KabarJawa.com– Puluhan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kabupaten Kulon Progo hingga akhir Desember 2025 masih belum berpenghuni.

Kondisi ini mencerminkan ironi di tengah meningkatnya kebutuhan terhadap hunian layak, sekaligus membuka peluang besar bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan hunian yang aman, nyaman, dan terjangkau.

UPTD Rusunawa di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulon Progo resmi menyerahkan data terkini ketersediaan rumah susun sebagai bentuk transparansi pelayanan publik.

Pemerintah daerah secara aktif mendorong masyarakat yang memenuhi syarat untuk segera memanfaatkan fasilitas hunian yang telah disiapkan.

Puluhan Unit Rusunawa di Kulon Progo Masih Tersedia

Kepala DPUPKP Cipta Karya Kabupaten Kulon Progo Zahram Azzurawan menjelaskan, Rusunawa Tuksono masih memiliki cukup banyak unit yang belum terisi. Berdasarkan data per Desember 2025, Rusunawa Tuksono memiliki total 66 unit hunian.

Dari jumlah tersebut, 42 unit sudah ditempati warga, sedangkan 26 unit lainnya masih kosong dan siap ditempati. Angka tersebut menunjukkan hampir separuh lantai hunian masih menunggu kedatangan penghuni baru.

“Rusunawa Tuksono berdiri sebagai solusi perumahan vertikal yang strategis, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak dengan biaya sewa terjangkau dan pengelolaan langsung oleh pemerintah setempat,” ujarnya.

Kondisi yang lebih parah terjadi di Rusunawa Triharjo. Komplek perumahan ini terbagi menjadi dua blok besar yaitu Blok A dan Blok B dengan kapasitas yang relatif besar.

Di Blok A, manajemen mencatat total ada 99 unit hunian. Namun yang terisi hanya 38 unit, sedangkan 61 unit lainnya masih kosong.

Situasi serupa juga terjadi di Blok B. Dari total 99 unit, hanya 33 unit yang terisi, sedangkan 66 unit masih kosong.

Secara keseluruhan Rusunawa Triharjo mempunyai potensi besar sebagai pusat hunian vertikal masyarakat. Ratusan unit kosong ini merupakan peluang nyata bagi masyarakat Kulon Progo yang ingin hidup tertib dengan fasilitas dasar yang memadai.

Undangan Pemerintah Kabupaten

Melihat masih banyak unit yang kosong, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo mengajak masyarakat yang memenuhi kriteria untuk segera mendaftar.

Pemerintah daerah menegaskan, rumah susun merupakan solusi perumahan jangka menengah yang aman, nyaman, dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pengelola juga memastikan proses pendaftarannya transparan dan mudah. Masyarakat dapat memperoleh informasi lengkap mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran dan ketersediaan unit secara langsung melalui UPTD Rusunawa.

Selain menyediakan perumahan, UPTD Rusunawa DPUPKP Kabupaten Kulon Progo juga menyediakan layanan sedot tinja atau toilet bagi masyarakat umum.

Pelayanan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga sanitasi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pihak pengelola menetapkan tarif layanan penyedotan dengan kapasitas maksimal 4 meter kubik sebagai berikut: Rumah tangga MBR: Rp 250.000, Rumah tangga non-MBR: Rp 425.000, Usaha komersial seperti pabrik dan hotel: Rp 575.000

“Pemerintah dan Instansi Sosial: Rp 375.000,” ujarnya.

Berakhirnya tahun 2025, UPTD Rusunawa DPUPKP Kabupaten Kulon Progo mengucapkan Selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh masyarakat.

Pemerintah daerah berharap tahun baru membawa kesehatan, kesejahteraan dan keberkahan bagi warga Kulon Progo.

Dengan semangat baru, optimisme dan sinergi kolektif, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang ada guna mewujudkan Kulon Progo yang semakin maju, tertib dan sejahtera. (ef linangkung)