VIRALTERKINI.ID, Jakarta – Kepala Kepolisian Nasional Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan dan menyerahkan posisi (SertiJab) sejumlah pejabat polisi nasional yang tinggi, Selasa (8/19/2025). Mutasi posisi ini bertujuan untuk menyegarkan organisasi serta mengoptimalkan kinerja polisi nasional dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Dalam upacara yang berlangsung di markas Kepolisian Nasional, Komjen Pol Drs. Wahyu Widada, M.Phil. Secara resmi ditunjuk sebagai inspektur pengawasan umum (Irwasum) dari polisi nasional. Selain itu, Inspektur Jenderal Polisi Adi Deriyan Jayamarta, Sik juga ditunjuk sebagai Kepala Polisi Regional Sulawesi Barat.

Sementara itu, sejumlah pejabat kepolisian nasional yang tinggi melaksanakan penyerahan posisi. Komjen Pol Wahyu Widada yang sebelumnya menjabat sebagai Kabareskrim, sekarang digantikan oleh Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Sc., yang sebelumnya menjabat sebagai Kabaintelkam Polri. Posisi Kabaintelkam kemudian dipercayakan kepada Komjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, Sik, M.Sc., MM, yang sebelumnya menjabat sebagai Astamaops dari Kepala Polisi Nasional.

Posisi Astamaops dari Kepala Kepolisian Nasional sekarang ditempati oleh Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Sc., yang sebelumnya menjabat sebagai Kabaharangkam Polri. Untuk posisi Kabaharkam Polri diisi oleh Inspektur Jenderal Polisi Karyoto, Sik, yang sebelumnya adalah Kepala Polisi Metro Jaya. Posisi Kapolda Metro Jaya kemudian digantikan oleh Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Seheri, Sik, M.Sc.

Selain itu, posisi Kadivhubinter Polri juga mengalami perubahan. Irjen Pol Dr. Krishna Murti, Sik, M.Sc. Digantikan oleh Brigadir Jenderal Amur Chandra Juli Buana, SH, Perubahan MH juga terjadi di sejumlah Kapolda di daerah tersebut, termasuk Kepala Polisi Regional Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, Banten, dan Aceh.

• Kepala Polisi Regional Kaltara: Dari Inspektur Jenderal Polisi Hary Sudwijanto ke Brigadir Jenderal Djati Wiyoto Tentanghy, Sik
• Kepala Polisi Regional Gorontalo: Dari Inspektur Jenderal Polisi R. Eko Wahyu Prasetyo, SH hingga Inspektur Jenderal Polisi Drs. Widodo, Sh, MH
• Kepala Polisi Maluku: Dari Inspektur Jenderal Polisi Eddy Sumitro Tambunan, M.Sc. Kepada Inspektur Jenderal Polisi Prof. Dr. Dadang Hartanto, Sik, Sh, M.Sc.
• Kepala Polisi Banten: Dari Inspektur Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Sik, SH, M.Sc. Kepada Brigadir Jenderal Hengki, Sik, MH
• Kepala Polisi Regional Aceh: Dari Inspektur Jenderal Polisi Dr. Achmad Kartiko, Sik, MH ke Brigadir Jenderal Drs. Marzuki Ali Basyah, MM

Dalam sejarah Kepolisian Nasional, Markas Besar Kepolisian Nasional juga mengalami transisi dari Brigadir Jenderal Dr. Idodo Simangunsong, SE, Sik, MM ke Kombes Pol Bagas UJ Nugroho, Sik

Divisi Hubungan Masyarakat Karo Penmas dari Kepolisian Nasional, Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko, Sik, menekankan bahwa rotasi dan mutasi dalam tubuh Kepolisian Nasional adalah bagian dari dinamika organisasi untuk meningkatkan kinerja.

“Mutasi posisi ini adalah hal yang wajar dalam Organisasi Kepolisian Nasional. Tujuannya adalah untuk menyegarkan, meningkatkan kinerja, serta menyesuaikan kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin beragam,” kata Brigadir Jenderal Trunoyudo.

Dia juga menambahkan, dengan rotasi ini diharapkan bahwa setiap pejabat baru dapat segera menyesuaikan dan melanjutkan program kerja yang ada, dan membawa layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Kabarjawa – Kasus orang -orang dengan gangguan mental (ODGJ) di Kabupaten Gununcidul mencatat angka yang mengkhawatirkan dan termasuk yang tertinggi di Indonesia.

Menanggapi situasi ini, Indonesia Private Industries (IPI) bersama dengan konsultasi kovalen dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengadakan pelatihan kesehatan mental selama tujuh hari, mulai 11 hingga 17 Juni 2025, yang melibatkan berbagai partai silang -sektoral.

Masalah kesehatan mental dalam perkembangan regional

Pelatihan yang berlangsung di BPR BDG Bank Hall secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, pada hari Rabu (11/6/2025).

Dalam sambutannya, Joko mengatakan bahwa masalah kesehatan mental harus mendapatkan tempat dalam prioritas pembangunan daerah.

“Dalam dunia tekanan yang semakin kompleks dan penuh, kebijakan yang termasuk terhadap masalah psikologis menjadi sangat mendesak. Kesehatan mental adalah hak dasar warga negara dan harus menjadi bagian integral dari pembangunan regional.”

Pelatihan Kesehatan Mental

Hari pertama pelatihan dimulai dengan sesi advokasi yang menargetkan pembuat keputusan dalam ruang lingkup pemerintah dan lembaga publik.

Tujuan utama dari sesi ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental dalam perencanaan dan kebijakan publik.

IPI berharap bahwa sesi ini dapat mendorong kelahiran peraturan yang mendukung kelompok rentan, terutama mereka yang mengalami gangguan kejiwaan dan sering mengalami stigma sosial.

Direktur IPI, M. Fitriansyah, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan kelanjutan dari Diskusi Meja Bundar (RTD) yang diadakan pada bulan Februari 2025.

Di forum tersebut, para pemangku kepentingan menemukan bahwa tingkat bunuh diri dan jumlah ODGJ di Gunungkidul tinggi, bahkan melebihi rata -rata nasional.

“Kami merancang pelatihan ini sebagai program pengembangan kapasitas dan bagian dari gerakan untuk memperluas akses ke layanan kesehatan mental yang inklusif. Kesehatan mental tidak hanya masalah medis, tetapi juga menyangkut hak untuk hidup yang tepat dan martabat manusia,” katanya.

Selama tujuh hari pelatihan, peserta dari berbagai lingkaran akan menerima materi komprehensif. Topik ini mencakup hal -hal berikut.

• Kesehatan Mental Dasar (Kesehatan Mental 101)
• First First First Aid (PFA)
• Keterampilan konseling dasar
• Model komunikasi berbasis crep (rencana-rencana-renungan-renungan)

Fitria mengatakan bahwa pelatihan ini menargetkan petugas kesehatan, guru, sukarelawan, kader, BPBD, Damkar, polres, layanan sosial, P3A, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga terapi autisme. Dia mengatakan dia ingin memastikan bahwa pelatihan ini mencapai silang -sektor.

“Karena tantangan kesehatan mental tidak dapat diselesaikan hanya oleh tenaga medis,” Fitria menjelaskan.

IPI menghadirkan fasilitator nasional dan internasional untuk memastikan pelatihan memiliki standar global tetapi tetap kontekstual. Beberapa nama yang terlibat meliputi: Raheli Kremnizer (Kovalen Konsultasi – Australia), Edward Andriyanto Sutardhio (Praktisi Psikologi), Rahajeng Ika, Wulan Ayu Ramadhani, dan Angga Muhammad Ridwan.

“Kolaborasi ini penting sehingga pendekatan yang digunakan tetap relevan dengan kondisi di lapangan,” tambah Fitria. (EF Linangkung)