utama ketahanan sosial Jogja.

Jogja, Cermin Indonesia Damai

Dalam forum tersebut GKR Hemas menekankan sebuah pandangan penting: Jogja bukan hanya milik masyarakat Jogja saja. Kota budaya ini telah menjadi miniatur Indonesia, tempat semua suku, agama, dan budaya bertemu secara harmonis.

“Jogja sudah menjadi milik seluruh Indonesia. Jogja bisa menjadi barometer Indonesia. Kalau Jogja aman, Indonesia juga aman,” ujarnya.

GKR Hemas berharap semua pihak, baik pemerintah, tokoh masyarakat, maupun masyarakat awam, terus menjaga peran aktifnya dalam menjaga perdamaian.

Ia menekankan pentingnya melestarikan budaya dan adat istiadat setempat sebagai benteng moral dan sosial masyarakat Jogja.

“Yang perlu kita jaga adalah budaya dan adat istiadat yang masih hidup di Jogja. Untuk menjaga perdamaian, kita butuh budaya. Indonesia sedang kritis dalam kehilangan tradisi, sehingga gangguan sekecil apa pun bisa langsung berakibat frontal,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Tamanmartani Gandang Hardjanata yang menegaskan filosofi hamemayu hayuning Bawana menjaga keindahan dan keseimbangan dunia sudah menjadi jiwa masyarakat DIY.

“Berbicara perdamaian di DIY tentunya tidak lepas dari filosofi hamemayu hayuning Bawana. Di tingkat kecamatan, filosofi tersebut kami implementasikan melalui kebijakan reformasi kecamatan,” ujarnya.

Gandang menjelaskan, reformasi kecamatan memiliki dua pilar utama, yaitu reformasi birokrasi kecamatan dan reformasi pemberdayaan masyarakat.

Jaga Warga, Jaga Jogja

Melalui kedua arah tersebut, masyarakat tidak lagi sekedar menjadi objek pembangunan, namun menjadi subjek yang berdaya dan mampu menjaga lingkungannya sendiri.

Ia menyoroti, program Perlindungan Warga Negara kini menjadi tulang punggung jaminan sosial di setiap kecamatan di DIY.

Merawat warga bukan hanya soal keamanan saja, namun yang penting adalah ketentraman dan keharmonisan yang harus dijaga di tingkat kelurahan dan dusun.

“Dan tentunya hal ini tidak bisa kita wujudkan tanpa peran aktif masyarakat,” tambah Gandang.

Program ini, kata dia, merupakan wujud nyata kolaborasi masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan Jogja yang damai.

Setiap warga negara berperan sebagai penjaga kerukunan, saling menegur, saling membantu, dan menjaga lingkungan hidup dari potensi konflik sosial.

Dalam kesempatan yang sama, turut hadir Ketua Sekretariat Khusus DIY Widihasto Wasana Putra, serta Sekretaris Pawiyatan Pamong Fajar Sujarwo.

Mereka menekankan pentingnya strategi sosial yang berbasis nilai-nilai khusus untuk memperkuat fondasi sosial Jogja.

Fajar menjelaskan tiga strategi utama Pawiatan Pamong dalam menjaga perdamaian di Jogja yaitu Renaissance, Restorasi dan Reverse Flow.

• Renaisans menandai kebangkitan nilai-nilai budaya luhur yang selama ini terlupakan.
• Restorasi mengajak masyarakat untuk kembali pada semangat gotong royong dan kearifan lokal.
• Reverse Flow mendorong masyarakat untuk melawan arus negatif modernitas yang dapat mengikis nilai-nilai sosial.

“Ketiga strategi ini kita terapkan agar masyarakat tidak kehilangan akar budayanya. Tanpa akar kita mudah terguncang. Dengan akar yang kuat kita bisa tumbuh dalam keberagaman,” kata Fajar.

Dari forum tersebut, ada satu pesan besar yang bergema: menjaga kedamaian Jogja bukan tanggung jawab satu pihak saja. Semua pihak harus terlibat, baik pemerintah, pejabat, tokoh adat, pemuda, akademisi, hingga masyarakat biasa.

Jogja bukan hanya tempat lahirnya kebudayaan, tapi juga laboratorium sosial tempat toleransi diuji dan keharmonisan dipraktikkan setiap hari.

Ketika seluruh elemen bersatu untuk menjaga keharmonisan, maka Jogja tidak hanya istimewa secara nama, namun juga istimewa dalam sikap, tindakan, dan semangat.

“Jogja harus tetap menjadi rumah bagi semua orang. Jogja harus terus menjadi sumber inspirasi bagi Indonesia,” pungkas GKR Hemas. (ef linangkung)