Viralterkini.id – Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2018–2024, Nicke Widyawati, menghadiri sidang dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk olahan di lingkungan PT Pertamina (Persero), subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.

Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Nicke sebagai saksi dalam persidangan hari ini. Ia tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengenakan kemeja bergaris putih hitam dan jilbab hitam.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan, jaksa memanggil sembilan orang saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan kasus tersebut. Selain Nicke, saksi-saksi yang dijadwalkan hadir antara lain:

1. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2016–2019, Ignasius Jonan
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2016–2019, Arcandra Tahar
3. Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019–2024 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
4. Senior Manager Management Reporting PT Refinery Pertamina Internasional, Luvita Yuni
5. Rayendra
6. UFO Budianto
7. Prima Panggabean
8. Rusdi Rahmani

Hingga berita ini ditulis, saksi lain seperti Basuki Tjahaja Purnama, Ignasius Jonan, dan Arcandra Tahar belum terlihat hadir di ruang sidang.

Dalam kasus ini, penyidik ​​menetapkan 18 orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari jajaran direksi, pejabat strategis di Pertamina dan subholding, hingga pihak swasta. Nama yang masuk dalam daftar tersangka salah satunya adalah Mohammad Riza Chalid, termasuk putranya, Muhammad Kerry Adrianto Riza.

Ke-18 tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk olahan Pertamina periode 2018–2023 tersebut antara lain:

1. Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga)
2. Sani Dinar Saifuddin (Direktur Bahan Baku & Optimalisasi Produk Kilang Internasional Pertamina)
3. Yoki Firnandi (Direktur Utama Pertamina International Shipping)
4. Agus Purwono (VP Feedstock Management Kilang Internasional Pertamina)
5. Maya Kusmaya (Direktur Pusat Pemasaran & Niaga, Pertamina Patra Niaga)
6. Edward Corne (VP Trading Operations Pertamina Patra Niaga)
7. Muhammad Kerry Adrianto Riza (Pemilik Manfaat PT Navigator Khatulistiwa)
8. Dimas Werhaspati (Komisaris PT Jenggala Maritim)
9. Gading Ramadhan Joedo (Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak)
10. Alfian Nasution (VP Supply & Distribution Pertamina 2011–2015)
11. Hanung Budya Yuktyanta (Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina)
12. Toto Nugroho (VP Rantai Pasokan Terintegrasi)
13. Dwi Sudarsono (VP Crude & Trading Pertamina)
14. Arief Sukmara (Direktur Gas Petrokimia Pertamina International Shipping)
15. Hasto Wibowo (VP Integrated Supply Chain 2019–2020)
16. Martin Haendra Nata (PT Trafigura)
17. Indra Putra Harsono (PT Mahameru Kencana Abadi)
18. Muhammad Riza Chalid (Pemilik Manfaat PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak)

Kasus ini merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di bidang energi yang saat ini disidangkan, mengingat luasnya jaringan pelaku dan jangka waktu tindak pidana yang disangkakan berlangsung selama lima tahun. (**)

Viralterkini.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan di wilayah Medan. Kedua tersangka berasal dari unsur ASN dan merupakan wiraswasta.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu membeberkan identitas kedua tersangka. Mereka adalah Eddy Kurniawan Winarto (EKW) dan Muhlis Hanggani Capah (MHC).

EKW berprofesi sebagai pengusaha yang diduga terlibat aliran suap proyek tersebut. Sedangkan MHC merupakan ASN di Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan.

MHC menjabat sebagai PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan periode 2021 hingga Mei 2024. KPK menduga peran mereka terkait langsung dengan proses pengaturan proyek perkeretaapian.

Para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025 di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan Negara Kelas I Jakarta Timur, kata Asep. Pernyataan tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK.

Asep menjelaskan, kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan di wilayah Semarang. Temuan ini kemudian berkembang dan mengungkap keterlibatan proyek lain di berbagai daerah.

“Proyek jalur kereta api ini bermula dari OTT yang kami lakukan di Semarang,” kata Asep. Ditegaskannya, proyek tersebut tersebar di Semarang, Solo, Jawa Barat, dan Medan.

Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan total 16 orang tersangka dalam kasus korupsi proyek kereta api DJKA API. Daftar tersebut mencakup pemberi dan penerima dugaan skema suap.

Dari pihak penyedia, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari direksi berbagai perusahaan yang diduga menyuap pejabat DJKA.

Nama-nama tersebut adalah DIN, MUH, YOS, PAR, AD, dan ZF. Semuanya diduga memberi suap untuk memenangkan paket proyek kereta api.

Dari pihak penerima, KPK menetapkan sepuluh tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat DJKA dan anggota Satgas Pengadaan.

Nama-nama penerima suap antara lain HNO, BEN, PTU, AFF, FAD, dan SYN. Selain itu, ada BP, H, EP, dan RS yang ditetapkan sebagai tersangka dari unsur Satgas Pengadaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan proses penahanan akan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Badan antirasuah itu menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan kasus korupsi proyek kereta api ini bagi semua pihak yang terlibat. (ibu)

Viralterkini.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid sebagai tersangka dugaan suap proyek jalan dan jembatan pada Dinas PKPP PUPR Provinsi Riau.

Langkah ini diambil setelah lembaga antirasuah mendapat bukti kuat keterlibatan gubernur.

Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR PKPP Riau Muhammad Arief Setiawan dan Staf Ahli Gubernur Dani M. Nursalam.

Ketiganya diduga terlibat dalam praktik pungutan liar yang dikenal dengan sebutan “kuota preman” dari proyek infrastruktur senilai ratusan miliar rupiah. KPK menilai praktik tersebut dilakukan secara sistematis dengan pembagian peran yang jelas.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, informasi awal masyarakat menjadi titik awal pengusutan kasus ini.

Informasi awal dari masyarakat menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemprov Riau, ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Dari hasil pemeriksaan, Abdul Wahid diduga menerima Rp4,05 miliar dari total komitmen fee Rp7 miliar. Uang tersebut disebut berasal dari sejumlah proyek perbaikan jalan dan pembangunan jembatan di beberapa wilayah di Riau.

Cara pungutan ini disebut-sebut sebagai “kuota preman” untuk menutupi praktik korupsi. Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap istilah itu digunakan untuk menyamarkan pembayaran dari kontraktor ke pemerintah daerah.

Menurut Johanis, skema suap tersebut dibahas dalam rapat tertutup di Pekanbaru pada Mei 2025. Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Dinas PKPP PUPR dan enam Kepala UPT wilayah I hingga VI.

Dari pertemuan itu disepakati akan ada deposit sebesar 5 persen dari total proyek yang nilainya akan meningkat tajam. Proyek yang semula bernilai Rp71,6 miliar itu meningkat menjadi Rp177,4 miliar dengan komitmen fee sekitar Rp7 miliar untuk gubernur.

Permintaan biaya tersebut disampaikan langsung oleh Muhammad Arief Setiawan kepada pihak kontraktor. “Biayanya disebut ‘kuota preman’, istilah yang digunakan untuk menyamarkan permintaan uang dari proyek tersebut,” kata Johanis.

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat setidaknya ada tiga kali penyerahan uang kepada Abdul Wahid. Setoran pertama dilakukan pada Juni 2025 senilai Rp1,6 miliar yang terdiri dari Rp1 miliar diterima melalui tenaga ahli gubernur dan Rp600 juta dari Kepala Dinas PKPP PUPR.

Penyetoran selanjutnya dilakukan pada Agustus 2025 dengan pola serupa. Total uang yang diterima Abdul Wahid hingga penyidikan berlangsung mencapai Rp4,05 miliar.

Setelah menjalani pemeriksaan intensif sejak Selasa malam, Abdul Wahid resmi ditahan. Dia keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 20.45 WIB dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

Johanis menegaskan, penetapan tersangka ini bukanlah akhir dari penyidikan. Kasus ini tidak berhenti sampai di sini. KPK akan menelusuri seluruh pihak yang menikmati aliran dana ‘kuota preman’ itu, tegasnya.

VIRALTERKINI.ID, Jakarta – Akhirnya, Kantor Kejaksaan Agung (lalu) menetapkan bahwa mantan Menteri Pendidikan, Budaya, Penelitian, dan Teknologi, Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang diduga pengadaan laptop Chromebook sore ini, Kamis (4/9/2025).

Sebelumnya, Nadiem telah diperiksa dua kali dalam kasus korupsi laptop Chromebook yang dibeli. Nadiem diperiksa untuk pertama kalinya Senin lalu (6/23), yang berlangsung sekitar 12 jam. Kemudian, Nadiem kembali diperiksa pada hari Selasa (7/15) selama sekitar 9 jam.

Hari ini adalah pemeriksaan ketiga Nadiem. Nadiem juga telah dicegah di luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 19 Juni 2025.

Nadiem sebelumnya dikenal sebagai salah satu pendiri aplikasi Gojek. Dia mendirikan layanan taksi sepeda motor online bersama dengan Kevin Aluwi dan Machaelangelo Moran pada 2010.

Setelah cukup sukses dengan Gojek, Nadiem melanjutkan karirnya sebagai menteri di kabinet Indonesia yang dibentuk oleh Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin pada 2019.

Ketika ia pertama kali terpilih sebagai Menteri Nadiem melaporkan aset senilai Rp 1,23 triliun dengan hutang Rp 185,36 ​​miliar. Komponen aset terbesar adalah sekuritas dengan nilai Rp 1,25 triliun.

Pada tahun 2022, Nadiem melaporkan lonjakan aset menjadi Rp 4,87 triliun dengan hutang Rp 790,76 miliar. Lonjakan aset disebabkan oleh sekuritas yang melesat ke Rp 5,66 triliun.

Nadiem Securities Surge bersama dengan IPO Pt Goto Gojek Tokopedia di Bursa Efek Indonesia. Dalam prospektus IPO GOTO, Nadiem dicatat sebagai pemilik 522.053.000 (20,5%).

Sementara itu, di LHKPN terakhir, 31 Oktober 2024, properti Nadiem menyusut menjadi Rp 600,64 miliar, setelah mengurangi utang Rp 466,23 miliar. Ini sejalan dengan sekuritas yang ia miliki secara signifikan hingga Rp 926,09 miliar.

Di LHKPN, Nadiem dicatat memiliki tujuh properti dengan nilai Rp 57,79 miliar. Lalu ada dua alat transportasi dan mesin senilai Rp 2,25 miliar. (MA)

KABARJAWA – Polisi akhirnya menetapkan Takbirdha Tsalasiwi Wartyana sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap kurir makanan Shopeefood.

Takbirdha, yang bekerja setiap hari di sektor pengiriman, mengadakan tindakan kekerasan pada hari Jumat, 5 Juli 2025 di Bantulan Hamlet, Sidoarum Village, ketika Godean, Sleman Regency.

Video yang merekam detik -detik penganiayaan adalah viral di media sosial sejak Sabtu pagi. Video itu menunjukkan Takbirdha membentak dan menabrak pengemudi toko toko yang mengirimkan pesanan minuman ke rumahnya.

Kepala Unit Investigasi Kriminal Polisi Sleman, AKP Agha Ari Septyan, memastikan penentuan status tersangka. Polisi memeriksa Takbirdha setelah menerima laporan penganiayaan dari pengemudi toko toko.

“Kami telah menunjuk Takbirdha sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan ini,” kata AKP Agha Minggu, 6 Juli 2025.

Polisi segera menahan Takbirdha setelah proses pemeriksaan selesai. AKP Agha menekankan bahwa polisi mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kekerasan.

“Kami telah menangkap tersangka penganiayaan kepada pengemudi toko toko,” katanya.

Dua kurir menjadi tersangka dalam kerusuhan

Polisi juga menamai dua kurir makanan toko sebagai tersangka dalam penghancuran patroli polisi Godean.

Pengemudi online Misa mengamuk pada Jumat malam hingga Sabtu pagi sebagai bentuk protes terhadap tindakan Takbirdha. Mereka pergi ke rumah Takbirdha dan menuntut permintaan maaf.

AKP Agha mengatakan kerusuhan itu menyebabkan kerusakan pada fasilitas rumah Takbirdha. Massa merusak kamera CCTV dan unit pendingin udara (AC) di rumah. Massa bahkan merusak mobil patroli yang dimiliki oleh kantor polisi Godean yang berjaga -jaga di lokasi.

“Untuk kasus penghancuran mobil patroli, kami telah menyebutkan dua tersangka,” kata AKP Agha.

Dia menegaskan bahwa penyelidik masih mengeksplorasi kasus ini dan tidak mengesampingkan kemungkinan tersangka baru.

“Investigasi masih dikembangkan,” katanya.