PSTI menilai penunjukan teknisi KONI melanggar prosedur, ada kepentingan di balik keputusan prematur tersebut

Viralterkini.id, Jakarta — Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) mendatangi Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Senin (13/10/2025) untuk meminta penjelasan terkait penunjukan pengurus karateker yang dinilai tidak prosedural dan menimbulkan kegaduhan di internal organisasi olahraga tersebut.

Ketua Umum PSTI periode 2025-2029 Asnawi Rahman mengatakan, sidang ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang telah dikirimkan ke KONI Pusat.

Namun kedatangan mereka bersama 24 pengurus provinsi tidak disambut baik.

“Awalnya kami mendatangi Gedung KONI lantai 11, namun diminta turun ke lantai 10. Suasananya terkesan KONI tidak mau atau tidak menerima kehadiran kami,” kata Asnawi usai pertemuan.

Setelah melakukan perundingan, rombongan PSTI akhirnya diterima oleh Ketua Bidang Organisasi KONI Pusat yang memberikan penjelasan terkait pengangkatan pengurus PSTI.

Namun menurut Asnawi, pertemuan tersebut belum memberikan kejelasan yang memuaskan.

“Saya pribadi sangat tidak puas dengan hasil audiensi ini. Penjelasan yang diberikan sangat tidak jelas, dan dari awal suasananya kurang baik,” tegasnya.

Asnawi juga mempertanyakan beredarnya surat keputusan (SK) pembentukan pekerja PSTI yang tersebar luas di media sosial, meski hingga saat ini para pengurus provinsi belum menerima salinan resminya.

“Suratnya sudah beredar dimana-mana, bahkan kabarnya tanggal 25 Oktober akan ada Musyawarah Nasional. Kami belum pernah terima suratnya, jadi SKnya dari mana?” kata Asnawi.

Ia menambahkan, 24 pengurus provinsi yang mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) PSTI di Sukabumi pada Desember 2024 tetap solid dan sepakat untuk meminta penjelasan resmi kepada KONI.

“Saya datang bukan sebagai Ketum lagi, tapi karena teman-teman Pemprov meminta saya untuk menjembatani audiensi ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua PSTI Riau yang turut hadir menyayangkan sikap KONI yang dinilai tidak transparan.

Dia menilai penunjukan teknisi tanpa pemberitahuan resmi telah menimbulkan kesimpangsiuran di daerah.

“Saya kaget, Sekjen KONI baru membaca surat Sekjen padahal surat itu sudah beredar 13 hari. Kenapa baru sekarang dibicarakan?” katanya.

Ia pun meminta Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menindak tegas oknum yang diduga mengedarkan SKB palsu tersebut.

“Kami mohon perhatian Ketua KONI dan Menpora. Jangan sampai ada oknum tak bertanggung jawab yang membuat gaduh. PSTI boleh saja, tapi ulah segelintir orang bisa merugikan organisasi,” ujarnya.

Di sisi lain, Sekjen PSTI Herman Anndi menilai keputusan KONI menerbitkan SK ketenagakerjaan terlalu terburu-buru dan tidak sesuai prosedur hukum.

Menurut Herman, langkah KONI yang menerbitkan surat keputusan karateker pada 3 Oktober 2025 tidak memiliki dasar yang kuat karena putusan arbitrase baru didaftarkan ke Pengadilan Negeri pada 7 Oktober 2025.

Artinya putusan tersebut prematur. Putusan arbitrase tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebelum didaftarkan ke pengadilan, jelasnya.

Herman menilai tindakan KONI justru memperburuk keadaan dan berpotensi melanggar aturan organisasi.

Ia pun meminta perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga dan Presiden Prabowo Subianto, untuk menyelamatkan olahraga sepak takraw dari kepentingan politik kelompok tertentu.

“Olahraga sepak takraw harus diselamatkan. Jangan dijadikan boneka oleh sekelompok orang yang ingin mengganggu keberlangsungan organisasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, kehadiran perwakilan KONI pada Munas PSTI di Sukabumi juga menjadi sorotan.

Saat itu, Wakil Ketua Umum I KONI Jenderal Suwarno hadir dengan atribut resmi dan menyampaikan pesan Ketua Umum KONI.

Namun dalam audiensi tersebut, bagian organisasi KONI menyatakan kehadiran Suwarno dalam Munas tersebut bukan sebagai utusan resmi KONI, melainkan sebagai perwakilan pribadi.

“Ini sangat kontradiktif. Dia hadir dengan atribut resmi dan menyampaikan pesan Ketua Umum KONI. Namun kini dia disebut datang atas nama pribadi,” kata Herman.

Ia berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap kisruh yang terjadi di lingkungan PSTI. Menurutnya, polemik seperti ini berpotensi menghambat perkembangan atlet dan menurunkan semangat pelatih dan pengurus daerah.

Kami tidak mau ribut. Kami ingin organisasi ini tenang, solid dan fokus mencetak atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Mohon perhatiannya kepada kami, pungkas Herman.