Viralterkini.ID, Jakarta-Memasuki akhir Juni 2025, distribusi bantuan sosial dari pemerintah dalam bentuk Program Harapan Keluarga (PKH) dan fase kedua bantuan makanan non-tunai (BPNT) masih bergulir.

Proses pencairan telah dimulai sejak akhir Mei dan ditargetkan untuk sepenuhnya selesai bulan ini. Warga yang merasa memenuhi syarat disarankan untuk segera memeriksa status penerimaan bantuan sosial melalui situs web resmi Kementerian Sosial.
PKH dan BPNT masih dicairkan pada Juni 2025

Kementerian Sosial Indonesia menetapkan bahwa distribusi Urusan Sosial 2025 dibagi menjadi empat tahap, masing -masing berjalan untuk seperempat.

Fase kedua meliputi periode April-Juni 2025 dan pada akhir bulan ini. Dikutip dari Antara, penerima telah menerima dana sejak 28 Mei, tetapi beberapa daerah baru mulai mencairkan bantuan pada pertengahan Juni.

Program ini menargetkan keluarga yang kurang mampu dan bertujuan untuk mendukung kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan nutrisi. Dana diberikan melalui dua skema utama:

PKH: Bantuan tunai berdasarkan komponen keluarga (wanita hamil, anak -anak sekolah, orang tua, cacat).
BPNT: Bantuan senilai Rp600.000 per keluarga penerima (KPM) untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok. (MA)

Jumlah PKH dan BPNT Social Association 2025

Berikut ini adalah jumlah yang dapat diterima per komponen keluarga pada kuartal ini:
Wanita hamil/postpartum: RP. 750.000
Anak Usia Dini (0-6 tahun): IDR 750.000
Anak -anak sekolah dasar: RP.225.000
Anak SMP: IDR 375.000
Anak -anak sekolah menengah: IDR 500.000
Lansia ≥60 tahun / kecacatan berat: IDR 600.000
BPNT: IDR 600.000 per keluarga untuk periode April-Juni

Cara Memeriksa Status Penerima Bantuan Sosial pada Juni 2025

Untuk mengetahui apakah Anda penerima PKH atau BPNT, ikuti langkah -langkah berikut:
Kunjungi situs: https://cekbansos.kemensos.go.id
Pilih Area Domisili: Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik, dan Desa
Masukkan nama lengkap Anda sesuai dengan KTP
Ketik kode captcha
Klik tombol “Temukan Data”

Status akan ditampilkan, lengkap dengan jenis bantuan dan periode distribusi

Dana bantuan sosial didistribusikan melalui:

Bank Himbara (Bri, BNI, Mandiri, BTN) menggunakan kartu keluarga yang makmur (KKS)
PT POS Indonesia, terutama untuk area yang belum memiliki akses ke layanan perbankan

Viralterkini.ID, Jakarta-The National Resilience Institute of Republic of Indonesia (Lemhannas RI) secara resmi menutup Generasi ke-219 National Nilai-Nilai Nasional (PPNK), yang dihadiri oleh 100 peserta terpilih dari berbagai latar belakang seperti pejabat negara bagian, akademisi, pemimpin masyarakat, organisasi profesional, TNI dan polri, dan pollia, dan pengolah-lahan muda.

Salah satu peserta yang berhasil menyelesaikan program strategis nasional ini adalah Miranti Nur Anggrahini, S.or., M.Pd, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Grup 3 dengan tema “NKRI”. Dalam pelatihan ini, kelompok Miranti mengangkat topik strategis berjudul “Konservasi kerja sama timbal balik dalam era Society 5.0 sebagai upaya untuk mempertahankan persatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia”.

PPNK Lemhannas adalah forum pendidikan nasional yang bertujuan untuk memperkuat wawasan ideologis, nasionalisme, dan kepemimpinan strategis para peserta di tengah -tengah tantangan global. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang nilai -nilai pancasila, konsep ketahanan nasional, serta dinamika geopolitik nasional dan internasional.

Selama pelatihan, peserta menerima materi intensif tentang kebangsaan, pancasila, kepemimpinan nasional, dan masalah strategis yang terkait dengan perubahan sosial, teknologi, dan tantangan persatuan nasional. Materi tersebut disampaikan oleh pembicara dari pejabat negara, akademisi, kepada para pakar kebijakan publik.

“Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih atas kesempatan untuk mengikuti Lemhannas ri ppnk. Ini adalah pengalaman luar biasa yang membuka wawasan saya tentang pentingnya kepemimpinan nasional dan keamanan negara,” kata Miranti setelah penutupan program.

Dia juga menekankan pentingnya konservasi kerja sama timbal balik di era digital sebagai salah satu kunci untuk menjaga persatuan nasional. Dalam presentasinya, Miranti menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara pluralistik memiliki risiko konflik sosial karena perbedaan dalam etnis, agama, adat istiadat, status sosial ekonomi.

“Bersama kerjasama adalah fondasi sosial yang telah terbukti memperkuat bangsa kita sejak lama. Dalam era masyarakat 5.0 ini, kita harus dapat menyesuaikannya dengan kehidupan modern untuk tetap relevan dan menjadi alat perekat antara unsur -unsur bangsa,” katanya.

Miranti menganggap bahwa nilai kerja sama timbal balik bukan hanya tradisi, tetapi juga filosofi kehidupan yang mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas terlepas dari perbedaan. Dia menambahkan bahwa interaksi sosial dalam semangat kerja sama timbal balik mendorong toleransi, rasa tanggung jawab, dan perawatan antara warga negara.

“Ketika seorang individu merasakan bagian dari komunitas yang lebih besar, itu akan menumbuhkan rasa memiliki dan kepedulian untuk mempertahankan harmoni sosial. Ini adalah nilai strategis kerja sama timbal balik dalam membangun ketahanan sosial bangsa,” jelasnya.

Selain itu, Miranti menyoroti pentingnya menjaga nilai -nilai bangsawan bangsa sebagai bagian dari identitas nasional. Dia mengatakan bahwa hilangnya kerja sama timbal balik sama dengan hilangnya beberapa identitas rakyat Indonesia.

Dalam sesi presentasi kelompok, Miranti menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat konservasi kerja sama timbal balik di era modern:

1. Menjadi agen perubahan yang mampu menginspirasi teman sebaya dan lingkungan sekitarnya dengan memberikan contoh konkret, menyebarkan nilai -nilai positif, dan menolak budaya individualisme yang marak di era digital.

2. Mengaktifkan kembali kelompok sosial masyarakat seperti PKK, organisasi pemuda, kelompok pembacaan, dan asosiasi sebagai forum untuk mempraktikkan kerja sama timbal balik di lingkungan sekitarnya.

3. Mendorong inovasi pemerintah dalam mengadaptasi nilai kerja sama timbal balik melalui teknologi digital, seperti platform koordinasi kegiatan sosial, sistem informasi layanan publik, dan pendidikan nasional online.

“Konservasi kerja sama timbal balik bukan hanya jargon, tetapi harus berupa gerakan kolektif generasi silang disertai dengan kebijakan konkret dari pemerintah dan partisipasi masyarakat yang aktif,” kata Miranti.

Dia juga menekankan bahwa di tengah -tengah gangguan teknologi besar -besaran dan perubahan sosial, kerja sama timbal balik harus menjadi nilai dasar dalam pembangunan nasional dan memperkuat identitas negara.

“Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda, semangat kerja sama timbal balik akan tetap menjadi tiang yang kokoh dalam mempertahankan integritas Republik Indonesia,” pungkasnya.

Program Lemhannas RI PPNK dalam batch ke -219 ditutup dengan pengajuan sertifikat kepada semua peserta. Lemhannas Ri berharap bahwa lulusan program ini dapat menjadi agen perubahan di berbagai sektor, dan mampu menanamkan nilai -nilai nasional dalam kehidupan sosial, nasional dan negara bagian. (MA)

Viralterkini.ID, Riau-Menurut Laporan Land Outlook Global ke-2, Konvensi PBB untuk memerangi desersi (UNCCD) pada tahun 2022, derajat, degradasi tanah, dan kekeringan adalah salah satu tantangan lingkungan yang paling mendesak untuk segera ditangani. Setiap menit, area empat ladang sepak bola hilang karena degradasi lahan. 40% dari semua wilayah tanah di seluruh dunia telah dianggap terdegradasi. Ini dapat mengancam keamanan pangan, air, dan iklim global.

Menanggapi fenomena ini, hutan belantara yayasan mengundang mitra sektor swasta Jepang untuk menanam bibit pohon secara simbolis di Sultan Syarif Hasyim Raya Forest Park (Tahura SSH), Provinsi Riau pada hari Selasa, Kompetasi Taha Taha Taha ini diadakan bekerja sama dengan unit manajemen hutan produksi (KPHP). Ssh. Jenis bibit pohon yang ditanam termasuk Ramin (Gonystylus Bancanus) dan Gaharu (Aquilaria malaccensis)Keduanya termasuk dalam kategori spesies pohon langka yang perlu dilestarikan. Penanaman ini adalah bentuk aksi konkret dalam multipiabilitas dalam upaya untuk memulihkan atau memulihkan hutan terdegradasi.

“Bahwa restorasi ekosistem adalah salah satu masalah global saat ini. Sesi Majelis Umum PBB telah menyatakan dekade PBB tentang restorasi ekosistem untuk mensinergikan upaya restorasi ekosistem dalam ekosistem yang rusak dan terganggu dalam periode dorongan bioskop, dan melatih.

Dengan tema “Pulihkan Tanah, Peluang Terbuka”, Peringatan Hari Degradasi Tanah dan Kekeringan Dunia yang jatuh pada 17 Juni 2025 adalah momentum penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat global untuk secara aktif berpartisipasi dalam memelihara dan menjaga lingkungan. Selain itu, peringatan ini dapat menjadi kesempatan bagi semua elemen masyarakat, termasuk sektor swasta, untuk secara aktif berpartisipasi dalam upaya untuk memulihkan lahan yang terdegradasi.

Oleh karena itu, tujuan utama dari penanaman simbolik ini adalah untuk memperluas keterlibatan sektor swasta dalam kerja sama dalam program restorasi atau restorasi yang terdegradasi untuk mendukung beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan/tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) dan melestarikan jenis pohon lokal yang terancam punah dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Selain itu, Dolly, yang juga seorang dosen di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan menjelaskan “Proyek Pemulihan Hutan: SDGS Together!” adalah program pemulihan hutan yang terdegradasi yang diharapkan dapat membantu upaya mengembalikan fungsi pengaturan air dan mikrokimat di ekosistem hutan, mengurangi risiko kerusakan lingkungan seperti erosi dan tanah longsor, sumber air yang tercemar, turunnya permukaan air tanah, kebakaran darat, dan polusi udara. Pemulihan hutan yang terdegradasi juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, termasuk kualitas udara, kualitas air, pohon, tanah, dan populasi satwa liar dan habitat aslinya. Tidak hanya mendukung pemulihan hutan yang terdegradasi, program ini juga akan dapat mendorong peningkatan sosial-ekonomi masyarakat setempat secara berkelanjutan

“Sesuai dengan misi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB atau PBB (PBB), yaitu Tidak ada yang tertinggal Dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, kami menggunakan pendekatan kolaborasi multi -vestidy, salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan sektor swasta dari Jepang untuk mendukung gerakan pemulihan hutan yang terdegradasi di pulau Sumatra, terutama di provinsi Riau, “kata Dolly yang juga anggota Komisi IUCN tentang manajemen ekosistem.

Direktur Perwakilan App Japan Ltd., Tan Ui Sian mengatakan bahwa partainya akan lebih agresif mengundang multi-stakholder di Jepang untuk mendukung Proyek Restorasi Hutan: SDG bersama-sama. At present, the program is focused on supporting the 12th SDGs, namely ensuring sustainable consumption and production patterns, the 13th SDGs target is to take quick action to overcome climate change and its impact and the 15th SDGs target, namely protecting, restoring, and supporting sustainable use of the ecosystem and the 17th SDG target, namely strengthening the means of implementation and revitalizing global partnership for Pembangunan Berkelanjutan.

“Kerjasama dengan KPHP Minas Tahura telah memasuki fase ke-5 dan bagi kami telah memberikan nilai tambah yang lebih besar untuk mengembangkan program dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Jepang. Kami berharap dapat mengundang multi-pemangku kepentingan dari negara-negara asing untuk mendukung Program Proyek Restorasi Hutan: SDG bersama-sama,” kata TAN.

Sementara itu, kepala KPHP Minas Tahura, Sri Wilda Hasibuan, S. Sos., M.Sc., mengatakan bahwa wilayah Tahura SSH adalah daerah konservasi alami yang ditentukan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 1999. Tahura SSH memiliki area lebih dari 6.000 hektar. Sayangnya, saat ini sebagian besar wilayah telah mengalami deforestasi dan degradasi karena aktivitas ilegal seperti perambahan tanah, penebangan ilegal dan sebagainya.

“We continue to supervise and restore the functions of the Tahura SSH area through the degraded forest protection and restoration program. We cannot do this effort alone, but there is a need for synergy and collaboration with various parties. For example, in mid 2022, we together with the wilderness of the foundation and stakeholders in Japan initiated the program, namely the Forest Restoration Project: In mitigation and adaptation to climate change and support the fulfillment of the Kontribusi Nasional (NDC) pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon di provinsi RIAU, “simpul SRI. (MA)